Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Desak Pemerintah Awasi Pelabuhan Khusus Jatim

0
143

NUSANTARA.NEWS, Surabaya – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat mendesak pemerintah mengawasi dan mnelakukan pembatasan pekerja dari luar negeri, karena dampaknya akan merugikan pekerja Indonesia.

Akhir-akhir ini banyak pekerja luar negeri masuk ke Indonesia, terutama dari Cina. Hal tersebut selain merebut peluang kerja penduduk loikal, juga menimbulkan keresahan di masyarakat setempat,” kata Mirah kepada wartawandi Surabaya, Rabu (25/1/2017)

“Kami berharap pemerintah menegakkan aturan secara ketat jika dalam sebuah perusahaan harus menggunakan tenaga asing. Pekerja itu pun harus menangangi pekerjaan yang spesifik layaknya seortang profesional, seperti konsultan teknis dan sejenisnya,” kata Mirah.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Disnakertransduk Jatim Sukardo membeberkan angka bahwa sebanyak 3.460 TKA yang masuk ke Jatim. Dari jumlah itu sebanyak 40% berasal dari Cina. Mereka tersebar di kawasan Industri yang ada di ring satu seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan.

Mirah menegaskan, petugas di pelabuhan dan bandara internasional harus mengawasi secara ketat orang asing yang masuk ke Indonesia. “Bisa saja mereka berpura-pura menjadi wisatawan, tetapi sesampainya di Indonesia mereka menjadi pekerja di semua sektor,” katanya.

Mirah juga mengimbau warga masyarakat, agar melaporkan kepada instansi terkait apabila diketahui ada TKA ilegal yang bekerja di tempatnya bekerja.

Koordinator Aliansi Buruh Jawa Timur juga menyorot maraknya TKA yang masuk ke Jatim. Dalam catatan kami, katanya, sudah ada sekitar 2.000 TKA ilegal yang sebagian besar atau 90 persennya berasal dari China. Keberadaan mereka saat ini tersebar di sejumlah perusahaan di Jawa Timur seperti di Surabaya, Gresik, Probolinggo, Pasuruan dan Lamongan.

Jamaludin menenggarai maraknya TKA asal Cina yang masuk ke Jawa Timur karena longgarnya peraturan yang dibuat pemerintah pusat. Antara lain karena menghapus kewajiban menggunakan bahasa Indonesia bagi TKA dan menghilangkan kewajiban menerapkan rasio setiap penggunaan 1 orang TKA perusahaan diwajibkan menyerap 100 tenaga kerja lokal. []

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here