Audit BPK, Lain Billy Lain Anwar

0
150
Anwar Nasution dan Satrio Budihardjo Djodono, dua pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kontroversial

Nusantara.news, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga audit resmi pemerintah dan lembaga-lembaga yang di bawah kendali pemerintah. Kerja BPK selalu berkaitan dengan penggunaan uang negara dan perusahaan milik negara (BUMN dan BUMND).

Karena itu lembaga ini begitu berwibawa, terutama di hadapan obyek auditnya. Paling tidak dalam tiga kepemimpinan (1983-2004), BPK diketuai oleh orang-orang yang vokal dan kredibel, disamping memiliki latar belakang ilmu dan kepemimpinan yang kuat.

Sebut saja Jenderal (Purn) Andi Muhammad Yusuf Amir (alm.)—1983-1993—jendral yang vokal dan berwibawa di masa Pemerintahan Soeharto, merupakan tokoh sentral yang disegani ketika memimpin lembaga itu. Dia berani mengatakan ‘tidak’ terhadap apa yang dia anggap keliru, itu sebabnya kredibilitas M. Yusuf mengantarkan sang Jenderal menjadi pemimpin teratas di lembaga audit tersebut.

Termasuk pada masa Satrio Budihardjo ‘Billy’ Joedono—1998-2004—yang terkenal menolak keinginan keluarga Soeharto terkait dengan rencana penyelenggaraan mobil nasional. Akibatnya ia harus kehilangan jabatannya sebagai menteri. Tapi dengan karakternya yang berani mengatakan ‘tidak’ justru mengantarkan Billy menjadi orang nomor satu di lembaga yang tak bisa diintervensi tersebut.

Termasuk Anwar Nasution—2004-2009—seorang pengamat ekonomi yang vokal. Anwar dikenal berani mengkritik lembaga keuangan, khususnya perbankan, manakala didapatinya melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kesempatan ini, ada baiknya kita bandingkan sikap Ketua BPK terutama yang terkait dengan audit investigasi aliran, penggunaan, dan pengembalian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Sosok Billy

Sepanjang sejarah, BPK selalu dipimpin oleh tokoh-tokoh yang kuat dan kredibel. Paling tidak tokoh selevel Satrio Budihardjo Joedono merupakan Ketua BPK yang paling dikenang oleh sejarah. Pasalnya, selama kepemimpinan Billy, demikian ia kerap disapa oleh rekan-rekan dekatnya, ada pendirian yang teguh yang mengiringi kisah-kisah lembaga audit pemerintah itu.

Sebut saja kasus aliran dana BLBI yang mencapai Rp144,54 triliun, BPK di masa kepemimpnan Billy lah yang berani mengungkap borok-borok aliran dana BLBI ke sektor perbankan. Dan yang mencengangkan, dia pegang teguh pendapat bahwa dalam proses aliran dana BLBI, baik penyaluran maupun penggunaan, ada unsur korupsi yang belum sepenuhnya disentuh.

“Koruptor yang dihukum cuma segelintir,” keluhnya setiap kali setelah salat Jumat kepada wartawan di kantornya di Jl. Gatot Subroto.

Kesempatan setelah salat Jumat sering dimanfaatkan Billy untuk berkomunikasi dengan wartawan. Sehingga atas nasihat humas BPK, setiap setelah salat Jumat dijadikan forum resmi jumpa pers rutin antara pejabat-pejabat BPK dengan wartawan.

Pria berambut putih yang sempat dipotong ususnya sepanjang 50 sentimeter lantaran terserang kanker usus ini berpendapat, korupsi itu seperti kanker. “Ia harus dipotong agar tubuh ini bisa sehat kembali. Begitu juga agar negara ini sehat, tindakan korupsi harus dihentikan.”

Billy mengaku sejak menjadi Menteri Perdagangan dirinya banyak mendapat cek yang bernada sogokan. Cek itu kerap diterimanya untuk kemudian diserahkan kepada istri tercinta, sang istri sendiri tidak mencairkan cek tersebut. Atas perintah Billy, cek itu kemudian dimasukkan ke dalam album hingga habis masa berlakunya.

