Aung San Suu Kyi Anak Pahlawan yang Tak (Akan) Bisa Jadi Presiden

0
318
Aung San Suu Kyi

Nusantara.news, Surabaya – Kekerasan, pengusiran bahkan pembunuhan yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar menyita perhatian mata dunia. Korbannya, minoritas etnis Muslim Rohingya, rumah dan perkampungan mereka dibakar. Akibatnya, penduduk yang mayoritas muslim hidup menggelandang, terlunta-lunta, dan keluar dari pemukiman mencari selamat dan mencari perlindungan.

Kepedihan dan tangis pilu warga minoritas itu terus menyeruak ke seantero jagat, tak terkecuali juga sampai ke Indonesia. Peristiwa tersebut merupakan kelanjutan dari drama kekejaman yang telah terjadi sejak Oktober 2016. Saat itu, milisi Rohingya melakukan serangan namun skala sangat kecil. Bentrokan susulan tak terhindari, memaksa warga sipil Islam maupun Buddha keluar dari desanya, untuk menyelamatkan diri.

Masyarakat pengungsi menuding aparat keamanan Myanmar dan kelompok militan radikal Buddha yang melakukan pembakaran, pengusiran bahkan pembunuhan warga sipil yang tak berdaya. Namun, Pemerintah Myanmar berdalih pasukan keamanan sekedar melakukan tindakan balasan terhadap serangan bulan lalu yang ditujukan ke sekitar 20 pos polisi oleh milisi Rohingya.

Kelanjutannya, militer melakukan operasi pembalasan dengan besar-besaran. Versi warga, dalam operasi tersebut selain pembakaran pemukiman warga juga terjadi perkosaan, pembunuhan, dan penyiksaan.

Operasi Militer Myanmar Kejahatan Kemanusiaan

Militer Myanmar (kahfi.net)

Terkait peristiwa itu, PBB menyebut serangan balasan yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap etnis Rohingya, Oktober silam sebagai kejahatan kemanusiaan. Mendapat cap dari PBB seperti itu, militer Myanmar membalas dengan mengatakan mereka sebisa mungkin untuk menahan diri. Tetapi militer negara itu juga menegaskan kalau mereka ‘punya hak untuk membela diri dari serangan teroris’.

PBB mengeluarkan definisi, kalau Rohingya sebagai minoritas agama dan bahasa di wilayah Myanmar Barat. Dan, Rohingya adalah salah satu dari minoritas yang paling dipersekusi atau paling mendapat perlakuan buruk di dunia. Seiring dengan meletusnya penindasan atas warga sipil yang tak berdaya di negara itu. Kemudian muncul isu kontroversial, memperdebatkan asal kata Rohingya serta bagaimana mereka ada di Myanmar.

Sebagian sejarawan menyebut etnis Rohingya sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Namun, sejarawan lainnya mengatakan mereka baru muncul sebagai kekuatan identitas dalam se-abad terakhir. Indonesia menyikapi kekhawatiran pelanggaran kemanusian di Mynmar dengan mengutus  Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi untuk bertemu dengan Konseler Negara Myanmar Aung San Suu Kyi, Senin (4/9/2017).

“Saya hadir di Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia, yang sangat khawatir terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State dan agar Indonesia membantu,” kata Retno Marsudi kepada Aung San Suu Kyi. Indonesia menyampaikan usulan Formula 4+1 untuk Negara Bagian Rakhine. Juga meminta harus dihentikan tindakan kekerasan terhadap rakyat sipil. Atas nama negara, Indonesia minta untuk segera dilakukan,

1. Mengembalikan stabilitas dan keamanan

2. Menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan

3. Perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama

4. Pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan

“Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk,” jelas Menlu Retno.

Kemudian, satu elemen lainnya adalah agar rekomendasi Laporan Komisi Penasihat untuk Negara Bagian Rakhine yang dipimpin oleh Kofi Annan segera diimplementasikan.

Pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi Tidak Lindungi Minoritas Muslim

Merujuk pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia (HAM) di Myanmar, Yanghee Lee, mengkritik pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi, yang dinilai gagal melindungi minoritas Muslim Rohingya. Atas fakta itu, peraih Nobel Perdamaian tersebut harus turun tangan, tegas menghentikan kekerasan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine.

Seruan Lee itu muncul saat jumlah warga Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh mencapai sekitar 87 ribu orang. Data yang dimiliki PBB itu melebihi dari angka eksodus warga Rohingya di kasus serupa Oktober 2016, silam.

Siapa Aung San Suu Kyi?

Aung San Suu Kyi, AFP Photo

Aung San Suu Kyi, lahir pada 19 Juni 1945. Dia dikenal sebagai seorang aktivis Prodemokrasi di Myanmar, yang juga pemimpin National League for Democracy atau Persatuan Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Atas aktivitasnya, dia menyandang status sebagai tahanan rumah. Pada  1991, ia menerima Penghargaan Nobel Perdamaian atas perjuangannya untuk memajukan demokrasi di Myanmar tanpa menggunakan kekerasan untuk menentang kekuasaan rezim militer.

