Etika dan Pragmatisme Politik (2)

Aspirasi Islam Yes, Sektarianisme Politik No

0
129
Ilustrasi

Nusantara.news – Ketika kehidupan beragama dijadikan landasan dalam perjuangan politik, disadari atau tidak, pada saat itulah terjadi sektarianisme politik. Opini publik dunia saat ini telah berhasil membuat stigma bahwa agama Islam identik dengan kekerasan dan radikalisme. Padahal agama Islam hadir kepada umat yang menemukan kedamaian, kedalaman hidup, dan harapan yang kukuh, sementara di sisi lain Islam dicap sebagai radikal dan teroris.

Sudah pasti keberadaan semua agama untuk tujuan baik, sesuai keyakinan dan ajarannya, namun justru manusia yang menganutnya-lah yang “bermasalah”. Seringkali yang terjadi adalah antara ajaran dan realitas kehidupan terdapat jarak, karena tergantung dengan akhlak dan tafsir manusianya.

Agama seharusnya bisa dijadikan alat perekat sosial, sekaligus sebagai ingatan kolektif bagi pemeluknya. Para pendiri negara ini menunjukkan penerimaan yang tulus terhadap kemajemukan bangsa Indonesia sebagai anugerah Tuhan, tapi dalam perjalanannya tercoreng oleh berbagai kasus politik ‘adu domba’, seperti yang terjadi di Aceh, Ambon, Palu, dan berbagai tempat lainnya oleh kelompok Islam tertentu yang ingin terjadinya instabilitas Negara.

Penerimaan terhadap pluralitas tidak cukup hanya atas dasar tuntutan realitas demi keteraturan dan keselarasan hidup bersama, tapi harus didasari pemahaman teologis bahwa, “Tuhan mahakaya dengan beragamnya agama ketimbang hanya satu agama saja”. Dengan demikian, semua bentuk monopoli kebenaran harus dipertanyakan, sektarianisme pun tidak boleh mendapat tempat. Sebab pemahaman terhadap ajaran agama bukanlah suatu “Pemberian” (taken for granted), bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi zaman, kecuali tentang ketentuan yang berbasis keyakinan (sakral) atau dalam agama Islam disebut akidah.

Seringkali yang terjadi adalah “salah tafsir”, sehingga menjadi problem bagi seseorang dalam melihat suatu ajaran agama, contoh ekstrem adalah tentang perspektif jihad dalam Islam.

Sektarianisme politik

Apakah pendirian partai-partai politik yang berbasis agama adalah bentuk sektarianisme politik? Sebelum tahun 1973, dimana sebelum dileburnya partai politik dengan PDI (Partai Demokrasi Indonesia) ada Partai Katolik, Parkindo (Partai Kristen Indonesia), PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), NU (Nahdlatul Ulama), atau di level organisasi kemahasiswaan ada HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), dan lain-lain.

Seringkali kita menafsir peristiwa politik setelah terjadi dan menjadi kenyataan; ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang besar karena Orde Baru “menekan” Islam secara politik. Hal ini terkait dengan politik sakralisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) untuk menjaga ‘stabilitas politik’ nasional era Orde Baru sebagai bagian dari Trilogi Pembangunan Nasional kala itu.

Namun, bagi kalangan nasionalis, TNI dan Islam tradisional (NU) justru kehadiran ICMI dinilai sebagai sektarianisme politik. Untuk saat ini, sama halnya dengan gerakan politik 212 (2 Desember 2016) lalu, karena sengketanya berbasis penistaan agama. Padahal sejatinya ini murni sikap dan perilaku arogan Penguasa (Ahok), yang kebetulan non muslim dan non pribumi. Konflik yang terjadi kemudian memunculkan sentimen agama, juga dari gerakan moral menjadi gerakan politik.

Politik Sektarian dapat dilihat dari niat gerakannya yang pada awalnya adalah bela agama dan ulama karena keluarnya Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia), namun gerakan-gerakan selanjutnya, sulit untuk dikatakan sebagai bukan gerakan politik.

Hegemoni penguasa memunculkan gerakan berdasarkan “rasa” dan kemanusiaan berbasis nilai-nilai spiritualitas. Eskalasi berjalan cepat dan membesar, tercatat dalam sejarah dunia bahwa ada suatu gerakan yang mampu mengumpulkan manusia sejumlah 6–7 juta orang ketika Aksi Bela Ulama dalam Pilkada DKI tahun 2016 berubah menjadi aksi anti-pemimpin non-Islam adalah akibat perilaku Ahok, dan Anies Baswedan pada akhirnya yang memetik hasil.

