APDI Persoalkan Perbup Dana Desa Bupati Nyono

0
171

Nusantara.news, Jombang – Mulai tahun 2017 ini, per desa se-Kabupaten Jombang mendapat kucuran dana desa Rp 1 miliar. Itulah wujud nyata janji kampanye Bupati Nyono.

Namun tidak semua setuju dengan kenaikan alokasi dana desa yang dinilai terlalu cepat terealisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati (PerbuP) No.12 tahun 2016.

Bertempat di Aula Yayasan Pesantren Mambaul Maarif Denanyar, Minggu(26/02), Sekretaris Asosiasi Pendamping Desa (APDI) M Maghfuri, menyatakan bahwa Perbup 12/2016 tentang DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa), belum senafas dengan Permendagri tentang Dana Desa.

“Perbub membagi dengan nominal-nomimal tertentu. Sedangkan Permendagri, partisipasi masyarakat lebih di prioritaskan,” tuding Maghfuri.

“Sekarang adalah otonomi desa. Seharusnya Perbup hanya membatasi mana yang tidak boleh dianggarkan, bukan membagi nominalnya,” ujar Magfuri saat menjadi narasumber sarasehan ‘Dana Desa Akses Untuk Rakyat Kecil’

Soal keterlibatan masyarakat dalam perencanaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang dianggarkan DD, menurut Mahgfuri, hal itu dilindungi UU Desa. “Hak warga untuk mendapatkan akses anggaran dan kwajiban pemerintah desa memberikan informasi terkait DD, silahkan itu diambil,” jelasnya, dalam acara yang dihadiri Kepala Desa, Pengurus MWC NU dan Ranting NU se Jombang.

Muhammad Rony Kabid Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jombang, yang hadir dalam acara tersebut membantah jika partisipasi masyarakat tidak dilibatkan. “Masyarakat bisa ikut berperan aktif sejak perencanaan. Karena desa bisa mencairkan anggaran DD jika telah memiliki RPJMD untuk 6 tahun kemudian RKP setiap tahun sebagai rujukan membuat RAPBDes.

Ketiga dokumen tersebut harus ada, untuk bisa mencairka DD. Dan dalam perencanaan RPJMDes, RKP dan RAPBDes inilah masyarakat bisa masuk,” ujar Rony.

Sementara itu ditahun 2017, setiap desa idealnya akan mendapat Rp1 miliar. Ini sekaligus mempertegas komitmen Bupati Nyono yang semasa Kampanye akan memperbesar DD/ADD. Dengan rincian program Dana Desa (DD) sebesar Rp 750 juta, dan program Alokasi Dana Desa (ADD) mencapai Rp 300 juta. “Jika ditotal, dalam kedua anggaran DD dan juga ADD bisa mencapai Rp1 Miliar lebih” kata Darmadji Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Jombang kepada media.

Lebih jauh ia menyatakan bahwa setiap desa bakal menerima dana tersebut dengan jumlah yang berbeda. Pasalnya, pemberian didasarkan tingkat perekonomian dan juga jumlah penduduk desa. Tahun ini desa yang menerima anggaran Dana Desa tertinggi ialah Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto, yaitu sebesar Rp 953.453.588. Sementara penerima terendah yakni Desa Kauman Kecamatan Mojoagung, yang hanya Rp 756.187.911. “Ini dibedakan dari beberapa faktor yang saya sebutkan tersebut,” ujarnya.

Darmadji memperkirakan, pada bulan Maret 2017, sebanyak 302 desa di Kota Santri akan menerima DD tahap satu. Sementara tahap dua, akan diterima pada bulan Agustus. Namun untuk penerima, ADD tertinggi ada pada Desa Bareng Kecamatan Bareng, totalnya mencapai Rp475.134.315. “Dan yang terendah ada pada Desa Sumberjo Kecamatan Jombang hanya sebesar Rp325.427.808.” terangnya.

Hingga saat ini proses pencairan dana tersebut masih terkendala dengan belum rampungnya Peraturan Bupati (Perbup) terkait pencairan dana tersebut. Hal ini seperti dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Eka Suprasetya. Pihaknya mengaku, masih menunggu proses Peraturan Bupati pencairan dua dana tersebut.

Namun demikian, pihaknya menyakinkan bahwa dana tersebut memang sudah disiapkan. “Saat ini hanya menunggu Perbup saja. Jika sudah siap, maka tinggal dijalankan saja,” ujarnya. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here