“Ini album kenangan saya terhadap upaya-upaya penyogokan kepada diri saya selama masa menjabat,” ungkapnya usai dipecat oleh Presiden Soeharto karena satu dan lain hal. Lantas kementeriannya digabung dengan Menteri Perindustrian menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang dipimpin oleh Tunky Ariwibowo.

Meski akan segera meninggalkan Gedung BPK sesaat menjelang pensiun, ia masih mengorek-ngorek penyimpangan keuangan negara. Tak aneh, sebagai Ketua BPK, Billy menyimpan segudang informasi korupsi kelas wahid.

Hal yang membuat Billy kecewa selama menjabat sebagai Ketua BPK adalah sikap Kejaksaan Agung dan Polri. Ratusan, bahkan ribuan temuan BPK soal potensi korupsi yang dilakukan di lingkungan negara, lolos begitu saja tanpa tindak lanjut yang memadai. Kalaupun ada yang ditangkap dan diproses hukum hanya segelintir orang saja.

Hampir setiap semester BPK melaporkan hasil temuan semesteran (Hapsem) kepada DPR. Aturannya, DPR kemudian mendefinisikan hasil audit BPK sebagai upaya tindak lanjut kepada aparat terkait, yakni Kejaksaan Agung dan Polri. Baik itu temuan dugaan korupsi di BUMN, BUMD, pemerintah pusat, pemerintah daerah, departemen maupun lembaga pemerintahan lainnya.

Tapi, Billy tetap Billy, kendati hasil temuan lembaganya diacuhkan, ia tetap menjalankan tugas apa adanya. Tanpa pretensi politik dan tanpa niat-niat terselubung sama sekali.

Kedongkolannya terhadap aparat penegak hukum seperti menemukan momentum ketika para wartawan memintanya berkomentar banyak hal tentang kinerja BPK. Outputnya adalah forum dialog antara wartawan dengan para pejabat BPK.

Billy seolah menikmati upaya melaporkan hasil temuannya kepada publik, melalui media, ketimbang tugas rutin yang dilakukannya melaporkan hasil temuannya kepada DPR dan penegak hukum. Konsultasi publik ini selain mencerdaskan masyarakat dan pers, juga para pejabat yang saat itu tercengang-cengang.

Pengungkapan yang paling monumental adalah ketika Billy memaparkan apa adanya hasil temuannya terhadap audit investigasi dana BLBI. Dimana dari hasil audit ditemukan banyak penyimpangan baik dalam penyaluran maupun penggunaan dana BLBI.

Bahkan, telinga pejabat Bank Indonesia, konglomerat, dan pejabat bank penerima BLBI, sampai merah dibuatnya karena temuan itu dipaparkan ke publik tanpa tedeng aling-aling. Tanpa sungkan-sungkan Billy, tentu dibantu oleh pejabat BPK lainnya, mengurai satu demi satu benang kusut aliran dana BLBI. Sikap awal ketika Billy mengungkap soal dana BLBI konsisten dengan sikapnya ketika harus menyudahi jabatan sebagai Ketua BPK. Sikap seorang pemimpin yang teguh seperti ini memang semakin langka di Tanah Air.

Sejak Billy menjabat Ketua BPK, sampai akhir masa jabatannya, BPK tetap pada kesimpulan audit investigasi aliran dana BLBI dengan predikat disclaimer.

Pribadi Anwar

Lelaki kelahiran Sipirok, Sumatera Utara, ini merupakan sisi lain dari proses pengungkapan korupsi di Tanah Air, khususnya di sektor perbankan. Anwar merupakan pengamat ekonomi yang kritis dan berani. Bahkan keberaniannya di masa pemerintahan Presiden Soeharto terbilang melawan arus.