Peristiwa sejarah bukan sekadar goresan tinta, karena ingatan adalah bagian dari masa lampau, seperti perjuangan keluarga korban Gestapu (Gerakan Tiga Puluh September) 1965 yang setengah memaksa meminta menghapus TAP MPR tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka juga meminta agar pemerintah minta maaf atas terjadinya korban pembunuhan keluarga PKI atau yang dianggap terlibat dalam peristiwa yang merupakan tinta merah sejarah Indonesia. Dalam proses tersebut terjadi konfrontasi, debat kritis dan terbuka tentang kesaksian dan validasi dokumen sebagai indikator.

Sejatinya, menghidupkan ingatan sosial, berarti membangun bersama proyek perdamaian dan berusaha untuk tidak mengulangi kekeliruan masa lalu yang tragis sebab hingga saat ini masih menghantui dan melukai ingatan sebagian besar orang. Sesungguhnya bangsa tanpa ingatan sosial adalah bangsa tanpa masa depan.

Kita telah berapa kali “hancur” karena sektarianisme dalam berpolitik, walaupun saat Orde Baru kasus Tanjung Priok, Lampung, Ambon, dan Palu memuat tendensi untuk menyudutkan politik Islam. Krisis SARA jelas sangat membahayakan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebaliknya, kita juga menolak jika aspirasi politik Islam ditutup sama sekali, dan bahkan tokoh-tokohnya “ditekan” secara politik. Lihat saja, sesuatu yang berkelebihan dan overacting pasti akan berbuah menjadi negatif dalam politik di kemudian hari.

Penolakan pasal penghinaan Presiden

DPR menyelipkan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam penyusunan KUHP yang baru. Padahal sebelumnya Eggi Sudjana, dkk. telah berhasil dalam menggugat KUHP (Belanda) pasal sejenis (134, 136, dan Pasal 137 KUHP). DPR saat ini justru malah memasukkan kembali pasal warisan Belanda tersebut. Terlihat jelas, dalam pragmatisme politik keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR “sarat” dengan pesan-pesan dari sponsornya. Momentum Pilpres 2019, mengajak logika berpikir bahwa pasal tersebut untuk melindungi Presiden saat ini dalam proses kampanye-kampanye pada Pilpres 2019. Pada bulan September 2018 kampanye Pilpres secara resmi dimulai.

Spekulasi opini publik secara pragmatis diajak ke sana, dan kasus Kartu Kuning Zaadit Taqwa (Ketua BEM-UI) mempercepat proses tersebut. Padahal memperoleh proses dari publik termasuk gugatan Eggi Sudjana, dkk.

Substansi yang diterima Mahkamah Konstitusional (MK) adalah, karena bertentangan dengan demokrasi. Presiden dipilih oleh rakyat, dan rakyat punya hak untuk menilai kinerjanya. Jadi, Presiden adalah objek kritik dalam mekanisme demokrasi. Dengan membatasi penilaian terhadap kinerja Presiden akan sakralisasi jabatan presiden, atau sejajar dengan lambang negara adalah perbuatan dan kebijakan ademokrasi.

Kebijakan dan hukum belum tentu bermoral karena argumen hukum dari pasal tersebut lebih cenderung pada faktor etika. Regulasi hukum sudah ada yang mengatur khusus terhadap penghinaan, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan dalam KUHP, jika disampaikan melalui media sosial ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), apa masih kurang?

Secara konstitusi, Presiden RI memang sangat sulit di-impeach (impeachement/pendakwaan), Adnan Buyung Nasution (almarhum) sebagai pakar hukum pernah menghitung proses hukum dalam impeachment. Dalam hitungannya, proses hukum dalam impeachment memakan waktu paling cepat 3-4 tahun. Jadi apa manfaatnya? Jadi seorang Presiden di Indonesia relatif aman secara konstitusi. Kalau di tataran publik justru sangat bergantung pada kinerja Presiden, jika baik lalu terus dikritik, publik juga tidak merespon  positif kritik tersebut.

Kenapa takut dengan kritik? Secara prinsip ada dua hal penyebabnya: Pertama, yang bersangkutan memang merasa ada yang salah dalam kebijakannya; Kedua, takut kehilangan kekuasaan. Jika melihat pasal KUHP (baru) tentang pasal penghinaan Presiden, ada dua hal mendasar, karena Sang Petahana sangat berambisi menjabat kedua kalinya, bila perlu melakukan kebijakan yang anti-demokratis. DPR kita “mundur” ke era Orde Baru, karena menjadi bagian dari ‘rekayasa politik’ untuk memenangkan pertarungan Pilpres 2019.

