Apologi Sri Mulyani Dimentahkan Presiden Jokowi

0
613
Presiden Jokowi, Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam satu forum.

Nusantara.news, Jakarta – Pelemahan rupiah, penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG), tingginya utang, pelebaran defisit transaksi berjalan maupun defisit perdagangan, adalah tanda-tanda krisis di tanah air.

Namun dalam banyak narasi dan paparan publik para menteri, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, semua itu coba dibalik keadaannya. Sri masih kerap menyatakan ekonomi kita kuat, kondisi fiskal prudent dan sustainabel.  Bahkan, beberapa hari yang lalu, Sri Mulyani masih berani mengatakan, APBN untung dengan adanya kondisi pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS.

Menkeu mengatakan setiap pelemahan rupiah senilai Rp100 terhadap dolar AS, maka penerimaan APBN 2018 bertambah Rp1,7 triliun. Termasuk setiap pelemahan harga minyak mentah US$1, maka penerimaan APBN bertambah Rp660 miliar.

Bahkan Menko Perekonomian Darmin Nasutiom berseloroh bahwa pelemahan rupiah adalah hal yang biasa.

Pernyataan ini langsung dikiritik oleh ekonom senior yang juga mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli. Ia menyatakan “kalau begitu biarin aja rupiah tembus Rp20.000 per dolar AS. Pinter-pinter ndablek (Sri Mulyani)”.

Rizal sering menulis dalam cuitannya, bahwa memang APBN untung, tapi bebannya digeser ke Pertamina, PLN dan kenaikan harga pangan untuk rakyat. ”Ini yang ngomong akuntan APBN atau ekonom yang ndak ngerti makro? Kasihan Presiden Jokowi dikibulin terus,” begitu kritiknya.

Demikian halnya ekonom Senior Faisal Basri menilai pelemahan rupiah tak hanya didorong faktor eksternal, tetapi juga didorong ambisi pemerintah dalam menggenjot pembangunan infrastruktur.

Ia menyebut pembangunan infrastruktur dilakukan pemerintah melampaui kemampuannya sendiri. Karenanya, pemerintah dinilai jor-joran membangun infrastruktur. Padahal, pembangunan proyek infrastruktur mendongkrak kenaikan impor bahan baku dan barang modal yang belum bisa diproduksi di dalam negeri.

Bengkaknya impor membuat neraca perdagangan pada sepanjang semester pertama tahun ini mencatatkan defisit sebesar US$1,02 miliar. Angka ini sebenarnya sudah turun dari defisit pada Januari-Mei yang mencapai US$2,83 miliar.

Adapun, defisit perdagangan disebut sebagai salah satu biang keladi pelemahan nilai tukar rupiah. Sejak beberapa bulan terakhir, rupiah melemah hingga sempat menyentuh level Rp14.650 per dolar AS di awal pekan ini

Kedua, Faisal berpendapat akibat pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak mentah dunia secara keseluruhan negara merugi. “Negara secara keseluruhan merugi, Karena itu BI intervensi,” ujarnya dalam sebuah dialog.

Meski pelemahan rupiah memberikan tambahan pendapatan bagi APBN, namun pada sisi lain juga menguras cadangan devisa yang dikelola Bank Indonesia. Sepanjang 2018 ini, rupiah telah melemah 6,35% terhadap dolar AS. Tren ini memaksa BI mengintervensi pasar dengan menggelontorkan dolar AS mencapai US$13 miliar.

Bahkan BI juga sudah tiga kali menaikan suku bunga 7 Days Reserve Repo Rate menjadi 5,25%. Ini menunjukkan bahwa bahaya pelemahan nilai tukar rupiah sangat serius.

Ketiga, pemerintah selalu mengutarakan bahwa peningkatan utang digunakap untuk pembangunan infrastruktur. Menurut Faisal utang untuk kepentingan produktif itu bagus, tapi faktanya utang berdasarkan APBN 2017 paling besar untuk belanja barang (naik 64%), kedua untuk membayar bunga, ketiga baru untuk capital expenditure.

