Asing Kuasai 80% Saham Ritel di Surabaya

0
148

Nusantara.news, Surabaya – Keputusan pemerintah membuka kran lebar bisnis perdagangan dan eceran atau ritel bagi investasi asing membuat gerah Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Jawa Timur. Kehadiran asing ke bisnis departement store dengan skala 400 m²- 2000 m² akan mengancam peritel lokal.

Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2016 terkait Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka atau dikenal dengan aturan Daftar Negatif Investasi (DNI). Kini pemerintah membuka kran lebar-lebar investasi asing di departemen store dengan luas lantai 400 m²- 2000 m².

Dalam beleid anyar tersebut investor asing boleh menguasai sampai dengan 67% saham departemen store. Sebagai perbandingan adalah terkait Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2014 di mana investor asing diharamkan merambah segmen bisnis departement store ukuran 400 m²-2000 m².

Ketua Arindo Jawa Timur Donny Kurniawan meminta investor asing harus dikenai syarat ketat jika diperbolehkan masuk ke bisnis ritel di Indonesia, terutama di Jatim. Syaratnya adalah harus menjual produk lokal. Kalaupun ingin menjual produk impor hendaknya hanya diperbolehkan bagi produk yang belum ada substitusinya dalam negeri.

“Agak mengagetkan bagi Aprindo Jatim karena langsung dibuka 67%, Tentu dengan saham mayoritas, investor asing bisa lebih dominan. Harusnya 49% dulu. Penentuan lokasi peritel asing juga harus diperhatikan sehingga tidak membunuh peritel lokal,” jelasnya, Kamis (5/1/2016) kepada wartawan.

Salah satu contoh kongkritnya terjadi di Ciputra Worl Surabaya (CWS), sebuah Mall elit yang dibangun oleh PT. Ciputra Surya Tbk yang berada di kawasan Jl. Mayjen Sungkono No. 89, Surabaya. Begitu seksinya bisnis ini membuat investor asing sudah mengantre untuk bisa masuk ke CSW, khususnya untuk menempati ruang mall kelas menengah dan atas tersebut.

General Manager Ciputra Worl Surabaya Lingga Fransiska, mengungkapkan  bahwa peritel asing sudah antre jauh hari sebelumnya untuk  menempati hunian mall CWS I seluas 90.000 m2. Yang mengantre mencapai 99,5%, bahkan untuk CWS II seluas 60.000 m2.

“Untuk tahap II pun sudah ada waiting list, terutama ritel asing dari Eropa untuk produk fashion dan makanan minuman. Sebanyak 80% lebih ruang ritel disewakan untuk asing, sementara ritel lokal hanya kebagian 20% saja” katanya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Ketua umum Aprindo Roy Nicholas Mande menyatakan bahwa keputusan pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2016 tersebut dinilai gegabah dan sepihak. Dengan membuka kran lebar-lebar melalui penguasaan saham sebesar 67% peritel lokal bisa kalah bersaing. Ia berharap ada revisi terhadap peraturan tersebut.

“Karena aturannya sudah keluar, Aprindo berharap kepada pemerintah untuk mewajibkan departement store asing tersebut membuka pabrik di Indonesia. Jangan hanya toko saja, mereka juga harus buka pabrik untuk menggunakan produk dan tenaga lokal,” sarannya.

Gagasan di balik peraturan itu memang sangat baik bagi pemerintah untuk merangsang hadirnya para investor asing ke dalam negeri guna menarik pajak serta menampung tenaga kerja. Namun, yang perlu dipertimbangkan adalah dampak ekonominya. Oleh karenanya, persyaratan khusus perlu dicantumkan dalam peraturan tersebut. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here