AS Mundur dari Kesepakatan Iklim Paris, China Dapat Panggung

0
187
Perdana Menteri Belgia Charles Michel menyambut Perdana Menteri China Li Keqiang (kanan) di kastil Val Dulchesse di Brussels, Belgia, Jumat (2/6). ANTARA FOTO/REUTERS

Nusantara.news Pemerintah Amerika Serikat menyatakan menarik diri dari Kesepakatan Iklim Paris, sebagaimana disampaikan Presiden AS Donald Trump pada Kamis, (1/6) lalu di Gedung Putih. Keputusan Trump tidak saja dianggap mengancam masa depan bumi (iklim), tapi juga sekaligus telah “melemparkan” AS dari hegemoni global. AS seolah tengah menyatakan diri mundur dari komitmen “memimpin dunia”, seperti yang selama ini digemakannya. China, sebagai negara peringkat dua dunia dalam hal kekuatan ekonomi kini mendapat kesempatan, panggung kepemimpinan global kini telah di depan mata.

“Untuk memenuhi kewajiban serius saya untuk melindungi Amerika dan warganya, Amerika Serikat akan menarik diri dari kesepakatan iklim Paris,” kata Trump sebagaimana dilansir Vox, Jumat (2/6). Menurutnya, tindakannya tersebut mewakili penegasan kembali soal kedaulatan Amerika (America First).

Trump mengatakan bahwa Kesepakatan Paris secara tidak adil telah membuat hambatan pada industri batubara AS, dan secara tidak adil memungkinkan beberapa negara untuk terus mencemari tingkat yang lebih tinggi daripada yang lain. Dia juga mengeluhkan bahwa itu adalah ancaman bagi kedaulatan AS. “Percayalah, kami memiliki tanggung jawab hukum yang masif jika kami tetap di sini,” kata Trump.

Kendati proses keluarnya AS dari Kesepakatan Paris masih akan berjalan selama empat tahun ke depan, saat ini AS dikelompokkan dengan Suriah dan Nikaragua, dua negara yang sejak awal tidak pernah mendukung Kesepakatan Paris. Suriah adalah negara yang tidak pernah selesai dengan masalah konflik dan terorisme hingga hari ini, sementara Nikaragua adalah negara sebesar New York yang terletak di Amerika Tengah.

Kenyataannya, keputusan AS telah membuat banyak negara besar lainnya seperti Jerman, Prancis, Inggris, hingga China kecewa. Keputusan AS dikhawatirkan mempengaruhi negara-negara lain atas komitmennya menjaga iklim dunia.

Pasalnya, China sebagai negara penyumbang emisi CO2 terbesar di dunia dan AS di peringkat kedua, pernah sempat tarik-menarik saat akan menandatangani Kesepakatan Paris tahun 2015 silam. Pangkal masalahnya soal keharusan suatu negara dalam mengurangi emisi CO2-nya, karena pada dasarnya Kesepakatan Paris tersebut adalah bersifat sukarela. Waktu itu, jika AS tidak mau menandatangani kesepakatan, China pun tidak mau. Tapi akhirnya, Presiden AS saat itu, Barack Obama berhasil meyakinkan negara-negara lain, termasuk China untuk menandatangani kesepakatan tersebut.

Namun demikian, dalam pertemuan dengan Kanselir Jerman, Angela Merkel, Rabu minggu lalu, Perdana Menteri China Li Keqiang menyatakan akan tetapi bersama dengan negara-negara lain dalam Kesepakatan Paris meskipun AS akhirnya keluar.

Sebagaimana dilansir Reuters Merkel dan Li telah mengadakan dua hari pembicaraan bilateral menjelang pertemuan puncak G20 bulan depan di Hamburg, Jerman. Merkel mengatakan, bahwa Jerman harus memperluas kemitraannya dengan China dalam situasi saat ini yang dia sebut sebagai “masa ketidak-amanan global”.

“China telah menjadi mitra yang lebih penting dan strategis,” kata Merkel.