Bak orang Medan pada umumnya, Anwar bicara blak-blakan tanpa ada rasa takut, tanpa pamrih dan tanpa khawatir kalau pendapatnya dapat menimbulkan kegelisahan terhadap obyek kritiknya. Pernyataannya yang kontroversial adalah soal Bank Indonesia. “Itu sarang penyamun…!” tegasnya kepada media massa.

Karuan saja, lebel BI sebagai sarang penyamun itu seperti stigma yang tertancap kuat di backmind publik karena banyak sekali tindakan prudential message yang ditabrak, praktik-praktik pengawasan bank yang jauh dari best practice, dan minimnya kreativitas perbankan nasional dalam menjajakan produk.

Itu sebabnya, perbankan nasional tak luput dari kritik Anwar. “Perbankan kita seperti pompa bensin, SPBU itu. Yang cuma menjual solar dan premium. Cuma itu saja. Dari dulu perbankan kita cuma punya produk tabungan, deposito dan giro, padahal ranah bisnis perbankan sangat luas…!” demikian Anwar mengkritik perbankan.

Tapi, inilah bedanya Anwar dengan Billy, kendati mengkritik Anwar justru akhirnya masuk ke lingkungan perbankan. Bahkan masuk ke jantungnya perbankan, yakni bank sentral, yang dulu dijulukinya sebagai ‘sarang penyamun’.

Pada masa BI dipimpin oleh Gubernur BI Syahril Sabirin, Anwar dipercaya DPR untuk menduduki jabatan Deputi Gubernur Senior, merupakan orang terkuat kedua setelah Gubernur BI.

Namun sepak terjang Anwar di bank sentral ternyata tidak sevokal ketika ia menjadi pengamat. Hanya gaya bahasanya yang khas Batak saja yang tampak konsisten dipegangnya. Dalam hal kebijakan tak ada perbedaan antara Anwar dengan pejabat BI lainnya, bahkan Anwar cenderung seiring sejalan. Hal ini terbukti dari tidak adanya opini maupun kebijakan yang diametral antara Anwar dengan pejabat BI lainnya dalam isu-isu yang bersifat fundamental. Hal ini yang sering diselorohkan pers bahwa Anwar telah ikut menjadi “penyamun”.

Keterlibatan Anwar di ‘sarang penyamun’ bahkan ada tendensi kuat baginya untuk bersaing dengan Deputi Gubernur lainnya untuk menduduki kursi paling atas, yakni Gubernur di bank sentral itu.

Ada dua kemungkinan Anwar bersikap demikian, pertama, Anwar ingin masuk ke pusat kekuasaan bank sentral untuk kemudian memperbaikinya dari dalam. Kedua, Anwar hanya sekadar ingin naik kelas dari Deputi Gubernur Senior menjadi Gubernur BI. Sulit memastikannya, kecuali Anwar sendiri yang tahu persis.

Soal BLBI

Sama seperti soal-soal ekonomi dan perbankan, pernyataan Anwar soal BLBI pun tetap vokalnya. Terutama setelah Anwar selesai bertugas di Bank Indonesia, tepatnya di BPK.

Di tempat ini Anwar seolah kembali menemukan jati dirinya yang vokal, bebas berkomentar dan bebas berkreasi kata-kata bahkan tindakan. Masih segar dalam ingatan, ketika Anwar selaku Ketua BPK berseteru dengan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan soal perlu tidaknya BPK mengaudit dana operasional MA yang berasal dari sumbangan maupun dari APBN. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ash-Shiddiqie menolak ketika disuruh mendamaikan dengan alasan mereka seperti anak kecil yang bertengkar. Akhirnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri yang turun tangan untuk mendamaikan hal tersebut.

Salah satu yang tidak biasa dilakukan oleh Ketua BPK terdahulu, keberanian Anwar dalam melepas isu Aliran dana Yayasan Pembinaan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp100 miliar yang melibatkan banyak pejabat BI dan 16 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam pengungkapan yang seolah-olah dirinya tak terlibat, Anwar malah melaporkan persoalan itu terlebih dahulu kepada pers ketimbang kepada DPR. Padahal aturan mainnya, seluruh temuan BPK harus dilaporkan ke DPR, baru kemudian DPR lah yang berkewajiban melaporkannya kepada pihak berwajib dan pers.

