AS Dibayangi Krisis Konstitusional

0
159
Foto: Getty Images

Nusantara.news, Washington – Perintah eksekutif Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal pelarangan imigran dari sejumlah negara bagaikan buah simalakama. Jika tidak diteruskan marwah Trump sebagai presiden baru bakalan jatuh, sebab dalam sejarah AS belum pernah ada seorang presiden menganulir perintah eksekutifnya sendiri, kecuali membatalkan kebijakan presiden sebelumnya. Jika diteruskan, krisis konstitusional ada di depan mata.

Oleh sebab itu, Presiden Trump marah besar atas keputusan penangguhan kebijakan imigrasi oleh pengadilan federal. Lewat cuitan Twitter, Trump ‘berkicau’ memperingatkan bahwa putusan pengadilan federal telah menempatkan rakyat AS dalam bahaya.

Sebagaimana dilansir AFP, Senin (6/2), hakim federal James Robart yang berbasis di Seattle, Washington, menjatuhkan putusan untuk menghentikan sementara kebijakan imigrasi Trump secara nasional, pada Jumat (3/2) waktu setempat. Penghentian bersifat sementara sambil menunggu pengkajian hukum lebih luas terhadap kebijakan itu.

Putusan pengadilan tersebut mengabulkan gugatan jaksa agung negara bagian Washington, Bob Ferguson, yang menuding eksekutif order yang ditandatangani Trump melanggar jaminan kebebasan beragama dan kesetaraan perlindungan seperti diatur Konstitusi AS.

Atas putusan itu, Trump diwakili Departemen Kehakiman AS mengajukan banding, meminta kebijakan imigrasi diberlakukan kembali lewat mosi darurat. Tapi sayang, pada Minggu (5/2) pagi waktu setempat, pengadilan banding AS Ninth Circuit Court of Appeals, menolak permohonan tersebut. Putusan akhir untuk banding belum dijatuhkan karena masih menunggu argumen hukum kedua belah pihak.

“Saya telah menginstruksikan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk memeriksa orang-orang yang datang ke negara kita dengan sangat hati-hati. Pengadilan membuat tugas itu menjadi sangat sulit!” cuit Trump di akun Twitternya, Minggu (5/2).

Pada hari yang sama, Trump juga memposting sejumlah tweet dengan nada marah menyerang hakim Robart. Sangat jarang terjadi di AS, seorang Presiden yang masih menjabat, mengkritik seorang hakim.

“Pendapat dari ‘yang konon disebut hakim’, yang pada dasarnya menjauhkan penegak hukum dari negara kita, adalah konyol dan akan digugurkan!” kata Trump via Twitter Sabtu (4/2), sebelum putusan banding dijatuhkan.

Kontan saja, komentar Trump itu mendapat reaksi dari sejumlah kalangan. Partai Demokrat menyebut Presiden AS mengintervensi lembaga peradilan pemerintah. Bahkan senator senior Demokrat, Partrick Leahy dari Vermont, secara sinis menyebut Trump ‘bermaksud memicu krisis konstitusional’.

Hakim Robart yang kini menjabat hakim senior pada Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Washington Barat tersebut, ditunjuk sebagai hakim oleh Presiden George W Bush tahun 2004.

Perintah eksekutif Presiden Trump yang melarang kedatangan warga dari tujuh negara mayoritas Muslim ke AS mengundang kritik dari negara-negara dunia, dan membuat gejolak di AS pada pekan-pekan ini. Mitra AS yang baru saja berkunjung, PM Theresa May juga ikut menolak  kebijakan pelarangan imigrasi yang dilakukan Presiden Trump berdasarkan negara dengan mayoritas agama tertentu.

Lebih-lebih, sejumlah warga Inggris yang memiliki dwi-kewarganegaraan dengan negara  termasuk daftar pelarangan Trump, ikut terkena dampak. Ketujuh negara itu adalah, Iran, Irak, Libia, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman.

PM Jerman Angela Merkel yang sejak awal selalu berseberangan dengan kebijakan Presiden AS yang baru, juga menolak kebijakan Trump terkait pelarangan imigran dari negara-negara tertentu. Presiden Prancis Francois Hollande juga tak sependapat dengan pelarangan imigran oleh Donald Trump.

Namun calon presiden Prancis dari Partai Front Nasional Prancis yang berhaluan kanan dan mendukung populisme Trump, Marine Le Pen mendukung kebijakan pelarangan imigran. Bahkan Le Pen akan mengikuti jejak Trump jika dia terpilih sebagai presiden.

Di dalam negeri, kebijakan Trump ditolak oleh para pejabatnya sendiri. Sally Yates, pejabat di Kejaksaan Agung AS menolak kebijakan yang dianggap melanggar konstitusi. Penolakan Yates berbuah pemecatan dirinya. Sejumlah jaksa dan advokat menolak kebijakan Trump, sehingga muncullag gugatan yang berbuah putusan pengadilan AS untuk menghentikan sementara kebijakan Trump yang dianggap melanggar Konstitusi AS.

Meski ditangguhkan, kebijakan pembatasan imigran oleh Trump hanya bersifat sementara. Bukan tidak mungkin proses ke depan perintah eksekutif Trump bakal kembali diberlakukan. Mungkin tidak saja kepada tujuh negara, tapi bisa lebih dari itu.

Amat disayangkan jika pemerintah Indonesia kurang sensitif dengan isu pembatasan imigran oleh AS, mengingat banyaknya warga Indonesia yang tinggal atau bekerja di negeri Paman Sam itu. Pernyataan Presiden RI agar warga Indonesia tenang-tenang saja, karena Indonesia tidak terdampak langsung kebijakan Presiden Trump terkesan tidak sensitif dengan isu yang berkembang. Padahal Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar. Bukan tidak mungkin, setelah tujuh negara, giliran Indonesia. [ ]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here