Misteri Akun Cicilan Pokok Utang (2)

Apologi Sri Mulyani Tak Menjawab Cicilan Utang Pokok

0
77
Menkeu Sri Mulyani Indrawati memiliki beban berat mengelola utang yang kurang produktif. Pertumbuhan utang bisa mencapai 14% per tahun, namun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sangat minim. Pertumbuhan ekonomi stagnasi di level 5%.

Nusantara.news, Jakarta – Terjawab sudah teka-teki sengketa angka utang Indonesia antara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan. Ada penyembunyian akun ‘utang pokok’ dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengapa hal itu dilakukan?

Masih segar dalam ingatan kisah gayung bersambut sindiran Ketua MPR yang dijawab oleh Menkeu terkait pemaparan angka utang di APBN. Sindiran itu bermula saat Zul menyindir soal pemaparan Nota Keuangan Pemerintah 2019 pada 16 Agustus 2018 di gedung MPR/DPR.

Sindiran itu dibalas dengan sengit oleh Sri Mulyani yang menganggap informasi utang dipolitisir. Bahkan Sri mengungkit bahwa utang yang ada adalah peninggalan pemerintahan sebelumnya (Susilo Bambang Yudhoyono–SBY). Padahal Zul berhak mempertanyakan sebagai Ketua MPR, situasi ini menambah panas perhelatan politik sekaligus memperlihatkan sepertinya pemerintah marah karena yang disembunyikan diangkat ke permukaan.

 

Dikutip dari Facebook resmi Sri Mulyani, Senin (20/8), pernyataan dari ketua MPR tersebut selain bermuatan politis juga menyesatkan. Berikut penjelasannya:

Pertama, Pembayaran Cicilan Pokok Utang tahun 2018 sebesar Rp396 triliun, dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017. Dari jumlah tersebut 44% adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 (Sebelum Presiden Jokowi). Ketua MPR saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu.

Sementara itu, 31,5% pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen SPN/SPN-S yang bertenor di bawah satu tahun yang merupakan instrumen untuk mengelola arus kas (cash management).

“Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?”, tulisnya.

Kedua, karena Ketua MPR menggunakan perbandingan, mari kita bandingkan jumlah pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan dan anggaran Dana Desa.

Jumlah pembayaran pokok utang Indonesia tahun 2009 adalah Rp117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp25,6 triliun. Jadi perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat. Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp396 triliun sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp107,4 triliun, atau perbandingannya turun 3,68 kali. Artinya rasio yang baru ini sudah menurun dalam 9 tahun sebesar 19,4%.

Bahkan di tahun 2019 anggaran kesehatan meningkat menjadi Rp122 triliun atau sebesar 4,77 kali anggaran tahun 2009, dan rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7%. Di sini anggaran kesehatan tidak hanya yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tapi juga untuk program peningkatan kesehatan masyarakat lainnya, termasuk DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana.

“Mengapa pada saat Ketua MPR ada di kabinet dulu tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan, padahal rasionya lebih tinggi dari sekarang? Jadi ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa?”, ujarnya

Kenaikan anggaran kesehatan hingga lebih 4 kali lipat dari 2009 ke 2018 menunjukkan pemerintah Presiden Jokowi sangat memperhatikan dan memprioritaskan pada perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Ketiga, Ketua MPR juga membandingkan pembayaran pokok utang dengan dana desa. Karena dana desa baru dimulai tahun 2015, jadi sebaiknya kita bandingkan pembayaran pokok utang dengan dana desa tahun 2015 yang besarnya 10,9 kali lipat. Pada tahun 2018 rasio menurun 39,3% menjadi 6,6 kali, bahkan di tahun 2019 menurun lagi hampir setengahnya menjadi 5,7 kali. Artinya kenaikan dana desa jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pembayaran pokok utang. Lagi-lagi tidak ada bukti dan ukuran mengenai kewajaran yang disebut Ketua MPR.

