Apakah Puan ‘Sesakti’ Ibas?

0
362
Puan Maharani dan Pramnono Anung, Dua Petinggi PDIP yang disebut Setya Novanto terlibat kasus korupsi e-KTP

Nusantara.news, Jakarta – Tangisan terdakwa Setya Novanto mengawali “keterangannya” dalam sidang kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektonik (e-KTP) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin (22/3/2018). Tak disangka, mantan Ketua DPR ini menyebut ada aliran dana masing-masing 500 ribu dollar ke politikus PDIP yang kini menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ketika proyek bergulir, Puan menjabat Ketua Fraksi PDIP di DPR. Sedangkan Pramono menjabat sebagai Wakil Ketua DPR.

Novanto bercerita suatu ketika pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Made Oka Masagung datang ke kediamannya. Oka menyampaikan sudah menyerahkan uang haram e-KTP itu kepada anggota DPR. “Saya tanya pada waktu itu ‘Wah untuk siapa?’ Disebutlah, tidak mengurangi rasa hormat saya dan saya minta maaf, karena ada juga saudara Andi di situ, adalah untuk Puan Maharani 500.000 (dollar AS) dan untuk Pak Pramono 500 ribu,” kata Novanto.

Dari seluruh keterangan Novanto itu, nama Puan disebut kesepuluh setelah Ganjar Pranowo, Olly Dondokambe, Arif Wibowo, Tamsil Linrung, Mirwan Amir, Jafar Hafsah, Melchias Markus Mekeng, Chairuman Harahap, dan Pramono Anung.

Menanggapi keterangan eks-Ketua Umum Golkar ini, Pramono Anung membantahnya. Pramono menegaskan, saat proyek e-KTP bergulir, ia memang menjabat Wakil Ketua DPR RI. Namun, jabatannya itu tak berkaitan dengan Komisi II yang membahas proyek e-KTP. Sementara itu, Puan menyebut tudingan Novanto tak berdasar. “Bukan katanya-katanya. Jadi itu tidak benar apa yang disampaikan Pak Novanto,” tegas putri presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri itu, Jumat, 23 Maret 2018.

Presiden Joko Widodo pun angkat bicara mengenai dua menterinya yang disebut-sebut menerima uang hasil korupsi proyek e-KTP. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Jika memang ada bukti kuat, ia menyerahkannya ke proses hukum. Jika memang kedua menterinya terlibat dalam pusaran korupsi itu, Jokowi meminta mereka ikut bertanggung jawab. “Negara kita adalah negara hukum. Jadi, kalau ada bukti hukum, fakta-fakta hukum, ya, diproses saja,” ujar Jokowi di Gedung Sekretariat Negara, Kompleks Istana Presiden Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Sejauh ini, terkait penyebutan nama Puan dan Pramono oleh Novanto, KPK menyatakan hal itu merupakan fakta baru. Namun, keterangan Novanto di persidangan tersebut masih harus dikonfirmasi dengan saksi-saksi lainnya, khususnya dengan mantan bos Gunung Agung, Made Oka Masagung, karena Novanto mengaku mendapat keterangan tersebut dari yang bersangkutan saat berbincang di rumahnya.

“Jaksa penuntut umum dan penyidik KPK sedang mepelajari keterangan Novanto,” kata Febri Diansyah, juru bicara KPK, Jumat (23/3).

Setya Novanto dalam sidang kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektonik (e-KTP) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta (22/3/2018), menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung menerima aliran dana korupsi e-KTP masing-masing USD 500 ribu.

Sebenarnya, nama Puan yang disebut-sebut dalam perkara e-KTP tidak sekali ini saja. Penyebutan Puan berawal dari keterangan mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap. Dia mengatakan bahwa apapun di komisi dikoordinasikan kepada ketua fraksi termasuk e-KTP. “Kami melaporkan perkembangannya (proyek e-KTP) ini bagaimana-bagaimana, sudah sejauh apa. Itu dilaporkan (ke ketua fraksi),” kata Chaeruman ketika bersaksi untuk Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 1 Februari 2018 lalu.

