APBN Kritis, Jokowi Harus Selektif

0
171
Presiden Joko Widodo dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Nusantara.news, Jakarta – Sampai semester I 2017, tingkat realisasi penerimaan pajak, bea dan cukai hanya Rp571,9 triliun atau 38,2% dari target dalam APBN 2017 yang sebesar Rp1.498,9 triliun. Harusnya sampai semester I 2017 tingkat pencapaian penerimaan pajak sudah mencapai antara 40% hingga 50%.

Demikian juga penerimaan dari pajak non minyak dan gas (migas) tercatat mencapai Rp482,66 triliun atau 38% dari target Rp1.271,7 triliun.

Lebih parah lagi, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non migas baru sebesar Rp286,8 triliun atau baru 22,5% dari target Rp1.271,7 triliun. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan bea cukai sebesar Rp61,7 triliun atau 32,3% dari target Rp191,2 triliun.

Dirjen Pajak Ken Ken Dwijugiasteadi mengatakan, target pertumbuhan penerimaan pajak 18,8% dibanding tahun lalu sulit dicapai. Apalagi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak juga harus membayar restitusi senilai Rp72 triliun sepanjang Semester I-2017 karena ekspor meningkat. Alhasil, penerimaan yang sudah didapat harus dipotong restitusi.

“Akhirnya target pajak turun Rp49,9 triliun (dalam RAPBN-P 2017) sejalan dengan restitusi yang kami keluarkan karena ekspor,” kata Ken beberapa waktu lalu di DPR.

Sementara belanja infrastruktur pada APBN-P 2017 meningkat signifikan mencapai 123,4% dari tahun sebelumnya menjadi Rp387,3 triliun (18,01% dari PDB). Kemudian diikuti peningkatan belanja kesehatan 83,2% menjadi Rp104 triliun (4,87%), setelah itu diikuti pertumbuhan belanja pendidikan 27,4% menjadi Rp416,1 triliun (19,5%). Sementara subsidi energi ditekan hingga 66,2% menjadi Rp77,3 triliun (3,62%).

Selain itu terdapat sedikitnya ada 245 proyek nasional yang sedang dalam perencanaan dalam lima tahun ke depan. Dibutuhkan US$500 miliar investasi yang disediakan pemerintah untuk dilaksanakan bersama-sama BUMN dan swasta.

Pendanaan infrastruktur Indonesia dalam lima tahun ditargetkan sebesar Rp4.796,2 triliun. Dari jumlah tersebut, APBN hanya sanggup membiayai Rp1.433,6 triliun (29,88%), sementara APBD sebesar Rp545 triliun (22,37%).

Sedangkan BUMN diperkirakan dapat mengkafer hingga Rp1.066,2 triliun (22,23%). Sisanya Rp1.751,4 triliun (36,52%) diharapkan kontribusi dari swasta.

Persoalannya, situasi ekonomi global yang menurun seiring turunnya harga-harga komoditas, kemudian dikombinasikan pemanasan politik Timur Tengah, ketegangan Amerika dan sekutu dengan Korea Utara dan China, membuat ekonomi Indonesia juga ikut lesu.

Hal ini bisa disaksikan sepinya pengunjung di pasar elektronika Glodok, pasar tekstil Tanah Abang, termasuk pasar Mangga Dua, tambahan pula tutupnya semua gerai Seven-7. Semua fakta itu memberi isyarat ekonomi melambat, kalau tidak bisa dikalahkan sebagai tanda-tanda resesi.

Sehingga kontribusi APBN, APBD, swasta maupun asing dalam proyek infrastruktur juga otomatis ikut menurun. Persoalannya, Presiden Jokowi sampai saat ini belum mau menurunkan proyek infrastruktur tersebut, di tengah sempitnya ruang fiskal.

Sehingga semua fenomena di atas membuat kesinambungan APBN 2017 terancam. Karena setiap bulan APBN harus menanggung defisit sebesar Rp33,1 triliun per bulan, atay Rp397,2 triliun setahun. Namun belakangan defisit yang disepakati dalam APBN-P 2017 melonjak menjadi Rp38,45 triliun per bulan atau Rp461,34 triliun dalam setahun.

Skala prioritas

Sebenarnya Presiden telah mengingatkan perlunya kepala-kepala daerah untuk bekerja dengan skala prioritas. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) April 2017 di Hotel Bidakara.

Dalam sambutannya, Jokowi sempat menyinggung tentang proyek prioritas. Pemerintah daerah harus memiliki skala prioritas dalam pembangunan dengan jumlah yang tidak terlalu banyak.

“Jangan banyak-banyak. Yang namanya prioritas ya harus fokus,” tuturnya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, seharusnya pemerintah daerah memiliki proyek prioritas sebanyak 3 proyek. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat fokus dalam melakukan pembangunan.

Tapi, di tingkat pusat, Jokowi selaiknya juga melakukan skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur, sebab cara ini akan menghemat banyak anggaran. Termasuk memangkas beban APBN cukup signifikan.

Pendanaan infrastruktur Indonesia dalam lima tahun ke depan yang ditargetkan sebesar Rp4.796,2 triliun, bisa saja dipangkas separuhnya menjadi Rp2.398,1 triliun. Ini tentu saja akan menghemat APBN Rp39,96 triliun setiap bulan atau Rp479,62 triliun per tahun. Sebuah penghematan anggaran yang sangat signifikan, pemangkasan anggaran infrastruktur ini tentu difokuskan pada infrastruktur prioritas yang tak mungkin dihentikan.

Kejar Silpa

Sisi lain yang juga bisa dilakukan Pemerintah Jokowi agar APBN 2017 lebih berkesinambungan, Kementerian Keuangan perlu mengembalikan dana simpanan Pemda-Pemda ke pusat yang kabarnya mencapai Rp222,6 triliun. Dana itu berpotensi menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2017.

Dana pemba-pemda itu di simpan di perbankan sebesar Rp 222,6 triliun tersebut hingga akhir Juni 2017. Paling besar dana mengendap dalam bentuk giro dan berada di tingkat kabupaten.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo, mengungkapkan posisi simpanan pemda di perbankan pada Juni ini sebesar Rp222,6 triliun. Jumlah itu lebih tinggi Rp7,9 triliun dari posisi simpanan pemda di perbankan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp214,7 triliun.

Jika dibandingkan dengan posisi simpanan pemda di perbankan pada akhir Mei 2017 yang mencapai Rp244,5 triliun, maka posisi simpanan pemda di bank di akhir Juni 2017 menurun sebesar Rp21,9 triliun.

“Dana pemda yang mengendap di perbankan Rp222,6 triliun, terdiri atas giro sebesar Rp140,7 triliun (63,2%), deposito sebesar Rp76,6 triliun (34,4%), dan sisanya berupa tabungan sebesar Rp5,3 triliun (2,4%),” kata Boediarso.

Menurut informasi, pemerintah tengah melakukan investigasi apakah ada potensi korupsi dari dana pemda yang mengendap di perbankan. Terutama kecurigaan besarnya dana itu ditanam di giro yang mencapai Rp140,7 triliun (63,2%).

Ada kecurigaan, beberapa pejabat  daerah memiliki nota kesepahaman ganda, resminya menaruh di giro 63,2%, namun faktanya bisa jadi ditaruh di deposito yang bunganya lebih besar. Sehingga kepala daerah menerima fee bunga dari selisih bunga deposito maupun bunga giro.

Jika dana itu berhasil ditarik ke pusat, tentu saja akan membantu mengurangi utang, sekaligus mengurangi defisit. Dengan demikian kesinambungan APBN 2017 bisa dijamin aman.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here