APTRI: Impor Gula, Petani Tebu Terancam

0
131
gula impor

Nusantara.news, Surabaya – Asosiasi petani tebu rakyat menilai wacana impor gula oleh Kemendag (Kementerian Perdagangan) diprediksi akan menyulut reaksi negatif para petani yang selama ini berupaya untuk meningkatkan produksi gula untuk mencapai swasembada.

Ketua Dewan Pembina APTRI (Assosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) Arum Sabil mengungkapkan bahwa rencana impor gula tersebut tak mendasar jika melihat fakta di lapangan. Dan, diduga hanya berlandaskan motif untuk mencari keuntungan dari perbuatan rente kuota impor daripada menutup kekurangan produksi gula nasional.

Proyeksi dari Kemendag soal produksi nasional hanya 1,2 juta ton sama sekali tidak rasional. Pasalnya, dari data di lapangan kalkulasi sesuai dengan fakta dan berdasarkan perhitungan petani tebu bahwa produksi gula tahun ini mencapai 2,3 – 2,5 juta ton, dan lebih dari sekitar 1 juta ton dari keterangan Kemendag.

“Kalkulasi tersebut dibuat berdasarkan data dan fakta di lapangan termasuk juga soal cuaca, pabrik, luasan areal tanam serta pasokan dari petani. Sementara, proyeksi Kemendag tersebut digunakan sebagai bahan dasar kuota ijin impor gula, nah, jika produksi dalam negeri semakin rendah maka ijin impor yang dikeluarkan pemerintah semakin besar. Kasihan petaninya kalau Kemendag mengeluarkan proyeksi tidak sesuai data di lapangan,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, mengatakan produksi gula nasional hingga saat ini baru mencapai 1,2 juta ton. Nah, proyeksi dari Kemendag ini yang menyulut kontroversi. Dan membuka peluang banjirnya gula impor dalam negeri sehingga menekan produksi petani nasional di pasar. Sementara kebutuhan gula nasionala mencapai tiga juta ton, sehingga Kemendag berupaya untuk memenuhi kebutuhan dengan cara impor.

Disisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APTRI, Soemitro Samadikun menilai bahwa asumsi proyeksi gula nasional oleh Kemendag yang relatif kecil akan dijadikan alasan untuk menetapkan kebijakan soal impor gula yang diduga kuat hanya untuk mencari keuntungan saja, dan bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan akan gula nasional.

Untuk diketahui bahwa pada awal tahun 2017 pemerintah telah mengeluarkan ijin impor gula mencapai 400 ribu ton untuk memperkuat stok gula nasional. Mestinya impor gula sudah tidak dibutuhkan lagi. Mengingat pada tahun 2016 pemerintah telah mengeluarkan ijin gula mencapai 1,4 juta ton. Nah, jika dikalkulasi, ditambah dengan produksi dalam negeri yang mencapai 2,2 juta ton maka total mencapai 3,6 juta ton.

Sementara kebutuhan akan gula nasional hanya sekitar 2,8 juta ton pertahun. Angka ini keluar berdasarkan data dan fakta dari Sucofindo bahwa rata-rata konsumsi gula perkapita 11 kg pertahun. Jadi stock gula pada tahun 2016 sebanyak 800 ribu ton.

Nah, pada tahun 2017. Stock gula dari tahun 2016 yang mencapai 800 ribu ton ditambah dengan stock ijin impor awal tahun 2017 yang mencapai 400 ribu ton, berarti ada pasokan sekitar 1,2 juta ton, dan jika panen berjalan lancar maka, stok gula untuk kebutuhan nasional dirasa cukup.

“Impor memang sangat diperlukan jika kebutuhan gula nasional kurang, tapi mengapa ketika stok kebutuhan nasional dirasa cukup Kemendag terus menggelindingkan ijin impor gula? Dan, mestinya pemerintah tidak membuka kran impor. Petani terus kejar produksi tebu. Tapi kalau begini (ada impor), bagaimana kita mau swasembada?” tanya Soemitro.

Soemitro juga menambahkan jika Kemendag terus memaksakan diri untuk melakukan impor gula dan tidak berlandaskan data maka yang terjadi adalah kerugian bagi para petani tebu. Menurutnya, kebijakan yang menyangkut petani, namun tidak melibatkan petani sama saja dengan tidak memperdulikan nasib petani.

“Maklum, selama ini tidak ada Badan Pangan Nasional sebagai panduan resmi data maka yang terjadi adalah perang data. Anehnya, sekarang ini kebijakan yang berlandaskan data, namun tidak mau membaca data dari petaninya sendiri,” kata dia.

Tidak hanya itu saja, kepentingan pemerintah untuk menjaga inflasi melalui stabilisasi harga tidak boleh mengorbankan kelangsungan hidup anak bangsa yang lain. Terlebih, pangan adalah hal fundamental untuk sebuah negara sebesar ini bisa berdaulat.

“Kalau demi menjaga inflasi lalu pemerintah selalu mengandalkan impor dan mengorbankan petani, tidak butuh satu dekade bagi bangsa ini untuk ditekan bangsa lain karena pangannya sangat tergantung pada mereka,” tukas dia.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here