APBD 2016 Rp30 Miliar Batal, TA Rp60 Miliar Lanjut

0
83

Nusantara.news, Surabaya – Entah kenapa, legislator hasil pemilu 2014 sepertinya berambisi mengejar kemewahan. Setelah DPR-RI sukses meloloskan anggaran pembangunan gedung baru sebesar Rp700 miliar, banyak DPRD provinsi dan kota/kabupaten latah menganggarkan pembangunan gedung baru. Hal ini juga menjangkiti DPRD Surabaya. Sejak tahun 2015 para legislator sangat getol untuk meloloskan anggaran pembangunan Gedung DPRD.

Pro dan kontra yang sempat muncul di tahun 2015 membuat pembangunan gedung DPRD Kota Surabaya dibatalkan. “Anggaran pembangunan gedung itu saya coret, didrop. Tadi sempat ada teman teman yang mengusulkan untuk dimasukkan lagi, tapi saya tetap sesuai pendirian, saya didrop saja,” kata Ketua DPRD Surabaya Armuji usai rapat paripurna mengesahan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Surabaya 2016 di DPRD Surabaya.

Bahkan dengan nada miring dia menyindir rekan-rekannya di Dewan. “Saya tidak kecewa, yang kecewa tentu yang membutuhkan ruangan. Termasuk fraksi-fraksi yang kini menempati ruangan yang tidak representatif,” jelas Armuji.

Namun, setelah dibatalkan dalam APBD 2016 dan APBDP 2016, pos anggaran pembangunan Gedung DPRD kembali muncul dalam APBD 2017. Bila di tahun 2016 dianggarkan Rp30 miliar, di tahun 2017 anggaran tersebut naik dua kali lipat.

Bahkan, terkait perencanaan dan manajemen kontruksi telah dimulai sejak .. Paket lelang pun sudah diumumkan sebelumnya dengan anggaran masing-masing sebesar Rp1.950.960.000 dan Rp1.452.000.000. Ini indikasi kuat gedung baru DPRD akan terealisasi.

Sementara itu kutipan dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) terkait dengan pembangunan DPRD Kota Surabaya disebutkan bahwa seiring dengan perkembangan dan dinamika pertumbuhan Kota Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia dan untuk memberikan pelayanan public terbaik kepada masyarakat, maka Pemerintah kota Surabaya perlu melakukan pembangunan gedung pemerintah yang representatif dan dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat Kota Surabaya.

Merujuk pada KAK, fasilitas yang akan dibangun meliputi ruang fraksi, ruang komisi, ruang Badan (Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Pembuat Perda), dan ruang sekretariat dewan (sesuai dengan struktur organisasi). Adapun fasilitas penunjang yang akan dibangun antara lain adalah perpustakaan, ruang kesehatan, ruang pelayanan publik, press room, puang penunjang landscape.

Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Luthfia berpendapat pembangunan gedung itu memang kebutuhan. Hal itu terasa sekali ketika ada rapat Bamus dan Banggar yang di mana fasilitas ruangan rapat masih menjadi satu. Kalau ada rapat bersama, ruangan itu tidak cukup menampung 40 orang yang menjadi anggota rapat. “Bahkan kalau rapat harus meluber keluar ruangan sampai klosotan. Begitu itu apa pantas dan representatif? Kecuali kalau pengadaannya tidak jelas. Ini kan memang jelas butuh,” katanya

Sementara itu Awang Rusdianto, Direktur Institut Nusantara Putih (INP) berpendapat, pembangunan ini jelas melukai perasaan rakyat. “Ada yang jauh lebih urgen dibandingkan pembangunan gedung. Anggaran sebesar Rp60 miliar itu jelas lebih bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Dalam pengadaan barang dan jasa, maka yang lebih dulu harus diperhatikan adalah tingkat urgensin dan dampaknya bagi masyarakat. “Bukan karena mereka adalah wakil rakyat yang terhormat lantas harus selalu diberikan fasilitas yang berlebih. Gedung sekarang ini saya rasa masih representatif. Apa mereka iri, karena Dewan (Dewan Kesenian Surabaya/DKS.Red) yang ada di dekat mereka dapat gedung baru, sementara mereka tidak” ujarnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here