ASEAN Tak Boleh Abai Krisis Rohingya

0
199
Pengungsi Rohingya berjalan menuju pantai dengan harta benda mereka setelah menyebrangi perbatasan Bangladesh-Myanmar menggunakan perahu melalui Teluk Benggala di Teknaf, Bangldesh, Selasa (5/9). ANTARA FOTO/REUTERS

Nusantara.news – Sebagai perhimpunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara, ASEAN tidak boleh menutup mata terhadap kejahatan kemanusiaan yang terjadi di negara salah satu anggotanya, Myanmar, yakni pembantaian dan pengusiran etnis minoritas Rohingya.

Piagam ASEAN yang berlaku sejak ditetapkannya pada tanggal 15 Desember 2008, seharusnya menjadi acuan bagi negara-negara anggota, dalam merespon tragedi kemanusiaan yang telah mengundang keprihatinan masyarakat dari berbagai belahan dunia itu.

Pasal 1 piagam tersebut menyebutkan, salah satu tujuan berdirinya ASEAN adalah untuk “Memperkuat demokrasi, meningkatkan tata kepemerintahan yang baik dan aturan hukum, dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Negara-Negara Anggota ASEAN”.

Memang, pada poin (e) Pasal 2 Piagam ASEAN tentang Prinsip disebutkan bahwa dalam mencapai tujuan-tujuan ASEAN, negara anggota, “Tidak campur tangan urusan dalam negeri Negara-Negara anggota ASEAN” tapi pada poin berikutnya, (f) negara anggota ASEAN diharuskan menjunjung tinggi Piagam PBB dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, di mana sangat menentang pelanggaran hak asasi manusia.

Betapa pun Piagam ASEAN misalnya, sulit dijadikan landasan untuk “mengintervensi” pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan terhadap Rohingnya, masih banyak dasar kesepakatan internasional lain yang dapat digunakan.

Salah satunya, R2P (Responsibility to Protect) sebagaimana diusulkan pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana beberapa waktu lalu.

“R2P adalah suatu tindakan oleh masyarakat internasional yang tidak mengenal batas wilayah kedaulatan untuk memastikan agar kejahatan terhadap kemanusiaan seperti ethnic cleansing atau genosida tidak terjadi. Bentuk tindakan R2P bisa berupa sanksi ekonomi hingga penggunaan kekerasan (use of force),” kata Hikmahanto.

Dalam konteks Rohingnya, ASEAN dapat melaksanakan R2P untuk menyelamatkan etnis Rohingya.

Kenapa ASEAN? Sebab perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ini memiliki kewajiban karena merupakan masalah regionalnya.

“ASEAN harus memiliki makna atas adanya tindakan pemerintah negara anggotanya yang melakukan ethnic cleansing. Jangan sampai ASEAN gagal dalam menjalankan kewajiban internasionalnya, bahkan mendiamkan atau membiarkan suatu kejahatan internasional,” kata Hikmahanto.

Patut diapresiasi, pemerintah RI yang telah mengirimkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menemui konsulat negara Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi, Selasa (5/9). Kepada pemerintah Myanmar Menlu menyampaikan formula 4+1 yang untuk Rakhine State, yaitu (1) mengembalikan stabilitas dan keamanan; (2) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; (3) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama; dan (4) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan.

Sedangkan satu lainnya, adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.

Namun, jika kekerasan terhadap Rohingnya tidak juga dihentikan oleh rezim junta militer Myanmar, pasca rekomendasi Menlu Retno, maka masyarakat internasional, termasuk Indonesia, melalui ASEAN wajib mendorong konsep R2P tadi.

Kenapa ASEAN harus campur tangan?

Krisis Rohingya sebetulnya bukan hanya masalah bagi Myanmar, tapi pelanggaran kemanusiaan ini akan berdampak terhadap keamanan dan tren ekonomi di seluruh kawasan ASEAN.

Namun amat disayangkan, pada KTT bulan April lalu, di mana para pemimpin ASEAN mengadakan KTT ke-30 di Filipina dengan tema: “Komunitas ASEAN yang terintegrasi, damai, stabil, dan tangguh,” isu Rohingnya sama sekali tidak diangkat ke permukaan.

Padahal sebelumnya, media internasional Reuters mengeluarkan sebuah laporan yang mendokumentasikan operasi militer oleh pemerintah Myanmar yang menewaskan ratusan orang Rohingya dan menyebabkan sekitar 75.000 dari mereka melarikan diri ke Bangladesh pada bulan November 2016.