“Jadi tidak benar utang untuk infrastruktur semua. Kalau utangnya dalam bentuk dolar AS, maka wajar kalau rupiah terus melemah,” tegasnya.

Faisal tetap kokoh berpendapat memburuknya rupiah itu tidak baik buat Indonesia, bahkan sangat buruk. Buktinya BI terus melakukan intervensi demi mencegah dampak buruk terhadap ekonomi bangsa ini.

Terutama untuk industri manufaktur yang berbahan bakar impor, tentu saja pelemahan rupiah benar-benar kiamat kecil.

Apologi Sri Mulyani

Sri Mulyani menjelaskan agenda pembahasan rapat kerja memang mengenai outlook APBN 2018 di hadapan Komisi XI DPR RI, terutama penjelasan mengenai sensitivitas asumsi makro nilai tukar dan harga minyak terhadap APBN. Depresiasi rupiah dan kenaikan harga minyak akan berkontribusi terhadap penerimaan negara baik dari migas maupun penerimaan non pajak.

Depresiasi juga menambah belanja dalam bentuk subsidi BBM, listrik dan belanja pembayaran kewajiban yang menggunakan mata uang asing.

Apabila parameter lain seperti volume subsidi dan produksi minyak tidak berubah (ceteris paribus), maka kenaikan pendapatan negara akibat kenaikan harga minyak dan depresiasi rupiah adalah lebih tinggi dari kebutuhan belanja yang berhubungan dengan minyak dan nilai tukar.

Pengaruh positif kedua variabel ini terhadap postur APBN tidak berarti akan sama terhadap perekonomian. Karena nilai tukar rupiah akan mempengaruhi impor, ekspor, inflasi, suku bunga dan Invetasi dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan bahkan kesempatan kerja.

“Pemerintahan sangat memahami dimensi luas dari dampak perubahan kedua variabel tersebut,” demikian pemahaman Sri Mulyani.

Oleh karena itu pemerintah terus melakukan dan meningkatkan koordinasi  sangat erat dan antisipasi kebijakan secara efektif dan kredibel dengan terus mendorong ekspor dan kegiatan pariwisata yang menghasilkan devisa,  dan mengendalikan impor dengan membangun industri substitusi impor agar semakin kuat.

Koordinasi erat diantara kementrian ekonomi, industri, perdagangan, pertanian, perikanan dan turisme- juga bekerjasama dengan Bank Indonesia, OJK, dan LPS adalah untuk menjaga perekonomian agar tetap tumbuh dan relatif stabil secara berkelanjutan, dalam menghadapi dinamika dan gejolak global yang menyebabkan perubahan harga komoditas termasuk minyak gas dan komoditas lain serta perubahan nilai tukar rupiah.

Menghadapi perubahan harga migas dan nilai tukar, dalam APBN pemerintah telah berkonsultasi dengan DPR untuk menambah alokasi anggaran untuk subsidi BBM dan listrik. Subsidi BBM akan dinaikkan untuk solar bersubsidi dari Rp500 menjadi Rp2.000 per liter. Untuk mendukung keuangan PLN dilakukan kebijakan DMO batubara sesuai usulan PLN, Menteri BUMN dan Menteri ESDM untuk mengurangi biaya energi mix listrik.

Melalui serangkaian kebijakan tersebut yang dibahas detail antara kementrian ekonomi dan BUMN, maka pemerintah dapat menjaga daya beli masyarakat, mempertahankan stabilitas perekonomian, serta tetap menjaga kesehatan PLN dan Pertamina.

Pemerintah, menurut Sri, sangat memahami bahwa Pertamina dan PLN adalah BUMN strategis untuk menjalankan fungsi pembangunan nasional, sehingga dapat dipastikan bahwa kondisi keuangan harus terus terjaga sehat agar dapat menjalankan fungsinya secara baik. Pemerintah juga terus meminta agar BUMN dikelola secara prudent, profesional dan efisiensi berdasarkan tata kelola yang baik dan bebas korupsi. Karena BUMN adalah aset negara yang seharusnya dikelola untuk kemakmuran rakyat dan menjadi motor kemajuan ekonomi Indonesia.