Dalam perjalanannya, kemudian dibebaskan oleh junta militer Myanmar pada 13 November 2010. Itu setelah dia mendekam sebagai tahanan rumah selama 15 tahun dari 21 tahun masa penahanannya sejak pemilihan umum tahun 1990.Sejak 6 April 2016, Suu Kyi menjabat sebagai State Counsellor atau Penasihat Negara.

Sejumlah catatan menyebut, nama Aung San Suu Kyi, berasal dari tiga kesatuan alias tanpa marga. Nama Aung San Suu Kyi, berasal dari tiga kesatuan, “Aung San” dari trah ayahnya, “Suu” dari nenek dari pihak ayah. Dan, sebutan “Kyi” dari jalur keturunan ibunya, Khin Kyi. Lantaran itu, dia sering disebut Daw Aung San Suu Kyi.

Daw sebetulnya bukan bagian dari namanya, tetapi sebuah penghormatan, atau mirip dengan madam, untuk sebutan yang lebih tua, atau wanita yang dihormati, secara harfiah berarti “bibi”.

Dia juga sering disebut sebagai Daw Suu oleh orang Burma atau Amay Suu, secara harfiah berarti “Ibu Suu”. Atau juga disebut Dr. Suu Kyi, Ms. Suu Kyi, atau Miss Suu Kyi oleh media asing. Namun, seperti masyarakat Myanmar lainnya, dia sebenarnya tidak memiliki marga. Ayah, Aung San Suu Kyi bernama Aung San, dikenal sebagai perunding kemerdekaan dari Inggris, pada 1947. Kemudian, pada tahun yang sama dia dibunuh oleh pesaingnya.

Setelah ayahnya meninggal, Aung San Suu Kyi diasuh ibunya Khin Kyi bersama kedua saudara laki-lakinya, Aung San Lin dan Aung San U. Dalam sebuah kejadian, Aung San Lin tenggelam di kolam renang saat Suu Kyi masih berumur delapan tahun.

Sejumlah catatan menyebut, Suu Kyi menempuh pendidikan di sekolah Katolik Inggris di Burma, yang juga menjadi tempat dia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya.

Seiring berjalannya waktu, Khin Kyi memperoleh kehormatan sebagai tokoh politik dalam pemerintahan Burma yang baru terbentuk. Khin Kyi ditunjuk sebagai duta besar Burma di India pada tahun 1960, dan Aung San Suu Kyi juga ikuti ke sana.

Dalam catatan riwayat pendidikannya, Aung San Suu Kyi lulus dari Lady Shri Ram College di New Delhi, tahun 1964. Kemudian melanjutkan ke St Hugh’s College, Oxford, memperoleh gelar B.A. bidang Filosofi, Politik, dan Ekonomi, tahun 1989.

Setelah itu melanjutkan pendidikan ke New York, dan bekerja untuk pemerintah Persatuan Myanmar.

Pada 1972, Aung San Suu Kyi kemudian menikah dengan Dr. Michael Aris, seorang pelajar kebudayaan Tibet. Setahun kemudian melahirkan anak laki-laki pertamanya diberi nama Alexander, di London.

Pada 1977, melahirkan anak kedua bernama Kim, belajar di George Washington University Januari 1991 hingga Februari 1991. Mencalonkan Presiden di Pemilu Myanmar 2015.

Pada 6 Juli 2012, Suu Kyi mengumumkan di website Forum Ekonomi Dunia, kalau dia ingin mencalonkan diri sebagai Presiden Myanmar di Pemilu 2015. Namun, konstitusi yang berlaku membuatnya terjegal untuk meraih kursi kepresidenan karena dia adalah janda dan ibu dari orang asing.

Saat itu, NLD meraih kemenangan menyapu di pemilihan, menang setidaknya 255 kursi di DPR dan 135 kursi di House of Nationalities. Selain itu, Suu Kyi memenangkan pemilihan untuk kembali ke DPR.

Sesuai aturan konstitusi 2008, NLD memerlukan setidaknya dua pertiga mayoritas di kedua rumah untuk memastikan calon yang akan menjadi presiden. Sebelum pemilu, Suu Kyi mengumumkan, meski secara konstitusional dilarang menjadi presiden, dia akan memegang kekuasaan nyata dalam setiap pemerintahan yang dipimpin NLD.

Pada 30 Maret 2016 dia mengambil alih peran Menteri Luar Negeri, Menteri Kerumahtanggaan Presiden, Menteri Pendidikan dan Tenaga Listrik dan Menteri Energi di pemerintahan Presiden Htin Kyaw yang kemudian memisahkan Kementerian Pendidikan dan Tenaga Listrik dan Energi.

Selain itu, Presiden Htin Kyaw menciptakan posisi yang disebut State Counsellor atau setara Perdana Menteri untuk Aung San Suu Kyi. Posisi tersebut disetujui oleh House of Nationalities pada 1 April 2016, dan Suu Kyi dilantik pada 5 April 2016.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here