APBN 2018, Masih Optimistis Meski Dibayangi Keraguan

0
102
APBN 2018 penuh optimstis dan dibayang-bayangi shorfall pajak yang terus membesar

Nusantara.news, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2018 telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Sidang Paripurna DPR RI. Pengesahan itu berlangsung panas meski akhirnya diloloskan juga.

Suasana kebatinan anggota dewan yang riuh rendah mencerminkan suasana kebatinan APBN 2018, yakni masih tetap optimistis meskipun di tengah berjejernya sejumlah tantangan sehingga memunculkan keraguan.

Optimistis itu terutama tampak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dan negara-negara maju. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah menemukan momentum pemulihan, di saat trend global masih melambat.

Namun keraguan itu muncul manakala menengok target ekonomi yang dipatok sehingga realisasinya selalu di bawah target yang telah dicanangkan tersebut. Terutama jika menengok trend perekonomian global yang masih harus terus diwaspadai agar sektor eksternal kondusif dan kepercayaan tetap terjaga.

Pada dasarnya, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ada tiga fokus perhatian APBN 2018, pertama, efisiensi dan kualitas belanja prioritas. Kedua, optimalisasi dan reformasi penerimaan negara. Ketiga, menjaga momentum ekonomi dan kepercayaan masyarakat.

Beberapa catatan UU APBN 2018 antara lain pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 3,5%, suku bunga SPN 3 bulan 5,2% dan nilai tukar Rp13.400 per dolar AS.

Asumsi makro lainnya mencakup harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price–ICP) minyak US$48 per barel, lifting minyak 800 ribu barel per hari dan lifting gas 1.200 ribu barel setara minyak per hari.

Dengan basis asumsi dasar ekonomi makro dan berbagai langkah kebijakan yang akan ditempuh maka postur pendapatan negara ditetapkan menjadi Rp1.894,7 triliun yang terbagi atas penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp275,4 triliun.

Sementara itu, belanja negara ditetapkan sebesar Rp2.220,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.454,49 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun.

Menjadi sorotan

Salah satu kejadian yang cukup mengejutkan, Partai Gerindra menolak UU APBN 2018. Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima dengan catatan.

Fraksi Partai Gerindra menolak pengesahan RAPBN 2018 menjadi UU. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Fary Djemy Francis membeberkan alasan penolakan itu.

Pertama, pemerintah gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan rata-rata sebesar 7%. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan.

Fary menjelaskan, realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 4,79%, dan tahun 2016 sebesar 5,02%. Fraksi Partai Gerindra memperkirakan realisasi pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2017 tidak lebih dari 5,15%. Selain itu, Gerindra memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 maksimal sebesar 5,4%.

“Realitas tersebut membuat perkiraan kami rata-rata pertumbuhan ekonomi 5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo maksimal hanya sebesar 5,25%,” kata Fary.

Sementara PKS menilai target 5,4% terlalu optimistis dan ada ketidakmandirian fiskal akibat defisit anggaran yang tinggi. Larinya tentu ke utang.

Fary menjelaskan, di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur dan investasi. Namun, Gerindra berpandangan, pemerintah tidak berpihak pada penyerapan tenaga kerja lokal dalam investasi tersebut.

Fary menyebut, pemerintah melakukan pembiaran masuknya tenaga kerja asing (TKA) terutama dari China dalam proyek infrastruktur dan investasi. Pemerintah juga disebut memaksa BUMN ikut serta dalam investasi proyek infrastruktur. Padahal, BUMN tersebut tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup.

“Kabinet Kerja gagal meningkatkan rasio pendapatan negara terhadap PDB. Bahkan tidak mampu menahan anjloknya rasio tersebut menjadi sebesar 12,6% dalam RAPBN 2018, ini mengakibatkan pemerintah dalam krisis pendapatan,” kata Fary.

