Ironi Kesenjangan (1)

Aset 10 Orang Terkaya Dunia Rp 6,929 Triliun, 3,3 kali APBN Indonesia

0
458

Nusantara.news – Bisa dibayangkan, kita tak perlu berutang ke luar negeri jika 10 orang terkaya dunia adalah orang Indonesia, bisa menutupi defisit APBN 2017 senilai Rp 330 triliun. Nilai yang hanya 29% dari kekayaan Bill Gates (Microsoft) sebagai orang terkaya di dunia yang kekayaannya mencapai Rp 1.144 triliun. Bagaimana dengan perlambatan ekonomi dunia? Ternyata tidak berpengaruh, 10 konglomerat kekayaannya tumbuh 22,5%, karena di tahun 2016 asetnya senilai Rp 6.370 triliun, dan di tahun 2017 mencapai Rp 6.929 triliun. Luar biasa, karena tumbuh 2 digit, tentu semakin jauh dengan rakyat di masing-masing negara secara rata-rata.

Bagaimana dengan 10 orang terkaya Indonesia? (Maret 2017 versi Forbes)

Ternyata dibanding rilis tahun 2016 ada 3 nama di 10 besar orang terkaya Indonesia yang hilang, yakni Susilo Wonowidjojo (ranking 3), Eka Tjipta Widjaja–Sinar Mas (ranking 6), dan Anthony Salim–Salim Group (ranking 7). Terlihat ada Theodore Permadi Rachmat (batubara dan perkebunan), Prayogo Pangestu (petrokimia), dan Peter Sondakh (Rajawali Group) menyodok di kelompok 10 besar.

Total kekayaan 10 orang terkaya Indonesia adalah Rp 431 triliun atau 21% dari total APBN tahun 2016, tumbuh Rp 82 triliun atau 25% dengan nilai Rp 545 triliun atau 26% APBN tahun 2017. Terlihat kekayaan konglomerat tumbuh seperti deret hitung. Tak heran 4 konglomerat setara nilai kekayaannya dengan 100 juta orang miskin, sementara 10 orang konglomerat Indonesia setara dengan 170 juta orang miskin Indonesia.

Jelas, kesenjangan ini menjadi hal ekstrem, dan artinya di Indonesia, karena dari urutan 10 konglomerat hanya menyisakan 1 pengusaha pribumi, yakni Chairul Tanjung (ranking 4).

Sebuah ironi, di saat ekonomi melambat ternyata 100 konglomerat dunia asetnya tumbuh 18%, sementara 10 konglomerat atas tumbuh 22,5% dari asetnya. Jumlah konglomerat dunia yang memiliki aset di atas USD 1 miliar dari 1.810 orang (tahun 2016), di tahun 2017 melonjak menjadi 2.043 orang.

Cina menyumbang 76 orang konglomerat baru, berikutnya 25 orang dari Amerika Serikat (AS), namun ada 78 orang terlempar dari daftar orang terkaya dunia.

Bill Gates adalah hal luar biasa, karena menjadi orang terkaya di usia 18 tahun dan sampai saat ini sudah 23 tahun, menempati orang terkaya dunia. Namun diakui, kontribusi sosialnya luar biasa, dia masuk di jajaran filantropi atas dunia.

Donald Trump setelah menjadi Presiden Amerika Serikat, justru kekayaannya anjlok, dari  USD 3,5 miliar (Rp 466 triliun), turun 100 peringkat. Hal ini terjadi karena melemahnya penjualan properti di Amerika Serikat (AS).

Hary Tanoesoedibjo (HT) muncul sebagai bintang konglomerat Indonesia, karena muncul sebagai model cover majalah Forbes saat peringkat ini diumumkan sebagai “Donald Trump Indonesia” karena dua proyek real estate/properti besar bekerja sama dengan Presiden AS itu yang dirintis sebelum Pilpres AS 2016. Hal ini menguatkan posisi tawar politik HT di Indonesia, apalagi dalam waktu dekat Wapres AS Mike Pence diutus oleh Trump ke Indonesia, agendanya termasuk mengurus masalah Freeport.

