Awas, Ada Kartel di Balik Tiket Mahal

0
284
Dugaan adanya kartel tiket pesawat memicu kenaikan harga tiket maskapai penerbangan yang membuat para pemudik beralih menjadi naik mobil pribadi, kereta api, bus atau kapal laut.

Nusantara.news, Jakarta – Bagi masyarakat Indonesia yang ingin mudik lebaran tahun ini harus menahan diri, setidaknya menunda penggunaan maskapai penerbangan dikarenakan mahalnya harga tiket pesawat. Ada banyak dugaan mengapa harga tiket pesawat di tanah air bisa melambung rerata di atas Rp1 juta, adakah kartel mengaturnya?

Dugaan kartel ini didasari pada kenyataan bahwa harga tiket Jakarta-Surabaya jauh lebih mahal dibandingkan harga tiket Jakarta-Kuala Lumpur. Hal ini mengundang pertanyaan besar mengingat sebelumnya maskapai nasional menerapkan tarif super murah yang dikenal dengan low cost carrier.

Mahalnya harga tiket maskapai nasional ini membuat pusing tujuh keliling Menko Perekonomian Darmin Nasution. Sampai-sampai ia memimpin langsung soal mahalnya tiket pesawat dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan para owner serta manajemen maskapai nasional. Hasilnya, tak ada dampak signifikan menurunkan tarif tiket pesawat.

Wajar kalau intervensi pemerintah tidak mempan mengindikasikan kuatnya kartel tiket pesawat terbang.

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan dugaan kartel menguat tersebut bisa tercium dari beberapa indikasi. 

Pertama, kebijakan kenaikan dan penurunan tarif pesawat yang dilakukan secara bersama-sama oleh para maskapai. Biasanya Garuda dan Lion Air sebagai maskapai terbesar yang menggiring harga tiket naik turun, itu sebabnya kedua maskapai inilah yang kerap dituding sebagai lokomotif kartel tiket pesawat.

Kedua, penurunan harga yang dilakukan segera. Saat masyarakat ramai-ramai mempermasalahkan harga tiket, maskapai kompak menurunkan tarif harga tiket sekitar 20% hingga 60%. Ini seolah-olah menjaga daya beli bersama, tapi ada persekongkolan harga yang tidak sehat.

Ketiga, struktur industri yang tidak sehat. Indikasi ini tercium dari kebijakan kenaikan harga tiket pesawat beberapa waktu lalu. Menurutnya, jika struktur industri kuat, seharusnya ketika satu maskapai menaikkan tarif, kebijakan tersebut tidak diikuti yang lain.

Maskapai lain justru harusnya memanfaatkan kenaikan tersebut untuk sebisa mungkin memenangkan kompetisi dengan tetap menjaga tarif penerbangan tetap rendah. Apalagi, struktur beban operasional tiap-tiap maskapai sejatinya berbeda-beda.

Mereka memiliki beban biaya bahan bakar avtur, suku cadang, perawatan, hingga sumber daya manusia yang berbeda. Berkaitan dengan beban biaya avtur, Bhima mengakui persoalan mendasar yang dihadapi maskapai secara umum sama, yaitu pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak dunia. 

Tapi, kondisi tersebut sudah terjadi sejak lama. Seharusnya, kalau maskapai berdalih menaikkan harga tiket karena masalah tersebut, langkah menaikkan sudah ditempuh sejak lama, bukan setelah harga minyak dan rupiah tengah stabil. 

Pertamina saja menurunkan harga bahan bakar nonsubsidi, apa benar harga avtur tinggi. Perlu dicek apakah benar harga avtur juga masih tinggi?

Keempat, jumlah pemain di industri penerbangan yang hanya dikuasai oleh dua grup besar, yaitu Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group. Keberadaan dua grup besar tersebut telah menenggelamkan pemain mandiri di dunia penerbangan. 

Satu per satu, maskapai penerbangan yang berada di luar kelompok tersebut gugur. Sriwijaya Air yang sebelumnya memiliki grup sendiri dengan NAM Air, belakangan memilih merapat ke Garuda Indonesia Group demi mengurangi masalah keuangan mereka.

