Awas, Ini Titik Kecurangan Pilkada Serentak 2018

0
183
Foto ilustrasi. by Agus Wicaksono

Nusantara.news, Jakarta – Sebanyak 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. Bagi Kementerian Dalam Negeri ada lima daerah yang dianggap paling rawan apabila penyelenggaraan Pilkada tidak dikelola dengan baik. Potensi rawan tersebut menimbulkan gangguan keamanan atau bahaya.

Sebut saja Papua, provinsi paling timur Indonesia ini kerap kali masuk dalam daftar daerah rawan saat penyelenggaraan Pilkada. Berdasarkan data Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), sejak 2010 sampai 2014, sebanyak 71 warga tewas saat perhelatan pesta demokrasi di berbagai kabupaten di Papua. Satu pasangan calon digugurkan KPU sehingga tinggal satu pasang calon tunggal. Di Mimika juga masih ada sengketa pencalonan. Calon menggugat, padahal sudah dekat Pilkada.

Provinsi Sumatera Utara juga masuk daftar daerah rawan. Pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut diikuti pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dengan nomor urut satu, dan di nomor urut dua: Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Karena hanya dua pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang berkompetisi, keterbelahan dukungan sudah menguat sejak awal. Apalagi fanatisme pendukungnya sangat tinggi. Untuk mengamankan Pilkada, Polda Sumut bahkan sampai harus mengerahkan 18.000 personel atau tiga perempat dari total aparat polisi di provinsi itu. Mereka akan diturunkan di seluruh 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Kalimantan Barat juga masuk ke dalam daftar daerah rawan saat Pilkada 2018 karena potensi konflik berbau SARA. Ada tiga kandidat yang bersaing. Mereka berasal dari latar belakang dan pengalaman politik berbeda. Pasangan calon  nomor urut satu, dengan calon gubernur Milton Crosby adalah mantan Bupati Sintang sepanjang periode 2005 hingga 2015 dan dia berasal dari suku Dayak. Sementara paslon nomor urut dua dengan cagub Karolin Margaret Natasa adalah seorang Katolik dari suku Dayak. Adapun yang terakhir, Sutardmidji merupakan seorang Melayu-Muslim, yang menjabat Wali Kota Pontianak periode 2008-2013 dan 2013-2018. Untuk menekan penggunaan isu SARA dalam kampanye, Bawaslu diminta untuk merangkul pimpinan agama dan suku.

Daerah rawan selanjutnya Sulawesi Selatan. Kemendagri menyebut adanya ‘dinamika politik baru yang belum pernah terjadi sebelumnya’. Terutama di Kota Makassar. Sekarang cuma ada satu pasangan calon. Calon yang lainnya digugurkan. Jadi yang melaju akan melawan kotak kosong. Sebelumnya, kandidat petahana Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari gugur sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Makassar karena menyalahgunakan posisi mereka untuk menguntungkan diri dalam rangka Pilkada. Keduanya disebut membagi-bagikan telepon genggam kepada RT/RW dan melakukan pengangkatan tenaga kerja kontrak jelang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar. Digugurkannya pasangan inkumben inilah yang dikhawatirkan akan menyulut aksi massa menentang calon tersisa Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi.

Di Jawa Timur, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur masuk dalam daftar rawan karena hanya tersisa dua pasangan calon. Pada kontestasi tahun ini pasangan calon Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak bersaing melawan Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur. Secara hasil survei, selisih suara keduanya sangat tipis. Bahkan di bawah margin error. Jadi undecided voter sangat tinggi.

Namun bukan berarti daerah lain tidak memiliki tingkat kerawanan. Semua daerah bisa menjadi rawan bila dilihat dari berbagai variabel, seperti tantangan geografis, kekerasan terhadap pemilih, konflik antar peserta, netralitas penyelenggara dan aparatur negara, kasus hukum hingga kecurangan.

Untuk yang terakhir, kecurangan (election fraud) perlu diwaspadai. Dalam Pilkada serentak 2018 yang namanya kecurangan sangat tinggi. Kecurangan dilakukan sebagai bagian dari strategi pamungkas memenangkan calon tertentu ketimbang menggunakan cara yang dibenarkan undang-undang guna mendapatkan suara pemilih. Umumnya kecurangan dilakukan secara sistematis dengan modus “seolah-olah” ini terjadi karena kesalahan administrasi Pilkada atau kelalaian penyelenggara Pilkada.

Modus-modus kecurangan

Polri telah mengidentifikasi sejumlah kecurangan yang kemungkinan terjadi, baik menjelang pencoblosan, saat pencoblosan atau bahkan selama proses rekapitulasi. Biasanya tindak pelanggaran kecurangan melibatkan Perangkat Pemerintahan Desa, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan struktur penyelenggaran Pemilu ditingkat KPPS dan PPS yang dapat dikualifikasi terstruktur, sistematis dan massif.

Setidaknya ada enam hal kecurangan yang diwaspadai pada Pilkada serentak 2018. Kecurangan pertama intimidasi, contohnya dengan membuat pemilih takut untuk memilih, tidak mau datang ke TPS. Kecurangan kedua distruption, dengan menimbulkan gangguan-gangguan sehingga menciptakan situasi tidak kondusif saat pemungutan suara.

