Apologetik Sri Mulyani Soal Pengelolaan Utang Dicibir

0
96
Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier tetap mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa posisi utang Indonesia dengan kombinasi rasio ekonominya dalam taraf berbahaya.

Nusantara.news, Jakarta – Beberapa hari terakhir Menkeu Sri Mulyani Indrawati sibuk membangun frraming bahwa posisi utang Indonesia sangat aman dan terkelola. Ia aktif menulis di surat kabar, website, tampil di televisi dan forum-forum seminar.

Seperti tidak terima masukan, peringatan, dan bahkan kritik soal pengelolaan utang, Sri Mulyani pun aktif memberikan counter, penjelasan dan belakangan rada nyinyir menuding yang berseberangan dengan pendapatnya sebagai menghasut, nyinyir, dan bahkan hoax. Benar kah pembelaan Sri Mulyani dapat menggugurkan pemahaman publik tentang utang?

Apakah pemahaman soal utang hanya hak monopoli pemerintah dan rakyat cuma boleh mengamini penjelasan Menkeu? Benarkah utang kita yang telah menembus Rp4.965 triliun (Indef menyebut Rp7.000 triliun) benar-benar aman?

Sri dalam uraian panjang lebar mengklaim utang pemerintah saat ini masih aman, tidak dalam kondisi bahaya seperti yang dikhawatirkan banyak pihak.

Menurut Sri, jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam APBN 2017 sebesar Rp13.717 triliun, rasio utang pemerintah hanya 29,2% dari PDB. Adapun batas aman utang pemerintah yang diperbolehkan Undang-Undang (UU) Nomor 17/003 tentang Keuangan Negara, sebesar 60% dari PDB.

“Jepang itu utangnya 200% dari GDP,” kata Sri Mulyani berkali-kali.

Menurut Sri Mulyani, setiap orang di Jepang menanggung utang per kapita sebesar US$93 ribu atau Rp1,28 miliar. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jepang sekitar 1,2% h ingga 1,3%, rasio utang Jepang bisa tiga kali lipat dari pertumbuhan ekonominya.

“Dan Jepang sudah tua masih punya utang. Kalau dibandingkan GDP per kapitanya itu tiga kali lipat, itu yang paling ekstrem, negara yang relatif sama dengan kita, dia memiliki rasio utang yang lebih tinggi dari kita,” jelasnya.

Sampai di sini, apologi Sri Mulyani sepintas lalu kelihatan ada benarnya. Bahkan terlihat lebih optimistis jika dibandingkan dengan Jepang. Benar kah?

Net external asset minus

Adalah mantan Menkeu Fuad Bawazier, salah satu yang mengingatkan Sri Mulyani bahwa kondisi utang Indonesia sudah taraf berbahaya. Kalau menggunakan logika yang dibangun Sri, mungkin sudah benar. Tapi kalau menengok lebih detil variabel, selain variabel, yang disodorkan Sri Mulyani, situasi mengkhawatirkan itu terang-benderang nampak.

Fuad mengingatkan, utang pemerintah selama tiga tahun lebih pemerintahan Jokowi naik sekitar Rp1.200 triliun, jauh melebihi kenaikan pendapatan pajak yang stagnan sebagai ukuran kemampuan bayar utang. Pemerintah selalu berdalih bahwa utang negara yang kini berjumlah Rp4.965 triliun atau sekitar 29,2% dari PDB adalah masih jauh dibawah ketentuan Undang-undang Keuangan Negara yang batas maksimalnya 60% PDB.

Jumlah utang itu juga jauh pula dibawah ratio utang negara-negara lain. Utang Jepang yang sering dijadikan pembanding ratio utangnya terhadap PDB jauh diatas 200%. Tapi Sri, menurut Fuad, lupa bahwa utang Jepang mempunyai ciri-ciri tersendiri.

Pertama, utang Jepang kepada rakyatnya sendiri dan kepada Bank Sentral Jepang (Bank of Japan—BOJ) dengan ratio masing-masing sekitar 50%. Sedangkan utang Indonesia belakangan didominasi oleh asing, terutama Surat Berharga Negara (SBN) .

Kedua, utang Jepang diterbitkan dalam denominasi mata uangnya sendiri yaitu Yen. Sementara utang Indonesia selain dengan denominasi rupiah, juga banyak dalam denominasi dolar AS, ada potensi rugi selisilh kurs akibat melemahnya rupiah.

Ketiga, bunga utang Jepang sangat rendah hanya sedikit diatas 1%. Bandingkan dengan bunga utang Indonesia yang tertinggi di Asia dan bahkan sebagiannya
masih ada yang menggunakan bunga dua digit.

Keempat, peringkat kredit utang Jepang adalah A+, alias sangat secure sementara peringkat utang Indonesia hanya BBB.