Merkel dalam beberapa hari terakhir mengeluhkan bahwa hubungan Jerman-AS berada pada titik nadir, setelah dia menyatakan frustrasi terhadap Trump setelah KTT NATO di Brussels dan perundingan G7 di Sisilia pekan lalu, yang digambarkannya sebagai pertemuan yang sangat tidak memuaskan.

Jerman merasa sudah tidak bisa lagi mengandalkan AS sebagai mitra, sementara sikap AS terhadap Jerman juga selalu bernada mengecam, karena dianggap menciptakan defisit perdagangan di AS dan sumbangan Jerman yang rendah terhadap NATO terkait anggaran pertahanan yang masih di bawah 2% dari PDB negara tersebut.

PM China Li mengatakan kepada wartawan di Berlin bahwa Jerman dan China siap untuk berkontribusi terhadap stabilitas dunia. Merkel juga memberi dukungannya untuk kesepakatan perdagangan bebas antara Uni Eropa dan China.

PM China akan berkunjung ke Brussels untuk bertemu dengan para pejabat Uni Eropa pada hari Kamis minggu depan, diperkirakan akan membahas isu-isu seperti kebijakan iklim, perdagangan dan Korea Utara. Li juga diharapkan untuk menandatangani pernyataan bersama yang menegaskan kembali komitmen China dan Uni Eropa terhadap Kesepakatan Paris. Bahkan menurut kantor berita Agence France-Presse dan Deutsche Presse-Agentur sebuah draf tentang kesepakatan bersama itu sudah disiapkan.

Sejak terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS China sudah merasa mendapat kesempatan untuk memimpin panggung globalisasi dunia, karena sikap pemerintahan Trump yang cenderung proteksionis, tidak mendukung perdagangan bebas (dalam forum G-20), menarik diri dari sejumlah kesepakatan multilateral, dan bersikap sinis terhadap aliansi NATO.

Pejabat kementerian luar negeri China Zhang Jun pernah mengatakan kepada wartawan bulan Januari lalu, “Pelari terdepan tiba-tiba terjatuh dan mendorong China untuk ke depan,” katanya, mengibaratkan AS sebagai pelari terdepan.

Pada Forum Ekonomi Dunia di Davos, Presiden China Xi Jinping didorong untuk membela globalisasi dan perdagangan bebas, dua hal yang selalu diserang dan dikritik dalam kampanye-kampanye Trump saat mengikuti pilpres AS. Trump juga melontarkan nada sinis terhadap Uni Eropa dan NATO meskipun belakangan Trump mulai menurunkan nadanya.

Kesepakatan Paris

Kesepakatan Paris ditandatangani tahun 2015 oleh 195 negara, untuk melakukan setidaknya tiga hal:

Pertama, menahan laju peningkatan temperatur global hingga di bawah 2 derajat celcius dari angka sebelum masa Revolusi Industri, dan mencapai upaya dalam membatasi perubahan temperatur hingga setidaknya 1.5 derajat Celcius, karena pembatasan ini akan secara signifikan mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim.

Kedua, meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, meningkatkan ketahanan iklim, dan melaksanakan pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca tanpa mengancam produksi pangan. Pada tahun 2020 nanti, delegasi diharapkan untuk berkumpul kembali dan memberikan update tentang janji emisi mereka, dan melaporkan bagaimana mereka menjadi lebih agresif dalam mencapai target di bawah 2 derajat.

Ketiga, meminta negara-negara kaya untuk membantu negara-negara miskin: memberi mereka modal untuk berinvestasi dalam teknologi hijau, juga membantu mereka mengatasi dunia yang sedang berubah. Inilah inti dari penolakan Trump, dengan menyebut skema dana sebesar USD 100 miliar yang telah dikeluarkan AS dari target USD 300 miliar untuk negara-negara berkembang dan miskin.

Trump telah menghentikan semua pelaksanaan kesepakatan yang sebetulnya tidak mengikat itu, karena dianggap selama ini telah membebani AS, yang juga berarti AS tidak akan lagi mengeluarkan dana USD 200 miliar sisanya.

