APBD Kabupaten Malang Naik, Penggunaan Harus Efisien

0
274
Ilustrasi APBD

Nusantara.news, Kabupaten Malang – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang tahun anggaran 2018 meningkat sekitar  4,87 persen. Pada tahun anggaran APBD 2018 ini mencapai Rp 3,56 triliun, yang mana sebelumnya hanya Rp 3 4 triliun.

Bupati Malang, H Rendra Kresna mengatakan, APBD tahun 2018 Kabupaten Malang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menghasilkan Rp 457 miliar, dana perimbangan mencapai Rp 2,79 triliun, dan sumber dana dari pendapatan lain-lain yang mencapai Rp 712 miliar.

“Dengan demikian APBD tahun 2018 Kabupaten Malang secara keseluruhan mengalami kenaikan pada kisaran 10 persen dari APBD sebelumnya. Perhitungan tersebut didasarkan pada kondisi per wilayah di Kabupaten Malang,” jelas H Rendra Kresna dalam penyampaian KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Malang belum lama ini.

Rendra menyebut bahwa sektor usaha Pariwisata alam di Kabupaten Malang menjadi salah satu sumber PAD potensial daerah.

Tren kenaikan anggaran pembangunan ini baiknya diikuti dengan pembangunan yang benar-benar efisien. Mengingat daerah Kabupaten Malang dalam pembangunan pembaharuan infrastruktur masih tertinggal dengan Kota Malang dan Kota Batu.

Aktivis Rumah Keadilan, Rizal Dwi Kuncoro mengungkapkan terkait fenomena kenaikan anggaran yang terjadi. “Dengan kenaikan anggaran tersebut harusnya kerja-kerja pembangunan oleh pemerintah harus lebih massif dan dampaknya juga bisa dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya kepada Nusantara.news, Sabtu (1/7/2017)

“Peruntukan anggaran pun juga harus efisien, jangan sampai anggaran yang sekian triliun tersebut sedikit serapannya, untuk kerja-kerja pembangunan,” imbuh Rizal.

Kenaikan anggaran ini pun perlu kita soroti seksama dengan berbagi pihak, baik Masyarakat, NGO dan DPRD. Pasalnya sebelumnya efisiensi penggunaan APBD 2016 Pemkab Malang menurun.

Berdasar data laporan pihak DPRD Kabupaten Malang, terjadi penurunan efisiensi anggaran. Pihak DPRD membandingkan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan APBD 2015 mencapai 8,7 persen, namun tahun 2016 turun menjadi 6 persen dari nilai total APBD tahun anggaran 2016 yang mencapai Rp 3,7 Triliun.

Juru bicara Fraksi DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza mengatakan, terjadinya penurunan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran 2016, yang kemudian hal tersebut menjadi perhatian Fraksi-fraksi DPRD sebagai ukuran kinerja Pemkab Malang.

Amarta Fasa menyebut bahwa penurunan efisiensi anggaran bisa diartikan terjadinya pemborosan anggaran meningkat. Kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi di Pemkab Malang, justru efisiensi anggaran seharusnya bisa naik dari tahun-ketahun seiring ketersediaan anggaran yang ada.

Pencapaian efisiensi anggaran bisa menunjukkan pengalokasian yang tepat sasaran. Apabila terjadi penurunan efisiensi anggaran maka pengalokasian anggaran bisa diartikan ada yang kurang tepat sasaran.

Oleh karena itu, harus ada perbaikan dengan memperhatikan program-program pembangunan sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Malang berdasarkan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan).

Selain itu beberapa prayarat administratif pemerintahan dan akuntabilitas birrokrasi perlu dijadikan sorotan perbaikan agar kedepan bisa lebih efisien dan baik lagi.

Kesempatan tren kenaikan anggaran ini diharapkan menjadi sebuah motivasi dan acuan bagi Pemkab untuk membangun daerah guna  menunjang kesejahteraan masyarakat. pasalanya pembangunan baik fisik maupun non-fisik menjadi sebuah jawaban yang nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here