Diketahui, dalam kasus korupsi e-KTP, dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, telah dijatuhi hukuman. Di surat dakwaan keduanya yang dibacakan oleh Jaksa KPK dalam sidang perdana perkara KTP elektronik (9/3/2017), selain dana haram itu mengalir ke sejumlah anggota DPR lintas fraksi yang mencapai 63 orang, disebutkan juga uang haram itu diduga mengalir ke beberapa parpol. Pada halaman 13 dan 72, disebut partai Golkar menerima uang Rp150 miliar, partai Demokrat Rp150 miliar, partai PDI Perjuangan Rp80 miliar, dan partai-partai lainnya Rp80 miliar.

Kemungkinan terlibatnya putri Ketua Umum PDI Perjuangan dalam skandal e-KTP juga terkuak dalam sidang kesaksian Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dalam persidangan, Ganjar mengaku telah melaporkan perkembangan proyek KTP ke Ketua Fraksi PDIP di masa itu yang dijabat oleh Puan Maharani. Ganjar Pranowo, saat proyek tersebut bergulir merupakan anggota Komisi II DPR-RI.

Namun, KPK belum sekalipun meminta keterangan dari Puan Maharani selaku ketua Fraksi PDIP saat itu. Padahal para mantan ketua fraksi tiga partai yang diduga menerima aliran e-KTP seperti Anas Urbaningrum, Jafar Hapsah dari Demokrat, serta Setya Novanto dari Partai Golkar telah berkali-kali diperiksa lembaga anti-rasuah. Juga empat kader PDIP lain yang disebut-sebut dalam persidangan yakni Ganjar Pranowo, Arif Wibowo, Yasonna H Laoly, dan Olly Dondokambey sudah diminta keterangan.

Saat Dua Anak Presiden Terseret Perkara Korupsi

Yang menarik, belum diperiksanya Puan oleh KPK untuk membuktikan apakah anak Presiden Megawati ini tebukti atau tidak dalam kasus e-KTP, mengingatkan kita pada putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yaitu Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang juga pernah disebut-sebut dalam perkara Hambalang. Seperti juga Puan, Ibas disebut-sebut terlibat dalam kasus Hambalang.

Nazaruddin yang menjadi peniup peluit Kasus Hambalang dalam beberapa kali kesempatan menyebutkan keterlibatan Ibas. Kesaksian Nazaruddin dalam Kasus Hambalang ini telah menjerumuskan Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum sebagai otak korupsi Proyek Hambalang tersebut. Nazaruddin menyebut Ibas menerima uang sebanyak 200.000 dollar AS, setara sekitar Rp2,3 miliar, terkait proyek Hambalang.

Anas Urbaningrum turut menguatkan indikasi keterlibatan Ibas dalam Kasus Hambalang. Bahkan Anis dengan nyeleneh menyatakan kalau dia jadi SBY akan mengantarkan sendiri Ibas ke KPK. “Ini terkait posisi Mas Ibas yang ramai dibicarakan terkait keterangan Nazar dan Yulianis. Mas Anas berpesan, ‘Seandainya saya SBY, saya akan mengantar sendiri Mas Ibas ke KPK’,” kata Firman Wijaya (kuasa hukum Anas), menirukan pernyataan Anas, seusai menjenguk kliennya di Rutan KPK, Jakarta (28/1/2014).

Sebelumnya, mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, mengatakan, Ibas memang mendapatkan uang sebesar 200.000 dollar AS dari perusahaannya saat Kongres Partai Demokrat di Bandung. Kongres itu berlangsung pada tahun 2010. “Benar, uang 200.000 dollar AS kepada Ibas itu terkait kongres (Partai Demokrat) di Bandung. Saya yakin,” kata Yulianis, saat ditanya wartawan, seusai bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (14/3/2013).

Tak hanya itu, nama Ibas juga disebut-sebut mendapatkan uang dari PT Anugerah Nusantara, perusahaan milik M Nazaruddin. Nama mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat ini tertera pada dokumen yang diduga milik Direktur Keuangan PT Anugerah, Yulianis. Dokumen yang diduga rekap data keuangan PT Anugerah ini beredar di kalangan wartawan ketika itu. Ibas menerima uang sebesar 900.000 dollar AS. Dana tersebut diterima Ibas sebanyak empat kali.