Bhima menduga tenggelamnya maskapai tersebut tak terlepas dari persaingan bisnis tak sehat di industri ini. Jadi perlu diselidiki, jangan-jangan memang ada strategi price fixing, sehingga pemain di industri ini kian dikit bertambahnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai dugaan persaingan yang tak sehat juga terlihat dari waktu maskapai memutuskan mengerek tarif. Beberapa waktu lalu, kenaikan tarif justru dilakukan pada musim rendah permintaan (low season). 

Padahal, hukum pasar biasanya momen kenaikan harga tiket dilakukan pada saat permintaan tinggi (peak season), misalnya beberapa waktu sebelum liburan akhir tahun atau jelang libur lebaran.

"Artinya, memang ada indikasi kompetisi di industri yang tidak berjalan sempurna dan tidak sehat karena tidak elastis terhadap perubahan biaya produksi dan siklus permintaan pasar," menurut Faisal.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kurnia Toha pun mengamini dugaan ini. Kesepakatan naik turun tarif pesawat oleh beberapa maskapai sekaligus, dianggapnya cukup memberikan indikasi kartel.

Meskipun, kenaikan tarif pesawat sebenarnya tidak melanggar Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 126 Tahun 2015 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Namun, bila naik turun ini benar mengarah ke kartel, maka perlu ditindaklanjuti. Sebab, kartel tidak dibenarkan oleh Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Bisa saja naik karena antar pelaku usaha saling lihat saja, artinya mandiri naiknya, tidak kartel. Tapi ini mereka lakukan secara bersama-sama, sehingga jadi perhatian kami untuk pelajari lebih dalam," demikian ungkap Kurnia.

Kurnia berpendapat, dugaan ini akan segera ditindaklanjuti dengan berdiskusi bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Khususnya, untuk mengetahui struktur dan perkembangan tarif pesawat dari waktu ke waktu. Diskusi juga dilakukan untuk mempelajari aturan tarif batas atas dan bawah.

Selain itu, pendalaman bukti-bukti juga akan digali dengan memanggil para maskapai. "Karena kami memang sudah memantau ini agak lama dengan melihat penawaran harga tiket yang mereka tawarkan. KPPU kan juga bisa memulai penyelidikan dengan inisiatif, tanpa laporan," katanya.

Namun Anggota Komisioner KPPU lainnya Guntur Saragih justru berpendapat berbeda. Menurutnya monopoli atau duopoli itu tidak melanggar, keduanya adalah bagian dari struktur pasar.

Guntur mengatakan, untuk menyebut perusahaan kartel butuh sejumlah penyelidikan dan bukti-bukti. Guntur menyebut, kedua perusahaan tersebut saat ini dominan. Lagipula itu bukan duopoli, masih banyak maskapai yang ada, cuma posisinya kan memang jadi dominan. Memang pelaku usaha kalau terkonsentrasi maka efektivitas mereka melakukan kartel itu dominan, karena tidak ada pihak lain yang ingkar.

Meski begitu, lagi-lagi Guntur menegaskan bahwa hal itu harus dibuktikan dengan serangkaian proses hukum dan penyelidikan. Dalam konteks industri penerbangan Indonesia memang dua kubu ini sangat besar, tapi itu hanya konsep teoritis. Soal bener tidaknya pelanggaran UU 559 (persaingan tidak sehat), itu ditunjukkan dengan serangkaian proses penegakkan hukum lewat KPPU.

Pihak KPPU sendiri hingga kini masih terus melakukan penyelidikan atas dugaan kartel tiket pesawat yang terjadi di Indonesia. Pihaknya hingga kini masih menghimpun bukti-bukti yang cukup untuk membawa kasus ini ke pemberkasan pengadilan.

Itu sebabnya, kesungguhan KPPU menginvestigasi ada tidaknya kartel dalam penentuan tarif tiket pesawat ditunggu-tunggu masyarakat. Sebab bisa dipastikan jumlah pemudik yang menggunakan pesawat terbang tahun ini dipastikan menurun drastis.

Para pemudik akan beralih menggunakan kendaraan pribadi, bus, kereta api ataupun kapal laut. Semoga penyelesaian dugaan adanya kartel dibalik mahalnya tiket pesawat bisa dilakukan lebih cepat, sehingga masyarakat bisa menikmati kembali harga tiket murah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here