Penyebab Kesenjangan di Indonesia

Secara teori, Keynesian meyakini bahwa pertumbuhan akan menyediakan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan. Ternyata di Indonesia, dan beberapa negara lain di dunia, pertumbuhan tidak lagi berkorelasi dengan hal tersebut. Disinyalir oleh Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) bahwa secara teori, pertumbuhan 5% pada tahun 2016 akan menghasilkan 2,5 juta tenaga kerja baru, namun BPS (Badan Pusat Statistik) hanya mencatat 700.000 orang. Kenapa bisa terjadi? Diduga dengan perlambatan ekonomi tahun 2015–2016, terjadi banyak PHK tetapi tidak dicatatkan di Kemenaker setempat. Hal lain adalah mengalirnya TKA dari Cina, juga tidak tercatat dengan baik. Hal yang lebih fundamental, memang karena terjadi distorsi ekonomi, aset menumpuk pada segelintir orang konglomerat.

Mengingat laporan Oxfam Indonesia dan INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) tentang tingginya kesenjangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) memaparkan ada 6 penyebab ketimpangan di Indonesia: Pertama, Fundamentalisme pasar yang mendorong orang kaya meraup keuntungan terbesar dari pertumbuhan ekonomi; Kedua, Political Capture, yang meningkat karena orang kaya mampu memanfaatkan pengaruh mengubah aturan yang dapat menguntungkan mereka. Pengaruh pada kebijakan politik dan ekonomi, bisa melalui regulasi, konsesi, skema khusus, seperti Proyek Reklamasi: Ketiga, Ketidaksetaraan gender, karena Perempuan belum bisa setara secara proporsional, seperti: sulit memenuhi Kuota Legislatif 30% bagi parpol untuk wanita; Keempat, Upah yang masih murah menyebabkan kalangan bawah baru bisa memenuhi kebutuhan minimal, sulit untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan. UMR (Upah Minimum Regional) baru menyesuaikan dengan inflasi; Kelima, Kesenjangan akses pedesaan dan perkotaan, langkah Presiden Joko Widodo mempercepat pembangunan infrastruktur sudah tepat, hanya saja ketersediaan anggaran masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan. Sementara pendanaan skema PPP (Public Private Partnerships) belum berjalan baik sehingga investor agak sulit untuk menghitung kelayakan proyek.

Sistem perpajakan yang gagal memainkan peran pentingnya mendistribusikan kekayaan. Kesenjangan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengancam kohesi sosial. Hal ini ditanggapi oleh SMI bahwa kunci untuk mempersempit jurang kesenjangan adalah reformasi perpajakan dengan menerapkan pajak progresif. Faisal Basri menguatkan SMI menyoroti dominasi taipan dalam penguasaan sektor keuangan, rekening dengan nilai di atas Rp 2 miliar dari segi jumlah, namun jumlah rekening 98% dari rekening di bawah Rp 100 juta. Faisal menganggap pengendalian perpajakan adalah mengendalikan kekuatan para taipan.

Kelompok orang kaya meraup 77% kekayaan di Indonesia, pada umumnya dengan skema karena kedekatannya dengan kekuasaan. Terbukti dalam Crony Capitalism Index, Indonesia berada diperingkat 7 dunia, dan terus memburuk dari periode 2007 – 2017.

Bank Dunia melaporkan bahwa Indonesia is Rising Divide (2015), menjelaskan ada 4 hal utama penyebab ketimpangan:

Pertama, Ketimpangan peluang bagi anak miskin, masalah keadilan dalam hidup, soal pedidikan, bekerja, dan masa depan. Setidaknya dijelaskan kesenjangan 2/3 di luar kendali individu sehingga sifatnya berdampak psikologis bagi keluarga miskin.

Kedua, Banyak pihak tidak memperoleh keadilan dalam kesempatan peluang kerja, terjebak dalam pekerjaan berproduktivitas rendah, informal, dan berupah rendah sehingga menjadi kemiskinan struktural. Sementara juga, mereka tidak mempunyai keluarga yang bisa mengangkat dari garis kemiskinan. Lain halnya dengan keluarga etnis Cina yang secara ekonomi ditunjang, baik dalam hal kebutuhan kerja, modal usaha, dan ketersediaan pasar dalam pemasaran, sehingga secara strata sosial adalah masalah krusial dalam kesenjangan di Indonesia.

