Arcandra : Tahun Ini Freeport Wajib Divestasi 51 % Saham

0
320
foto kemen esdm

Nusantara.news, Jakarta – Selain diharuskan mengubah status kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), tahun ini juga Freeport diwajibkan melepas 41,64 persen sahamnya.

Itulah amanat PP No 1 tahun 2017 yang mesti dipatuhi Freeport McMoran Inc, perusahaan pertambangan raksasa yang berpusat di Phoenix, AZ, Amerika Serikat. Pada Pasal 97 ayat (7) dalam PP No 1/2017 memang disebutkan perusahaan tmbang wajib menawarkan divestasi saham 51% terhitung dari lima tahun setelah masa produksi.

“Freeport sudah berproduksi berapa tahun? Sudah lebih dari 10 tahun. Jadi divestasi 51% harus sekarang,” tegas Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/1) lalu.

Dengan kewajiban divestasi 51% saham, berarti tahun ini Freeport harus melepas 41,64% sahamnya sebab sebelumnya Indonesia sudah mendapatkan divestasi sebesar 9,36%. Divestasi saham itu harus selesai tahun 2017 ini juga.

Untuk tu, lanjut Arcandra,  Kementerian ESDM segera merilis peraturan menteri terkait divestasi saham itu. Ketentuan pembelian tetap mengacu mekanisme pasar. “Amanat PP-nya seperti itu (divestasi 51%). Pokoknya 51% instruksi Bapak Presiden (Joko Widodo),” tegasnya.

Bila pemerintah hendak membeli saham itu, dari mana sumber keuangannya? Rupanya Menteri ESDM Ignasius Jonan sudah melobi pengelola Dana Pensiun (Dapen) yang dananya cukup besar untuk dihimbau membeli saham Freeport. “Arahan Presiden tu ke Dapen dan sumber keuangan lainnya yang dikuasai negara.

Selain dari Dapen dan dana-dana yang dikelola pemerintah, holding BUMN pertambangan juga dikabarkan siap membeli saham divestasi Freeport. Bahkan mereka  sudah menyiapkan strategi untuk mengambil alih seluruh tambang Freeport pada 2021 nanti atau seusai berakhirnya masa kontrak.

“Pembentukan holding ini kan untuk meningkatkan struktur modal,” terang  Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)Winardi Sunoto, Jumat (20/1/2017) lalu.

Inalum adalah calon holding BUMN pertambangan.  Holding BUMN Pertambangan  ini akan membawahi empat perusahaan tambang plat merah. Total permodalan empat BUMN yakni Inalum, PT Aneka Tambang (Antam), PT Bukit Asam (PTBA) dan PT Timah Tbk  lebih dari Rp 100 triliun. “Jika diberi kepercayaan, kami siap,”  tegas Winardi.

Dalam hitungan Freeport, kalau saham yang didivestasi 10,64% saham nilainya USD1,7 miliar dan bila dihitung cadangannya hingga 2041 maka nilai 100% saham Freeport mencapai USD15,9 miliar. Maka harga 51% adalah USD8,1 miliar atau sekitar Rp110 triliun.

Namun hitung-hitungan pemerntah tidak sebesar itu. Nilai 10,64% saham hanya diharg pemerintah USD630 juta atau USD5,9 miliar untuk 100% saham. Jadi harga yang dikehendaki pemerintah untuk 51% saham adalah adalah US$ 3 miliar atau Rp 40,7 triliun.

Toh demikian, juru bicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama mengaku masih mempelajari regulasi yang baru. Sebab berdasarkan regulasi yang lama, papar Riza, tambang bawah tanah hanya diwajibkan divestasi 30%.

Nah, kita tunggu apa sikap pemerintah bila Freeport McMoran Inc tidak patuh dengan kemauan pemerintah. Terlebih bila dugaan adanya uranium memang terbukti ada di wilayah pertambangannya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here