Amerika Serikat juga mengalami sektarianisme politik

Sepanjang sejarah kekuasaan, termasuk di AS sekalipun yang dianggap penganut demokrasi No. 1 di dunia, juga pernah mengalami sektarianisme politik. John F. Kennedy, Presiden AS ke-35 (1961–1963), merupakan satu-satunya Presiden dari minoritas Katolik, dan 2 tahun menjabat sebagai Presiden, lalu tewas tertembak. Isu utama saat itu di AS adalah menghindari penganut Vatikan yang mulai menguasai bisnis dan pemerintahan. Kita mengetahui bahwa AS dikuasai elite Yahudi, sampai-sampai bank sentralnya juga dimiliki elite-eliet Yahudi yang juga sebagai penguasa global.

Pidato John F. Kennedy yang terkenal di Virginia Barat: “Apakah kita mengakui pada dunia  bahwa Yahudi terpilih sebagai Walikota Dublin; Protestan menjadi Menteri Luar Negeri di Perancis; Islam menjadi anggota parlemen Israel, tetapi seseorang Katolik tidak bisa menjadi Presiden AS? Pidato ini mementahkan politik sektarian para rivalnya. Akhirnya dia memenangkan kursi Presiden, menang tipis dari Richard Nixon. Artinya, AS mengalami hal tersebut 59 tahun yang lalu, konon tetap menjadi sentimen politik saat ini.

Agama kerap menjadi “kambing hitam” dalam peristiwa politik namun menjadi faktual dalam realitas politik. Sentimen irrasional, emosional sangat mudah digerakkan secara politik. Peristiwa 212 (2 Desember 2016) adalah contoh ekstrem tentang politik sektarian.

Keyakinan dan ajaran agama serta tindakan sejatinya masih ada jarak, dan tidak otomatis ajaran agama menjadi sistem dalam bersikap dan bertindak.

Kita tidak bisa menafikan aspirasi seseorang berdasarkan agama yang dianutnya di negara sekuler sekalipun. Apalagi Indonesia bukan negara sekuler, tapi negara yang berketuhanan yang menjadi Sila Pertama pada Dasar Negara Pancasila.

Masalah utama dalam sektarianisme politik adalah penafsiran yang tidak pada tempatnya terhadap ajaran agama yang berdasarkan Kitab Suci suatu agama, misalnya tafsir Ahok terhadap surat Al Maida ayat 51 yang keliru dalam pemahaman umat Islam. Lebih-lebih Ahok bukanlah figur yang kompeten untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Politik Sektarian yang berdasarkan aliran agama, dan melakukan pemutlakan pandangan atau suatu monopoli kebenaran sejatinya merupakan pelecehan tehadap prinsip dan kaidah penafsiran itu sendiri.

Oleh karena itu, toleransi menjadi kata kunci. Tidak heran jika kelompok 212 pada awalnya disebut sebagai kelompok intoleran, yang faktanya, ternyata ditiupkan oleh kelompok berseberangan. Perbedaan soal agama menjadikan manusia menjadi pengganti peran Tuhan: menghakimi, mengutuk, dan otoritas Tuhan lainnya.

Oleh karena itu, kepercayaan menjadi landasan dalam etika politik. Namun celakanya dalam realitas politik justru yang terjadi adalah krisis kepercayaan.

Realitas politik akan mengejek, bahwa percaya kepada lawan politik adalah naif dan bodoh. Keterbukaan akan dilihat sebagai jerat. Kesediaan untuk mengalah akan ditafsirkan sebagai taktik licik. Diam akan dianggap sedang menunggu orang lain melakukan kesalahan. Kepercayaan mengandalkan adanya komunikasi. Namun, saling curiga dan pengalaman traumatis masa lalu menyebabkan komunikasi buntu. Ada lingkaran setan dalam kehidupan politik kita: agar proses demokratisasi terjadi, komunikasi yang adalah esensi dari budaya demokrasi harus berkembang, tetapi komunikasi itu tidak terjadi karena adanya saling curiga dan tidak percaya. Kecurigaan ini semakin mempertajam polarisasi. Cara-cara yang tidak demokratis dan yang inkonstitusional dipakai untuk memperoleh, mempertahankan kekuasaan atau menggagalkan kekuasaan lawan politiknya.

Kita tidak dapat membayangkan Indonesia selama dua tahun ke depan, karena mulai September 2018 di seluruh provinsi (sebagian kabupaten/kota heboh dengan Pilkada serentak 2018) dengan kampanye Pileg dan Pilpres 2019, sehingga aktivitas hampir dua tahun penuh hanya untuk kepentingan politik. Potensi destabilisasi sangat besar, apalagi ada pihak yang memicunya.

Solidaritas TNI dan POLRI menjadi kunci stabilitas nasional, apalagi ekonomi saat ini sedang terpuruk, mulai likuiditas negara, utang negara, kredit macet perbankan dan melesunya ekonomi mikro.

Tidak habis pikir, siapa dan berdasarkan apa membuat kebijakan Pilkada, Pileg, dan Pilpres serentak, karena faktanya justru rawan secara politik dan ekonomi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here