Etnis Rohingya, yang oleh pemerintah Myanmar dijuluki sebagai “penyusup Bengali”, meski telah tinggal di Rakhine State selama berabad-abad tetap saja tidak diakui sebagai warga negara. Mereka, secara sitematis, ditindas dan didiskriminasi pemerintah Myanmar melalui tindakan keras imigrasi, undang-undang kewarganegaraan, dan sensus yang secara efektif membuat Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan dan kehilangan haknya.

Penolakan hak dasar, berbagai pelanggaran HAM, dan kekerasan komunal itu telah berlangsung puluhan tahun, puncaknya tahun 2012, yang mengakibatkan arus pengungsian besar-besaran etnis Rohingya ke negara-negara tetangga, khususnya Bangladesh.

Entah kenapa, krisis Rohingya tidak sampai pada agenda resmi KTT ASEAN ke-30 beberapa waktu lalu. Dalam pernyataan ketua penyelenggara yang setebal 25 halaman pada puncak KTT ASEAN, hanya menyebut 4 isu yang dianggap penting, yaitu Laut Cina Selatan; keamanan dan kerja sama maritim; semenanjung Korea; dan terorisme dan ekstremisme.

Inilah kelalaian ASEAN dalam menangani krisis kemanusiaan Rohingya. Padahal sebelumnya, pada tanggal 4 Desember 2016, tak kurang dari Perdana Menteri Malaysia Najib Razak memimpin demonstrasi memprotes apa yang disebutnya genosida Rohingya oleh Myanmar. Kemudian dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN tanggal 19 Desember 2016, Menlu  Malaysia Anifah Aman juga mengatakan bahwa situasi Muslim Rohingya sekarang “menjadi perhatian regional dan harus diselesaikan bersama-sama.”

Bahkan, di sela-sela KTT tersebut, Presiden RI Joko Widodo juga membahas masalah krisis Rohingya dengan Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi. Waktu itu, sejumlah media internasional melaporkan, Jokowi telah memberi tahu Suu Kyi bahwa stabilitas Myanmar penting tidak hanya untuk negara itu tetapi juga wilayah Indonesia.

Dengan meletusnya kembali konflik Rohingnya sejak 25 Agustus, dan mengakibatkan puluhan ribu Rohingya mengungsi, ASEAN seharusnya melihat krisis Rohingya di Myanmar menjadi masalah penting dan mendesak.

Di ASEAN sendiri, ada mekanisme untuk mendorong penyelenggaraan pertemuan-pertemuan khusus atau ad hoc, apabila diperlukan, untuk menanggapi situasi-situasi darurat yang perlu segera disikapi dan butuh penanganan secara cepat. Pertemuan tersebut, menurut Pasal 7 Piagam ASEAN, diketuai oleh Negara Anggota yang menjabat Ketua ASEAN, di tempat yang disepakati oleh Negara-Negara Anggota ASEAN.

Indonesia, sebagai negara pendiri ASEAN dan merupakan negara terbesar di Asia Tenggara, serta memiliki hubungan diplomatik yang relatif baik dengan Myanmar, seharusnya mengambil inisiatif mendorong ASEAN untuk menghentikan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan pemerintah junta militer Myanmar. ASEAN harus lebih proaktif, bukan hanya reaktif.

Sebab bagaimanapun, krisis Rohingya dapat membawa dampak pada stabilitas kawasan, termasuk terhadap Indonesia, yang dapat menimbulkan ketidakstabilan politik, sosial, dan ekonomi jangka panjang. Satu misal, Nikkei Asian Review pernah melaporkan bahwa kecaman yang meluas terhadap tindakan militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya telah menimbulkan kekhawatiran sejumlah investor tentang sanksi yang dapat menghambat investasi asing.

Di luar itu semua, yang lebih penting lagi bagi pemerintah Indonesia, bahwa mewujudkan perdamaian dunia adalah salah satu amanat Pembukaan UUD 1945, dasar Negara. Sementara ASEAN sebagai representasi regional Asia Tenggara, salah satu tujuan berdirinya adalah untuk mewujudkan kedamaian dan stabilitas kawasan.

Jika perhimpunan negara-negara Asia Tenggara itu diam seribu bahasa dan abai dengan krisis Rohingya yang jelas-jelas di depan mata, pertanyaan pentingnya: masihkah diperlukan keberadaan ASEAN? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here