Sikap Anwar yang di luar kebiasaan BPK ini diduga erat kaitannya dengan upaya agar membuat kualitas temuan BPK benar-benar efektif. Ini terbukti, kendati DPR misu-misu, akhirnya proses hukum ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Persamaan dan perbedaan

Dalam konteks BLBI, antara sikap Billy dan Anwar memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Pertama, Billy dan Anwar sama-sama melihat adanya potensi pelanggaran hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana perbankan (TPP).

Kedua, Billy menganggap dari dana BLBI Rp144,54 triliun terdapat potensi kerugian negara hingga Rp138,44 triliun atau sebesar 95,78%-nya. Sementara Anwar menganggap potensi kerugian negara tidak sebesar itu.

Ketiga, Billy dalam temuan BPK semasa kepemimpinannya menunjukkan, nilai komersial dari jaminan aset para pemilik bank yang bermasalah dan para obligor, yang kemudian dikelola Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), ternyata hanya sebesar 8,54% atau ekuivalen dengan Rp12,35 triliun. Sementara Anwar menilai mendekati nilai pelunasannya.

Keempat, Billy menganggap dalam kasus BLBI Grup Salim (BCA) ada potensi kerugian negara sebesar Rp26,69 triliun dengan potensi TPK sebesar Rp15,49 triliun. Sementara Anwar berdasarkan hasil pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Grup Salim dengan mekanisme Master of Settlement Acquisition Agreement (MSAA) menunjukkan bahwa BLBI itu telah lunas, bahkan menurut kesimpulan pemeriksaan BPK di masa kepemimpinan Anwar (November 2006), tidak menemukan ketidaksesuaian yang material terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan penjualan aset Salim Grup memperoleh predikat paling efektif dengan recovery rate terbesar.

Kelima, Billy sama sekali tak mengakui adanya Surat Keterangan Lunas (SKL) bahkan Release & Discharge terhadap para penerima BLBI, termasuk terhadap Grup Salim maupun Grup Gajah Tunggal. Ini konsisten dengan opininya tentang adanya pelanggaran TPK dan TPP terhadap hampir semua bank penerima BLBI. Sementara Anwar yang mengakui MSAA dan MRNIA para obligor, tentu setuju soal pemberian SKL dan R & D tersebut.

Keenam, Billy dalam laporan audit investigasinya mengutip laporan verifikasi konsultan hukum Kertopati, Muchtar dan rekan yang ditunjuk BPPN, menyebutkan bahwa jaminan dari BCA yang diserahkan BI ke BPPN seluruhnya bernilai Rp5,61 triliun. Dengan demikian jumlah BLBI yang diserahkan oleh BCA per 29 Januari 1999 adalah 21,09% dari jumlah BLBI per 29 Januari 1999 sebesar Rp26,59 triliun. Sementara Anwar dalam laporan hasil pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) melaporkan bahwa BLBI Grup Salim telah lunas sehingga berhak mendapat SKL.

Ketujuh, Billy dalam laporan audit investigasinya terhadap BLBI Sjamsul Nursalim (BDNI) menemukan sebanyak Rp24,47 triliun mengandung TPK. Sementara Anwar menyebutkan Sjamsul Nursalim telah melunasi BLBI pada settlement aset dalam kerangka MSAA, sehingga kewajiban BLBI-nya lunas.

Pendek kata, kedua Guru Besar UI tersebut merupakan aset yang unik yang pernah dimiliki BPK. Keduanya sama-sama keras dalam pendirian, konsisten, cermat, berani blak-blakan, tak canggung terhadap pers dan yang terpenting keduanya telah memiliki opini soal BLBI. Kendati opini mereka akhirnya berbeda secara diametral, itulah keunikan lain yang harus dihormati. Mengenai kebenaran mana yang harus dipercayai, tentu setiap orang bisa berpendapat berbeda. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here