Auditor BPK Ditangkap, Indikasi Presiden Dibohongi

0
725
Presiden Joko Widodo didampingi Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 di Istana Bogor, Selasa (23/5). .

Nusantara.news, Jakarta – Penangkapan terhadap Auditor BPK oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Jumat (26/5/2017), bisa disebut telah membuka borok baru. Sebab, baru empat hari lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016. Menurut BPK, LKPP 2016 sudah tidak memuat akun yang tidak lazim atau suspen.

Akun suspen artinya ada perbedaan antara realisasi belanja yang dilaporkan kementerian negara atau lembaga (K/L) dengan realisasi belanja negara yang dicatat Bendahara Umum Negara. Dia mengatakan, selama ada suspen maka LKPP tak akan pernah WTP, sebab itu salah satu indikator opini BPK terhadap LKPP.

“Ini pertama kali pemerintah pusat mendapat WDP sejak 12 tahun lalu,” ujar Ketua BPK Moermahadi Soerha Djanegara, di Gedung BPK Jakarta, Senin (22/5/2017).

Tapi rupanya, prestasi pertama dalam 12 tahun itu tercoreng dengan penangkapan Auditor Utama BPK tersebut. Sebab, Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap auditor BPK bersama 6 orang lainnya tersebut berkaitan pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) salah satu lembaga negara.

Sekjen BPK Hendar Ristriawan mengatakan ada dua orang auditor dan satu staf yang terkena OTT KPK. Hendar mengatakan penangkapan dilakukan pada pukul 15.12 WIB. Petugas KPK juga menyegel dua ruangan di kantor BPK.

Lembaga negara yang dimaksud adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Menteri Desa Eko Sandojo Widjojo mengatakan, petugas KPK menyegel ruangan bagian biro keuangan Kemendes. Namun siapa pejabat Kemendes yang ditangkap KPK, Eko mengatakan belum mengetahui.

KPK sendiri, dikatakan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, baru akan memberikan keterangan pers hari Sabtu (27/5/2017).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memang mendapat opini WTP dari BPK. Sebab, lembaga ini tidak termasuk dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP 2016, yang menerima opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Kementerian atau lembaga yang berpredikat WDP adalah  Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, KPU,  Badan Informasi Geospasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga Penyiaran Republik Indonesia.

Sementara yang status disclaimer adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan,  Komnas HAM, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lembaga Penyiaran Publik TVRI,  Badan Keamanan Laut, dan Badan Ekonomi Kreatif.

Masih adanya kementerian yang menerima opini disclaimer dari BPK, membuat Presiden kecewa. “Jangankan disclaimer, WDP aja enggak boleh. Itu uang rakyat yang kita pertanggungjawabkan. Saya mau ke depannya WTP itu jadi kebiasaan,” ujar Jokowi dalam pembacaan LKPP di Istana Bogor, Selasa, (23/5/2017).

Rupanya, supaya tidak ditegur Presiden, ada kementerian yang berusaha “memesan” status WTP tersebut, seperti yang kemungkinan dilakukan oleh Kemendes PDT itu. Jika benar itu yang terjadi, maka sama artinya dengan menyampaikan laporan palsu kepada kepala negara.

Opini BPK ini rupanya dianggap sangat penting oleh lembaga pemerintah. Sehingga mereka berusaha menghindari opini disclaimer alias KPK tidak memberikan pendapat. Jika laporan keuangan kurang beres, sejumlah oknum pemerintah berusaha mendapatkan opini yang lebih baik dengan bekerjasama dengan oknum auditor BPK.

Itu sebabnya, penangkapan Auditor BPK kali ini bukan yang pertama. Sebelumnya juga pernah terjadi. Pada tahun 2007 misalnya dua auditor BPK, Drs Bahar MM selaku ketua tim dan Munzir SE Ak., juga ditangkap KPK karena menerima suap sebesar Rp600 juta dari Walikota Tomohon, Jefferson Soleiman Montesquie Rumajar. Mereka dibayar agar jangan memberikan opini disclaimer terhadap laporan keuangan Pemkot Tomohon. Akhirnya, kedua auditor itu memberikan opini WDP.

Akibatnya kedua auditor itu dipenjara. Pengadilan Tipikor Manado memvonis  Bahar dengan hukuman penjara empat tahun enam bulan, dan Munzir empat tahun penjara.

Sementara Jefferson, yang diadili dengan dua kasus korupsi APBD, divonis di tingkat kasasi dengan total hukuman 23 tahun penjara.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here