Kelima, meskipun utang Jepang tinggi tetapi dari kaca mata riil ekonomi Jepang
mempunyai net international investment positions sebesar US$2,8 triliun yang berarti memiliki net external assets positif alias bangsa kreditor. Berbeda dengan Indonesia yang net international investment position-nya negatif lebih dari US$400 miliar alias mempunyai net external liabilities atau benar-benar negara dengan neraca net external assets negatif, atau sebagai negara debitor.

Keenam, Sri Mulyani tidak membandingkan tax ratio Jepang yang 31% dari PDB, sementara tax ratio Indonesia kurang hanya 8,8%. Tax ratio ini praktis yang terendah di dunia dan terendah sepanjang sejarah Indonesia.

Ketuhuh, Sri juga tidak membandingkan dengan rasio APBN terhadap PDB di Indonesia yang amat rendah dibandingkan dengan rasio yang sama dari negara- negara lain yang sering dijadikan pembanding. Begitu pula dengan debt service ratio (kemampuan membayar utang) di Indonesia yang 40% atau tertinggi di Asia Tenggara, sementara batas yang dianggap aman maksimal 25%.

Sementara itu sekitar 41% utang negara dalam valuta asing. Dengan average time to maturity sembilan tahun dan yang bertenor (jatuh tempo) lima tahun sebesar 40%-nya, akan menjadi beban berat APBN dalam lima tahun kedepan.

Kekhawatiran lain adalah membengkaknya utang pemerintah karena kurs rupiah yang cenderung melemah sehingga diperlukan uang dari pendapatan pajak yang lebih banyak lagi untuk pembayaran utang dalam valas.

Kekhawatiran lebih lanjut, menurut Fuad, keterbatasan valas untuk membayar utang dalam mata uang asing mengingat lima hal berikut.

Pertama, neraca perdagangan yang cenderung defisit dalam tiga bulan terakhir, yaitu dari Desember 2017 sampai Februari 2018 mengalami defisit total US$1,1 miliar atau rerata defisit per bulan US$364juta.

Kedua, kenaikan cadangan devisa yang bersumber dari utang luar negeri dan hot money yang sewaktu-waktu mudah ditarik keluar negeri. Tipe cadangan devisa kita easy come, easy go, gampang datang dan gampang pergi setiap saat.

Ketiga, tax ratio yang rendah tetapi cenderung menurun yang mengindikasikan kedepan kemampuan pemerintah akan menurun dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.

Keempat, sektor industri yang merupakan penyumbang pajak (tax revenue) sebesar 31% cenderung menciut karena terjadinya de-industrialisasi yaitu dari 28% (1997) menjadi 20% PDB (2017).

Kelima, kenaikan anggaran 2018 untuk subsidi seperti listrik dan BBM yang akan membebani ekstra APBN karena Presiden Jokowi ingin menjaga dukungan politik rakyat dalam menghadapi pemilu 2019.

Jadi dari segi kajian dengan memperhatikan berbagai variabel yang berkaitan dengan kemampuan membayar kembali utang plus bunganya, menurut Fuad, utang pemerintah memang mencemaskan. Dengan pertumbuhan ekonomi  yang tidak sesuai target dan perdagangan yang lesu, pihak swastapun mulai merasakan kesulitan membayar utangnya.

Selain itu kredit bermasalah di bank-bank cenderung meningkat dan restrukturisasi utang kabarnya semakin banyak untuk mengurangi status kredit macet.

“Karena itu atas berbagai kajian ilmiah dan kritik para ekonom, pemerintah tidak perlu sewot apalagi menudingnya sebagai provokasi, menghasut, bahkan hoax,” demikian Fuad.

Perlu diingat, Fuad menjelaskan, bahwa krisis ekonomi dahsyat 1997 bermula dari ketakutan pasar bahwa swasta Indonesia akan kesulitan membayar utang utang, terlebih utang dalam valas. Ketakutan ini mengawali melemahnya kurs rupiah. Padahal saat itu (1997) kondisi keuangan negara amat bagus dan indikator ekonomi makro pada umumnya bagus termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca perdagangan yang surplus dan cadangan devisa yang memadai.

Bahkan saat itu (1997) berkali kali pemerintah menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat. Tetapi masalah atau isu yang dihadapi dan dilihat kreditur berbeda yaitu apakah debitur akan mampu membayar kembali utangnya? Ini adalah isu mikro yang unik yang tidak selalu berkaitan langsung dengan indikasi ekonomi makro.  Dari isu pokok inilah krisis yang bersumber dari utang itu seperti tiba-tiba saja terjadi dan Indonesia benar benar kalang kabut.

Karena itu Fuad mengingatkan bangsa Indonesia, khususnya pemerintah, sebaiknya tidak menganggap enteng persoalan utang ini. Jangan pula menganggap bahwa para ekonom pengkritik tidak tahu persoalan alias merasa pintar sendiri. Karena cepat atau lambat pasar akan menyadari bahwa pemerintah akan memasuki masa-masa sulit untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, dan itulah awal dimulainya krisis.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here