“Jadi arahnya adalah menurun tajam, bukankah ini arah perbaikan? Mengapa membuat pernyataan ke rakyat di mimbar terhormat tanpa memberikan konteks yang benar? Bukankah tanggung jawab pemimpin negeri ini adalah memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat dengan memberikan data dan konteks yang benar.” lanjutnya

Keempat, pemerintah terus melakukan pengelolaan utang dengan sangat hati-hati (pruden) dan terukur (akuntabel). Defisit APBN selalu dijaga di bawah 3% per PDB sesuai batas UU Keuangan Negara. Defisit APBN terus dijaga dari 2,59% per PDB tahun 2015, menjadi 2,49% tahun 2016, dan 2,51% tahun 2017. Dan tahun 2018 diperkirakan 2,12%, serta tahun 2019 sesuai Pidato Presiden di depan DPR akan menurun menjadi 1,84%.

Ini bukti tak terbantahkan bahwa pemerintah berhati-hati dan terus menjaga risiko keuangan negara secara profesional dan kredibel. Ini karena yang kami pertaruhkan adalah perekonomian dan kesejahteraan serta keselamatan rakyat Indonesia.

Kelima, defisit keseimbangan primer juga diupayakan menurun dan menuju ke arah surplus. Tahun 2015 defisit keseimbangan primer Rp142,5 triliun, menurun menjadi Rp129,3 triliun (2017) dan tahun 2018 menurun lagi menjadi defisit Rp64,8 triliun (outlook APBN 2018). Tahun 2019 direncanakan defisit keseimbangan primer menurun lagi menjadi hanya Rp21,74 triliun, sekali lagi menunjukkan bukti kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keuangan negara menghadapi situasi global yang sedang bergejolak. Apakah ini bukti ketidakwajaran atau justru malah makin wajar dan hati-hati?

Keenam, selama tahun 2015-2018, pertumbuhan pembiayaan APBN melalui utang justru negatif, artinya penambahan utang terus diupayakan menurun seiring dengan menguatkan penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Bila tahun 2015 pertumbuhan pembiayaan utang adalah 49,0% (karena pemerintah melakukan pengamanan ekonomi dari tekanan jatuhnya harga minyak dan komoditas lainnya), tahun 2018 pertumbuhan pembiayaan utang justru menjadi negatif 9,7%.

Ini karena pemerintah bersungguh-sungguh untuk terus meningkatkan kemampuan APBN yang mandiri. Ini juga bukti lain bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam mengelola APBN dan kebijakan utang. Hasilnya? Pemerintah mendapat perbaikan rating menjadi “investment grade” dari semua lembaga pemeringkat dunia sejak 2016. Jadi siapa yang lebih berkompeten menilai kebijakan fiskal dan utang pemerintah wajar atau tidak?

Ketujuh, APBN adalah instrumen untuk mencapai cita-cita bernegara, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta makin mandiri. Komitmen dan kredibilitas pengelolaan APBN ini sudah teruji oleh rekam jejak pemerintah selama ini. Mari cerdaskan rakyat dengan politik yang berbasis informasi yang benar dan akurat.

Dari ketujuh jawaban Sri Mulyani, memang sama sekali tak ada jawaban yang clear soal mengapa akun Cicilan Pokok Utang. Menkeu malah asik mencari pembenaran lewat manajemen utang yang sangat hati-hati.

Itu sebabnya klaim bahwa Pemerintah Jokowi memiliki prioritas membangun infrastruktur dan dijabarkan dalam APBN, ternyata tidak 100%. Justru prioritas pemerintah adalah membayar utang. Itu sebabnya perlu ada kejujuran pemaparan anggaran agar tidak menimbulkan multi tafsir.

Apalagi kalau dilanjutkan dengan kritik yang lebih mendalam, mengapa anggaran infrastruktur yang tergolong besar digelontorkan namun pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi di kisaran 5% plus minus 1%?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here