Realitas tersebut, lanjut dia, membuat pemerintah semakin tergantung terhadap utang. Alasan lainnya, pemerintah disebut gagal meningkatkan tax ratio. Bahkan, tax ratio 2017 maksimal hanya 9,72% atau sebesar Rp1.322 triliun.

Hal itu disebabkan karena penerimaan perpajakan sampai akhir September 2017 hanya sebesar Rp770,7 triliun atau 60% dari target pada APBN-P 2017 sebesar Rp1.472,7 triliun.

Fraksi Gerindra memperkirakan penerimaan perpajakan pada tahun anggaran 2017 maksimal sebesar Rp1.322 triliun. Dengan demikian, target penerimaan perpajakan yang tercantum dalam RAPBN 2018 sebesar Rp 1.609,4 triliun tidak akan tercapai.

Alasan lain yang menyebabkan Gerindra menolak pengesahan APBN 2018 adalah besaran utang pemerintah. Hingga akhir Agustus 2017, utang pemerintah sebesar Rp3.825 triliun. Mereka memperkirakan utang pemerintah akan terus bertambah hingga Rp4.000 triliun pada akhir tahun 2017, atau sebesar 29,4% dari PDB.

“Kami kira sangat berbahaya jika APBN semakin tergantung pada utang. Akhir 2014 utang sebesar Rp2.604 triliun meroket menjadi Rp 4000 triliun pada akhir 2017. Karena itu, kami fraksi Partai Gerindra tidak setuju terhadap RAPBN 2018,” kata Fary.

Keanehan target pajak

Satu hal yang agak aneh dari APBN setiap tahun, sejak 2006, yakni target pajak selalu digenjot setinggi mungkin. Sementara realisasi pajak selalu tidak pernah mencapai target, sehingga shortfall (selisih antara target dan realisasi penerimaan) pajak terus bertambah. Ini benar-benar menjadi misteri.

Seperti diketahui, sejak pelaksanaan program sunset policy 2006 sampai hari ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu gagal mencapai target. Logika sederhana yang bisa ditangkap, boleh jadi aparat pajak yang tidak becus mencapai target atau memang targetnya yang ketinggian. Tapi ini selalu berulang-ulang tiap tahun.

Seperti pada 2015, target penerimaan pajak dinaikkan 8,2% dibandingkan 2014 menjadi Rp1.240,4 triliun, terjadi shortfall pajak sebesar Rp234 triliun. Pada 2016 target pajak dinaikkan lagi hanya 3,6% menjadi Rp1.285 triliun, sementara shortfall pajak menjadi Rp255,6 triliun.

Celakanya, pada 2017 target penerimaan pajak digenjot terus hingga 14,6% menjadi Rp1.472,7 triliun. Shorfall pajak yang akan terjadi diperkirakan mencapai di atas Rp300 triliun.

Lantas apa gunanya dan apa pula bahayanya kenaikan shortfall pajak tiap tahun?

Shortfall pajak memang tidak akan menyebabkan Indonesia bangkrut. Alasannya, Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur batasan defisit anggaran sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Akan tetapi, jika shortfall pajak terus berlanjut dan terus membesar akan menjadi bahaya besar, karena ketahanan fiskal menjadi buruk.

Pertanyaan kemudian, kalaupun tidak membuat negara bangkrut karena ada batasan defisit 3% dari PDB, apakah shortfall pajak mempengaruhi kepercayaan debitur bahwa Indonesia mampu mengembalikan utang?

Jelas, shortfall pajak yang terus membesar akan membuat market khawatir dan mengurangi kepercayaan pada kemampuan pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan perekonomian. Intinya, dibalik besaran shotfall pajak ada kredibilitas pengelolaan fiskal yang dipertaruhkan pemerintah.

Dengan demikian, APBN 2018 memang benar-benar masih tetap optimistis, hanya saja dibayang-bayangi shortfall pajak yang terus membesar akibat kegagalan menahun dalam merealisasikan penerimaan pajak.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here