Meskipun dengan bertambahnya belanja subsidi energi, namun penerimaan negara juga meningkat baik dari pajak maupun penerimaan bukan pajak. Dengan demikian outlook APBN 2018 diperkirakan masih tetap terjaga dan kredibel, dengan perkiraaan defisit yg lebih kecil dari rencananya di APBN 2018.

Hal-hal inilah yang didiskusikan oleh pemerintah dan wakil rakyat untuk terus mencari solusi terbaik mengemban amanat rakyat.

Dalam penjelasan Menkeu di komisi 11 DPR RI sama sekali tidak ada nada maupun isi penjelasan Menkeu baik implisit maupun eksplisit yang menyatakan bahwa pemerintah (Menkeu) senang dan menikmati pelemahan nilai rupiah.

Justri Presiden mengakui

Pernyataan Presiden Jokowi ternyata di luar dugaan dan kebiasaan Sri Mulyani yang cenderung defensif melihat keadaan. Padahal di tengah kesulitan itu Menkeu sudah membuka keran pinjaman baru kepada Bank Dunia, Asian Development Bank dan lembaga keuangan internasional lainnya. Tapi toh Menkeu tak merasakan itu adalah bagian dari krisis.

Jokowi justru akhirnya mau mengakui bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini memang memprihatinkan dan sedang dalam keadaan lemah.

Di hadapan para kepala daerah di Istana Bogor, Kamis (26/7), Presiden Jokowi mengatakan bahwa terdapat masalah dalam fundamental ekonomi Indonesia. Pernyataan ini benar-benar di luar ekspektasi Menkeu, bahkan pernyataan ini sekaligus seolah mementahkan apologi Sri Mulyani selama ini.

Masalah ekonomi yang yang memprihatinkan yang dimaksud Presiden Jokowi adalah defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan, yang menyebabkan Indonesia rentan terpengaruh gejolak ekonomi dunia.

Pengakuan Presiden itu tak lepas dari sering komunikasinya beliau dengan Rizal Ramli. “Mas Jokowi sering tanya ke saya, bagaimana keadaan sekarang ini. Adakah solusi yang bisa ditempuh pemerintah untuk mengatasi keadaan,” demikian pengakuan Rizal yang sempat menjadi Menko Kemaritiman pada Kabinet Kerja.

Bahkan Presiden Jokowi sempat mengundang 40 konglomerat terkaya di Indonesia dan meminta eksportir kelas kakap untuk membawa seluruh devisa hasil ekspor agar likuiditas dolar mencukupi di tanah air. Ini adalah bahasa tubuh yang jujur dari Presiden Jokowi dan sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia sedang krisis.

Dari situasi di atas, nampakknya Presiden Jokowi seolah berkesimpulan bahwa para menteri ekonominya telah gagal mengendalikan krisis. Tim ekonoim pemerintah tak hanya gagal mendeteksi krisis, gagal memperkirakan adanya krisis, dan bahkan gagal bagaimana cara mengatasi krisis tersebut.

Bahkan efek dari kegagalan tim ekonomi pemerintah, sehingga Presiden Jokowi tak pernah mampu merealisasikan janji-janji politiknya saat kampanye, bahwa ekonoi akan dipacu pertumbuhannya sebesar 7% setiap tahun. Tapi kenyataannya ekonomi hanya tumbuh 5% per tahun.

Sampai di sini, para menteri ekonomi Jokowi benar-benar kehabisan akal, karenatak hanya ekonom yang mementahkan argumentasinya. Bahkan kini Presiden Jokowi sendiri yang membuat pengakuan soal adanya krisis, karena itu berhentilah membuat narasi yang indah dimulut namun buruk, jelek, bahkan gagal di level implementasi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here