Para analis di AS menganggap Trump baru saja membuat keputusan yang sangat tidak populer. Sebab menurut survei program Yale tentang komunikasi perubahan iklim, sebagaimanan dilansir Vox, mayoritas di setiap negara bagian AS mendukung AS untuk berpartisipasi dalam Persetujuan Paris. Sebanyak 69 persen orang Amerika mengatakan bahwa AS harus tetap dalam Persetujuan Paris.

Keputusan Trump untuk menarik diri dari Kesepakatan Paris bagaimanapun merupakan pemenuhan janji kampanyenya, keputusan ini juga sekaligus kemenangan bagi penasihat Trump, Steve Bannon, salah satu faksi nasionalis di Gedung Putih.

Apa yang bakal terjadi dengan AS berikutnya?

Seperti yang ditulis Brad Plumer untuk Vox, hal yang harus dipastikan sekarang adalah bagaimana reaksi para pemimpin dunia lainnya terhadap keputusan kontroversial pemimpin AS tersebut.

Tentu, tidak ada yang tahu pasti apa yang bakal terjadi terhadap AS. Ada kemungkinan keputusan AS bakal berdampak pada keseriusan pemerintah negara-negara lain untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan energi bersih. Tapi bisa juga keputusan AS ini berdampak serius terhadap hubungan diplomatik AS. Eropa, China, dan negara-negara lain dapat mengancam AS untuk menolak kerja sama mengenai isu-isu lain yang didorong oleh AS. Ekstremnya, negara lain bisa mengancam AS untuk memberlakukan tarif karbon terhadap AS yang kemudian bisa memicu perang dagang.

Dengan demikian, AS seperti sedang mengisolasi diri dari dunia luar. Padahal secara diplomatik selama ini AS bergantung pada negara lain yang mempercayainya untuk tetap sepakat  dalam kesepakatan yang melestarikan kekuatan AS. Bukankah status AS sebagai satu-satunya negara adidaya bisa bertahan hingga sekarang, salah satunya karena negara-negara kuat lainnya, seperti Prancis, Jerman dan Jepang, menganggap kepemimpinan AS adalah demi kepentingan terbaik mereka. Lalu bagaimana kalau sikap AS seperti sekarang?

“Saya tidak tahu apa yang terjadi pada kami,” kata William Wohlforth, profesor hubungan internasional di Dartmouth College, AS.

“Membangun kepercayaan membutuhkan waktu lama, dan Anda bisa kehilangannya dengan sangat cepat,” kata Paul Musgrave, pakar kebijakan luar negeri AS di University of Massachusetts Amherst.

Apa pengaruhnya terhadap Indonesia?

Indonesia, melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan tetap akan menepati komitmen dalam Konferensi Iklim Paris 2015.

“Agenda pengendalian perubahan iklim Indonesia dilakukan atas perintah konstitusi, bukan atas perintah internasional, termasuk bukan atas perintah Amerika Serikat. Keputusan mundurnya AS tidak akan menggoyahkan komitmen pemerintah melaksanakan perintah konstitusi,” tegas Siti pada 2 Juni kemarin.

Selain dalam Pasal 28 H ayat (1), lanjut Menteri Siti, pesan lingkungan juga ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945, yakni untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

“Melindungi masyarakat dari akibat dampak perubahan iklim juga merupakan bagian dari perintah UUD 1945 untuk melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia.”

DPR RI juga telah mensahkan ratifikasi Kesepakatan Paris pada 19 Oktober 2016 lalu, disusul penandatanganan UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris oleh Presiden Joko Widodo.

Tapi masalahnya, tanpa bantuan dana dari negara-negara kaya seperti AS mampukah Indonesia membiayai upaya tersebut?

Indonesia telah menargetkan mengurangi emisi gas rumah kaca sampai 29% pada 2030, bahkan 41%, tapi itu pun jika mendapat dukungan teknologi dan pendanaan dari luar negeri, salah satunya tentu saja dari AS. Dengan mundurnya AS, kemungkinan pendanaan itu akan terhenti.

Apakah China bersedia memimpin kesepakatan ini menggantikan AS, dengan konsekuensi memberi kontribusi yang besar, termasuk dana, dalam upaya menjaga iklim dunia? Tunggu saja. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here