Sejumlah elite Demokrat telah membantah dokumen itu, salah satunya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie. “Data enggak ada judulnya gimana. Apa itu? Itu urusan KPK-lah. Kan di situ banyak nama yang harus diteliti, diklarifikasi, dan harus diuji,” kata Marzuki di Gedung Kompleks Parlemen, Jumat (1/3/2013)

Sama seperti Puan, sudah lebih dari empat tahun Ibas pun belum pernah diperiksa terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus Hambalang sebagaimana diungkap oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan Yulianis. Tampaknya, Ibas memang “sakti”. Sebab, episode kasus Hambalang pun kini sudah memasuki akhir cerita. Para pelaku bahkan sudah diadili. Karena ceritanya tamat, KPK sepertinya tak akan “menarik-narik” Ibas lagi.

Dua trah presiden yang terseret ke pusaran kasus korupsi: Ibas (kiri) dan Puan (kanan)

Bagaimana dengan Puan? Apakah perempuan yang digadang-gadang menjadi cawapres Jokowi di Pilpres 2019 ini akan mengikuti jejak Ibas atau justru tak sesakti itu? Entah. Yang jelas, baik Ibas maupun Puan kini dibiarkan “dihakimi” publik karena keduanya belum pernah dimintai keterangan KPK. Bagaimana publik tahu Puan dan Ibas tak terlibat jika belum dibuktikan di pengadilan. Bantahan saja tidak cukup, perlu diuji lewat pemeriksaan hukum.

Namun pertanyaannya, mengapa KPK belum memeriksa dua anak presiden (Ibas dan Puan) tersebut? Sejumlah kalangan menilai ada yang janggal dengan lembaga pemburu koruptor itu, sebagian lagi menuding KPK tebang pilih karena terkesan tak berani ketika harus berurusan dengan trah mantan orang nomor satu di Indonesia.

Bandingkan dengan di luar negeri, jangankan anak presiden atau perdana menteri, bahkan presidennya sendiri bisa ditangkap dan diperiksa penegak hukum. Lepas dari perbedaan mekanisme dan teknik hukum di sana dengan di Indonesia, hukum tak pernah kehilangan taringnya: pada siapa pun. Contoh nyata, akhir tahun 2017, Presiden Korea Selatan yang dijatuhkan, Park Geun-hye, sudah menjalani pemeriksaan hukum setempat terkait skandal korupsi yang membuatnya dimakzulkan.

Bahkan baru-baru ini, Kamis (22/3/2018), mantan Presiden Korea Selatan lainnya, Lee Myung Bak, juga ditangkap atas tuduhan korupsi. Pria yang memimpin Korsel pada 2008-2013 itu menjadi mantan presiden Korsel keempat yang terjerat kasus korupsi setelah Park Geun-hye, Chun Doo-hwan dan Roh Tae-woo. Lee diduga menerima dana senilai 11 miliar won atau Rp. 139.5 miliar suapan dari agensinya sendiri, Samsung Group dan mantan ketua Woori Finance Holdings Co. Lee juga diduga menggunakan perusahaan swasta sebagai saluran untuk membentuk dana gelap ilegal sebesar 35 milyar won (Rp. 444 miliar), menggelapkan dana resminya dan menghindari pajak.

Tak hanya itu, di Prancis, polisi menahan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy untuk dimintai keterangan terkait dugaan penyimpangan dalam dana kampanye pemilihan presiden tahun 2007. Sarkozy menjabat presiden Perancis dari tahun 2007 sampai 2012. Sarkozy kini berada dalam tahanan polisi, Selasa (20/03/18), untuk diinterogasi sebagai bagian dari penyelidikan terhadap pendanaan kampanye pemilihannya di tahun 2007, demikian dikatakan seorang pejabat pengadilan Perancis.

Kembali ke kasus yang menyeret nama-nama petinggi di negeri ini, KPK perlu menindaklanjuti pengakuan Setya Novanto yang menyebut nama Puan Maharani dan Pramono Anung. KPK juga harus mendalami keterangan para ‘aktor’ kasus Hambalang yang menuding keterlibatan Ibas. Terlebih, pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan, keterangan saksi bernilai sebagai bukti: yaitu saksi yang lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, serta menyebutkan alasan pengetahuannya itu. Jadi, tunggu apa lagi? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here