Argumen Tak Kuat, Pembubaran HTI “Teror” Bagi Ormas Lain (1)

0
262

Nusantara.news, Jakarta –  Tanpa bermaksud membela atau menyudutkan, rencana pembubaran HTI penting jadi bahan diskusi. Setidaknya, untuk menemukan apakah rencana pembubaran dilandaskan pada alasan yang tepat dalam pengertian objektif atau subjektif. Sebab, jika alasan pembubaran dianggap tidak objektif, maka pembubaran itu akan menjadi “teror” bagi ormas lain yang pada kelanjutannya merendahkan kembali kualitas demokrasi yang ditingkatkan sejak reformasi.

Sejumlah Pertanyaan

Dalam jumpa pers, Menko Polhukam Wiranto menyebutkan ada tiga alasan pemerintah membubarkan HTI.

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI dinilai tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Sejumlah pertanyaan bisa dimunculkan terkait tiga alasan tersebut.

Terkait alasan yang pertama, pertanyaan yang muncul misalnya adalah, apa kriteria melaksanakan peran positif dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional?

Pertanyaan lain, apakah hanya HTI yang dinilai tidak melaksanakan peran positif dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional?

Pertanyaan terakhir ini dikemukakan, karena Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pernah merilis bahwa pada tahun 2016, tercatat ada 254.633 ormas di Indonesia. Dari jumlah tersebut 287 ormas terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, 2.477 di provinsi, 1.807 di kabupaten dan kota, 62 di Kementerian Luar Negeri dan 250 ribu di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Apakah ormas selebihnya itu sudah melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Apakah tidak ada di antara ratusan ribu ormas itu yang justru mengambil peran negatif alias merongrong Pancasila dan UUD 1945 dan NKRI?

Pemerintah mungkin belum melakukan identifikasi satu persatu, mana yang ormas yang belum melaksanakan peran positif dalam proses pembangunan dan mana yang justru merongrong.

Jika seandainya ormas  ormas itu belum mengambil peran positif, apalagi merongrong, apakah pemerintah juga akan mengambil tindakan yang sama seperti tindakan terhadap HTI?

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas pasal 40 ayat (1) disebutkan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Pada ayat (3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. fasilitasi kebijakan; b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan c. peningkatan kualitas sumber daya manusia. (4) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Ormas. (5) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa: a. penguatan manajemen organisasi; b. penyediaan data dan informasi; c. pengembangan kemitraan; d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan.

Terkait hal ini, apakah pemerintah sebelumnya sudah menjalankan kewajibannya memberdayakan HTI agar mampu  melaksanakan peran positif dalam proses pembangunan?

Terkait alasan kedua, yakni kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Pertanyaannya adalah, apa kriteria “bertentangan” dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas?

Dalam pasal 59 UU tentang ormas disebutkan sejumlah larangan.Ormas dilarang: a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pertanyaannya, apakah HTI sudah melakukan “tindakan” permusuhan terhadap suku, ras, atau golongan? Seperti apa bentuk tindakan permusuhan yang dilakukan? Pertanyaan lain, kegiatan sparatis apa yang sudah dilakukan HTI yang kategorinya dapat dianggap sudah mengacam kedaulatan NKRI?

Terkait alasan ketiga, di mana aktifitas yang dilakukan HTI dikatakan telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Pertanyaannya, apa (saja) bentuk benturan di masyarakat yang sudah dilakukan HTI yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan NKRI? []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here