Astaga, Lima Hakim MK Belum Laporkan Hartanya ke KPK

0
91

Nusantara.news, Jakarta – Diantara delapan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang tersisa, sebab satu diantaranya, Patrialis Akbar sudah diberhentikan setelah menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tercatat lima hakim belum update Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

Demikian ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, di kantornya, Rabu (1/3) sore tadi. “Data yang kami peroleh ada lima orang hakim konstitusi yang telah lewat waktu dalam kewajiban lapor LHKPN,” ujarnya.

Padahal, tandas Febri, merujuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap penyelenggara negara wajib melapor LHKPN. Secara periodik ketentuannya juga sudah diatur dalam Peraturan KPK tahun 2005, bahwa setiap penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPN setiap dua tahun sekali.

“Jadi ada lima hakim konstitusi yang belum melaporkan LHKPN secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ada,” ucap Febri.

Secara rinci, tambah Febri, laporan LHKPN itu mestinya sudah disampaikan ke KPK paling lama Maret 2011. “Dari Maret 2011 ada satu hakim yang belum update pelaporan LHKP-nya, kemudian November 2013, Mei dan Oktober 2014, dan ada satu orang hakim yang masa periodik dua tahunannya habis pada Februari 2015,” tuding Febri.

Untuk mencegah korupsi, dan bahkan dua hakim MK sudah ditangani KPK terkait tindak pidana korupsi, Febri mengingatkan kelima hakim MK itu taat aturan sekaligus memberikan contoh kepada penyelenggara negara lainnya.

Febri tidak keberatan bila KPK diajak berkonsultasi tentang apa saja yang mesti dilaporkan. Tapi pada prinsipnya, kelima hakim MK yang tidak disebutkan namanya itu segera update data kekayaannya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here