Ketiga, Tingginya konsentrasi kekayaan. Segelintir warga Indonesia meraup keuntungan melalui kepemilikan aset keuangan, seringkali melalui cara tidak benar (Korupsi, Kolusi Nepotisme/KKN). Mulai dari akses perbankan, fasilitas perizinan, produksi, sampai bahan baku, dan distribusi yang terfokus pada kelompok tertentu (etnis Cina). Pola ini telah mewarnai sistem kapitalisme Indonesia.

Keempat, Ketahanan ekonomi yang rendah. Mayoritas rakyat Indonesia tidak bisa berinvestasi dalam kesehatan, pendidikan, sehingga jika ada kondisi force majeure (keadaan di luar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindarkan), cenderung ketahanan untuk layak hidup sangat minim.

Untuk kesehatan, BPJS ternyata bukan jaminan sosial, tetapi asuransi, sehingga tidak lagi sesuai perintah Undang-Undang. Namun dengan alasan keterbatasan keuangan negara, kita jadi permisif dalam hal pelanggaran substansi dan regulasi.

Pendidikan, walaupun 20% dari APBN (lebih dari Rp 400 triliun), belum mampu meningkatkan mutu pendidikan, dan hasil pendidikan tinggi justru saat ini terbanyak  jumlahnya menjadi pengangguran. Fokus pendidikan vokasional (kejuruan) belum serius disiapkan, dan tidak “link and match” dengan kebutuhan dunia kerja. Apalagi TKA  dari Cina juga menjadi prioitas yang seharusnya tidak terjadi. Pemerintah belum punya kebijakan proteksi untuk di level bawah (buruh), sehingga memperburuk persoalan kesenjangan sosial di Indonesia.

Ketimpangan bisa diterima masyarakat jika keadilan ekonomi terjadi, sehingga seorang kaya karena ekonomi yang berkeadilan dan berbasis kepatutan. Banyak orang kaya baru (OKB) di Indonesia melalui KKN tetapi mengorbankan kesempatan bagi banyak orang yang berkompetisi dalam bidang ekonomi.

Bisa dikatakan, kesenjangan terjadi di luar kendali individu karena pemerintah tidak bisa menjadi regulator, fasilitator yang adil dalam pembangunan ekonomi. Kesenjangan di Indonesia diperburuk karena konsentrasi kekayaan yang dikuasai oleh etnis Cina, dan sarat dengan KKN.

Permasalahan diperburuk lagi dengan kehadiran etnis Cina di berbagai proyek yang selama ini dikuasai oleh pribumi. Puncaknya ketika muncul pemimpin politis dari etnis Cina, klimaksnya pada kehadiran Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, rasa tertentu dari pribumi menjadi gejolak sosial yang mengkhawatirkan.

Tingkah lakunya yang tidak patut dalam memimpin sehingga terjadi distorsi kebijakan yang dinilai anti rakyat dan pro pengusaha (taipan).

Reklamasi adalah memori buruk masyarakat dalam persoalan kesenjangan sosial karena Pemerintah melindungi para taipan secara terbuka, sehingga oligarki membawa luka tersendiri bagi rakyat yang didera kemiskinan.

Disimpulkan, Pemerintah hanya peduli mengenai pertumbuhan, tapi dianggap tidak peduli dalam hal distribusi hasil pembangunan. Hal ini akan melahirkan sikap populisme masyarakat, stigma anti kemapanan dan oligarki karena taipan sudah menjadi oligarki politik, bukan hanya dominan dalam ekonomi.

Sejatinya Pemerintah mesti memberikan rasa adil sebagai regulator, fasilitator, dan eksekutor dalam distribusi ekonomi. Pada gilirannya, jika tidak segera dipahami akan terjadi degradasi public trust terhadap Pemerintah karena dianggap tidak hadir dalam persoalan masyarakat. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here