Asing Obok-obok Energi Panas Bumi di Jawa Timur

0
480

Nusantara.news, Malang – Setelah menguasai energi berbasis fosil, asing kini mulai merambah sumber energi panas bumi di Gunung Lamongan yang terletak di perbatasan Probolinggo-Lumajang dan Ponorogo, Jawa Timur.

Penguasaan sumber panas bumi oleh asing itu disesalkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur Hamy Wahjunianto. “Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mestinya bisa dilakukan PLN,”tuturnya kepada wartawan, Kamis (29/12/2016) lalu.

Memang, potensi panas bumi di Pulau Jawa menggiurkan investor asing meraup untung sebesar-besarnya. Terlebuih di tengah ancaman krisis energi fosil, maka pemerintah mengundang investor asing menanamkan modalnya untuk menggarap panas bumi yang memang membutuhkan investasi besar.

Toh demikian, Hamy mengingatkan, kepentingan nasional tetap harus diutamakan. BUMN dan pengusaha lokal tidak boleh sekedar menjadi penonton seperti dalam kegiatan eksplorasi panas bumi di Gunung Lamongan.

Pemerataan Listrik

Besarnya potensi panas bumi di kawasan itu kini langsung disambar perusahaan asal Turki. Bila tidak melibatkan BUMN dan pengusaha lokal dalam negeri, dikhawatirkan pasokan listrik domestik akan bergantung kepada pengusaha asing. Terlebih, hingga 71 tahun Indonesia merdeka masih ada 15 persen wilayah Jatim yang belum tersentuh listrik.

Strategisnya kebutuhan listrik, imbuh Himy, mestinya mendorong PLN juga berinvestasi di pembangkit listrik tenaga geothermal (PLTG) tanpa memperhitungkan orientasi laba (profit oriented). Sentilan Himy tentu terkait dengan pernyataan direksi PLN yang tidak akan membangun infrastruktur baru kalau tidak menguntungkan.

Oleh karenanya, Komisi D mendorong Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menganggarkan program peningkatan k elistrikan tahun depan. Alasannya, elektrifikasi di Jawa Timur belum mencapai angka 85 %. “Bahkan di Sampang, Madura, angkanya tidak sampai 60 persen yang sudah dialiri listrik. Padahal di dekatnya ada PLTU Paiton yang memasok jaringan listrik Jawa-Bali,”ungkap Himy.

Selain itu, Himy menghimbau PLN mengubah paradigma agar kembali ke ruhnya sebagai perusahaan negara yang menyediakan listrik murah bagi masyarakat Indonesia, koordinasi lintas sektoral bisa diperkuat agar potensi energi terbarukan di Jawa Timur bisa dimaksimalkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Seperti mengalihkan anggaran tak terserap di Dinas ESDM provinsi.

Adapun serapan anggaran Dinas ESDM mencapai 93,34 persen atau sebesar Rp32,937 miliar dari pagu anggaran Rp35,286 miliar. Sisanya yang belum terserap 6,66 persen atau sebesar Rp2,349 miliar. Padahal serapan anggaran di dinas lainnya, sebut saja  Dinas PU Bina Marga mencapai 93 persen. Sisa anggaran mestinya bisa dialihkan untuk mengatasi keterbatasan biaya pembuatan infrastruktur.

Tentang penguasaan tekhnologi yang membuat ketergantungan kepada investor asing, Himy menantang peran Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS) bisa dimaksimalkan. Lain persoalannya bila tekhnokrat lulusan di kedua kampus tekhnologi ternama Indonesia hanya mengejar karir di perusahaan asing.

Lagi pula, logikanya, kalau tidak ada potensi laba kenapa perusahaan Turki mau mengucurkan modalnya ke bisnis panas bumi? Tingginya biaya investasi bukan alasan bagi BUMN Indonesia untuk tidak masuk ke sektor pembangkit listrik tenaga panas bumi.

Energi Berbasis Komunitas

Kendati membutuhkan energi alternatif, namun pemerintah mestinya tidak mengabaikan dampak lingkungan akibat eksplorasi panas bumi yang kerap ditakutkan masyarakat, termasuk eksplorasi panas bumi di Gunung Lamongan.

Dalam hal ini, kemampuan komunikasi pemerintah untuk menjamin apa yang dikhawatirkan tidak akan terjadi amat diperlukan. Dengan langkah yang bijak dan terukur, niscaya pemerintah akan mendapatkan dukungan masyarakat, terutama di wilayah sekitar eksplorasi.

Selain itu pengelolaan energi terbarukan berbasis komunitas yang biasanya skala kecil perlu dicarikan solusi yang tepat untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang kerap muncul ke permukaan.

Permasalahan yang kerap muncul, ungkap Icsan dari Project Development and Oversight Manager Green Prosperity Project, Millenium Challange Account (MCA)-Indonesia, biasanya karena tahun anggaran proyek energi terbarukan biasanya bersifat single year alias hanya berlaku satu tahun anggaran.

Padahal dana yang dibutuhkan membangun proyek energi terbarukan bisa memakan waktu lebih dari satu tahun, itu pun masih ditambah studi kelayakan yang ideal yang biasanya bukan hanya menyangkut hal teknis, melainkan juga studi tentang sosial, gender dan lingkungan.

“Selain studi kelayakan, harus dibuat juga penjadwalan pelaksanaan proyek secara tepat,” himbau Ichsan. Akibatnya, terang Ichsan, proyek listrik terbarukan berbasis masyarakat biasnya dikerjakan terburu-buru sehingga hasilnya tidak memenuhi kelayakan standar yang berlaku.

Sudah itu setelah proyek usai dan masyarakat yang diserahi pengelolaan tidak didukung oleh kelembagaan, baik berupa koperasi atau lainnya, maupun kecakaoan tekhnis dalam perawatan sehingga nantinya menimbulkan masalah tersendiri.

Terlepas dari permasalahan di atas, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meyakini, pengelolaan energi terbarukan berbasis masyarakat memiliki banyak manfaat, seperti misal pemerataan akses energi, pembangunan manusia hingga pengembangan potensi ekonomi lokal.

Pengelolaan energi terbarukan berbasis masyarakat ini pun, dikatakannya akan mampu membuka kesempatan bagi partisipasi lokal dan pengembangan kapasistas di tingkat lokal.

Selain itu, dapat menambah penghasilan dari hasil penjualan energi hingga menciptakan lapangan pekerjaan atas dampak dari ketersediaan listrik seperti munculnya banyak usaha produktif lokal yang terus memunculkan dan menumbuhkan semangat berwirausaha.

“Pembangkit energi terbarukan ini pun dapat menjadi identitas dan kebanggaan tersendiri bagi warga desanya,” tutur Fabby.

Terkait regulasi, Fabby mengingatkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pengelolaan energi terbarukan sudah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Di tingkat operasional juga sudah didukung sejumlah Kepmen, sebut saja Kepmen  ESDM No. 1122K/30/MEM/2002 tentang Pedoman Pengusahaan Pembangkit Tenaga Listrik Skala Kecil Tersebar.

Ada juga Permen ESDM No. 12/2014 yang mengatur pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air oleh PT PLN, Permen ESDM No. 27/2014 tentang pembelian tenaga listrik dari PLTBiomassa dan PLTBiogas oleh PT PLN dan Permen ESDM No. 19/2016 tentang pembelian tenaga listrik dari PLT Photovoltaic oleh PT PLN. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here