Asumsi Pajak Meleset Picu Asumsi Makro Melenceng

0
111
Berbagai asumsi makro ekonomi pada 2017 melesaet dipicu oleh melesetnya target penerimaan pajak.

Nusantara.news, Jakarta – Tidak bisa dipungkiri, kombinasi nafsu besar pembangunan infrasrtuktur Presiden Jokowi berhadap-hadapan dengan realitas penerimaan pajak yang meleset, telah membuat asumsi makro sepanjang 2017 meleset.

Tentu saja ini menyangkut kredibilitas penyelenggaraan fiskal, dimana perencanaan dan pengelolaan penerimaan dan pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) jauh panggang dari api. Melesetnya penerimaan pajak benar-benar membuat pencapaian asumsi makro menjadi sulit dicapai.

Shortfall jadi trend

Sebagai contoh target penerimaan pajak pada 2017 yang ditetapkan sebesar Rp1.424,9 triliun nampaknya sudah dapat dipastikan tak tercapai tahun ini. Masalahnya akhir Desember 2017, jumlah maksimal yang mungkin dapat diraih Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya Rp1.145 triliun atau 80,3%. Artinya terjadi shortfall (selisih antara target dan realisasi) pajak sekitar Rp279,9 triliun.

Namun demikian Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis shortfall pajak pada 2017 di kisaran 82,3% atau Rp1.211,5 triliun. Pendek kata, berapa angka shortfall yang terealisasi memang dalam perdebatan, tapi yang pasti adalah shortfall telah menjadi trend sejak 2006 hingga 2018 masih ditargetkan.

Di sinilah titik persoalan fiskal kita, selama lebih dari 11 tahun perencanaan penerimaan pajak tidak pernah akurat. Artinya ada yang salah dalam budaya perencanaan penerimaan pajak kita, sehingga selama lebih dari 11 tahun shortfall pajak benar-benar menjadi trend yang tak pernah ada titik temu dengan realisasi penerimaan pajak.

Adakah di dalamnya unsur kesengajaan? Rasanya tidak ada kepentingan menyengaja perencanaan dan realisasi penerimaan pajak dimeleset-melesetkan. Apalagi menuding perancang penerimaan dan realisasi penerimaan pajak bodoh, sama sekali itu tuduhan yang tidak sopan.

Tapi mengapa seolah menjadi kelaziman dimana perencanaan dan realisasi penerimaan pajak selalu tidak tepat? Di sinilah patut kita ajukan pertanyaan. Kami menduga ada unsur strategi dibalik takdir shortfall, yakni tarik menarik antara menggenjot penerimaan pajak yang riil dengan kebutuhan menyeret-nyeret APBN kita kubangan utang.

Indikasi ini begitu jelas ketika Menkeu Sri begitu bersemangat untuk mendapatkan peningkatan rating utang Indonesai (surat utang negara—SUN) menjadi AAA dari Fitch Rating. Padahal Fitch baru saja menaikkan peringkat utang Indonesia dari BBB- menjadi BBB.

Harusnya Menkeu sibuk menggenjot kinerja penerimaan pajak sebagai bentuk maksimalisasi pembiayaan dari pajak. Dengan mengutak-atik peringkat utang, terkandung maksud akan menggenjot utang pada 2018. Memang tidak ada yang salah di sini, tapi ada moral yang keliru dalam rangka memperkuat ketahanan fiskal.

Tidak pernah tergambar dengan riil bagaimana upaya Menteri Keuangan sejak 2006 hingga nanti tahun 2018, bagaimana upaya menurunkan shortfall dari tahun ke tahun. Pada 2018 asumsi shortfall ternyata sudah ditetapkan sebesar Rp181,8 triliun, tentu saja ini sebuah rezim pesimistis sekaligus peragu.

Asumsi makro melenceng

Akibat lemahnya perencanaan penerimaan pajak, tak bisa dipungkiri, banyak asumsi makro yang juga ikut melenceng hingga akhir 2017.

Ekonom Bank Mandiri Anton H. Gunawan menyatakan pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya bisa dicapai sebesar 5,05% atau naik tipis dibandingkan tahun sebelumnya sebesasr 5,02%. Padahal target pertumbuhan ekonomi dalam APBN Perubahan 2017 ditetapkan sebesar 5,2%, alias meleset 0,15%.

Menurutnya, konsumsi rumah tangga yang biasanya menyumbang 56% produk domestik bruto (PDB), pada kuartal IV 2017 akan tumbuh di bawah 5%. Mengingat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2017 hanya 5,03%.

Demikian pula capaian inflasi pada akhir 2017 diperkirakan akan melenceng dari target APBN Perubahan 2017 sebesar 4,3%. Capaian tingkat inflasi diperkirakan hanya pada kisaran 3,7%, penyebabnya karena daya beli kelas menengah bawah menurun sifnifikan.

Asumsi makro lain yang melenceng dari target adalah nilai tukar rupiah, dalam APBN Perubahan 2017 ditargetkan sebesar Rp13.400 per dolar AS. Namun realisasinya rerata di kisaran Rp13.500, rupiah mengalami undervalued signifikan.

Yang sangat menarik, target harga minyak yang dipatok pemerintah dalam APBN Perubahan 2017 di kisaran US$48 per barel, ternyata realisasinya telah mencapai US$64,44 per barel menyusul menguatnya harga minyak dunia. Dalam hal ini APBN Perubahan akan mendapat berkat win fall profit dari penerimaan pajak penghasilan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor migas.

Hal ini terlihat dari penerimaan PNPB sektor migas sampai 15 Desember 2017 telah mencapai Rp49,6 triliun atau melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp41,77 triliun.

Demikianlah dinamika fiskal kita tahun 2017, tentu saja dinamika fiskal pada 2018 akan lebih dinamis seiring masuknya tahun Pilkada. Dan tentu saja pada 2019 jauh lebih dinamis lagi menyusul masuknya tahun Pemilu dan Pilpres.

Apakah pemerintah masih akan membiasakan pencapaian pajak yang meleset? Kita lihat saja nanti berapa shortfall yang akan ditargetkan pemerintah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here