Kecurangan ketiga missinformation, dengan menyebarkan informasi yang tidak benar kepada masyarakat. Kecurangan keempat registration fraud, dengan memanipulasi data sehingga pemilih tidak memiliki hak untuk memilih. Kecurangan kelima vote buying atau membeli suara, contohnya ‘serangan fajar’. Dan terakhir, ujaran kebencian.

Sekarang mari kita beber modusnya. Modus pertama politik uang. Vote buying atau istilahnya ‘serangan fajar’ ini merupakan praktik memberikan uang atau manfaat lainnya kepada pemilih untuk mendukung kandidat tertentu atau kepada penyelenggara pemilihan sebagai insentif untuk memanipulasi hasil pemilu. Kondisi ini dipastikan bahwa keputusan yang diambil pemilih tidak lagi berdasarkan baik tidaknya keputusan tersebut bagi orang lain tetapi keuntungan yang didapat dari keputusan tersebut.

Dalam aturan tersebut dengan jelas larangan jual beli suara dalam pemilihan. Bahkan tidak hanya memberi uang/barang, kandidat, tim kampanye, dan penyelenggara dilarang memberi janji dalam rangka mempengaruhi pemilih.

Dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU Pasal 73 ayat 1 ditegaskan bahwa Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.

Selanjutnya  di dalam Pasal 73 ayat 2 disebutkan bagi Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut di atas berdasar putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota. Ayat 3 disebutkan bagi tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun sanksi bagi yang melakukan praktik politik uang bisa dilihat di dalam Pasal 187A, 187B, dan Pasal 187C  yakni pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.0000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Modus kedua mark up atau penggelembungan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT (daftar pemilih tetap). Kekacauan DPT semakin mengkhawatirkan banyak pihak. Sebab, hak warga negara bisa hilang. Permasalahan DPT selalu dianggap sebagai salah satu sumber kecurangan.

Upaya tidak terpuji itu dilakukan secara sistematis. Caranya data DPT dimanipulasi seperti memainkan nomor induk kependudukan (NIK), memanfaatkan data penduduk yang amburadul.

Manipulasi data kependudukan dilakukan dengan menggunakan software yang bekerja merancang program, yaitu hanya dengan mengubah tahun kelahiran, maka penggandaan data pemilih akan terjadi secara otomatis dan langsung terdistribusi secara acak dengan nomor urut dan tempat pemungutan suara (TPS).

Dugaan kecurangan lain juga dilakukan dengan pencetakan model C4 (undangan memilih) secara sepihak dengan maksud untuk digunakan orang-orang yang sudah dipersiapkan sebagai pemilih fiktif dengan memanfaatkan data ganda dalam DPT. Biasanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT biasanya menjadi enggan untuk datang ke TPS meski mereka tetap bisa datang ke TPS dengan menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan.

Modus ketiga identitas ganda. Adanya identitas ganda terjadi karena kesalahan pada saat perekaman data perubahan identitas menjadi KTP elektronik (e-KTP). Hal ini rentan dengan banyaknya ditemukan suara siluman yang bertujuan untuk menggelembungkan suara dari calon kandidat tertentu. Belum lama ini ditemukan ribuan e-KTP tercecer di Bogor. Sebanyak 805 ribu e-KTP yang rusak dan invalid tersebut rupanya dikeluarkan pada tahun 2010-2014 dan diproduksi oleh pusat.

Belum lama ini ditemukan juga 67.500 blangko kosong e-KTP di Pekanbaru, Riau. Blanko e-KTP tersebut sebelumnya ditemukan pada 31 Mei 2018. E-KTP itu disimpan dalam 25 dus di gudang PT Riau Agro Mandiri. Di sini muncul spekulasi e-KTP tersebut rawan disalahgunakan dan digandakan untuk kepentingan Pilkada 2018, Pileg 2019 dan Pilpres 2019. Apalagi dalam pemutakhiran data kependudukan pada 2009-2010 lalu untuk penerapan kartu e-KTP, terdapat 9 juta NIK ganda.

Pelanggaran identitas ganda ini diatur dalam ketentuan UU 8/2015 Pasal 185, setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan calon Walikota dan calon Wakil Walikota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Modus keempat manipulasi rekapitulasi hasil suara. Di sinilah potensi terbesar kecurangan. Kebanyakan manipulasi rekapitulasi hasil suara dilakukan di penyelenggara tingkat bawah, yakni panitia pemilihan suara (PPS) yang berada di desa atau kelurahan dan panitia pemilihan kecamatan (PPK). Adanya potensi intervensi oleh orang tertentu dan oknum penguasa daerah sangatlah tinggi.

Bila dilihat dari prosedur proses rekapitulasi baik di tingkat TPS, PPS, PPK, hingga KPU. Di TPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) harus mengisi berita acara pemungutan suara dan mengisi formulir C1 yang berisi jumlah pemilih yang terdaftar di TPS, surat suara yang dikirim ke TPS, jumlah surat suara yang baik dan rusak, surat suara yang digunakan, serta surat suara yang sah dan tidak sah. Formulir ini diisi bersama pengawas dan saksi kedua belah pihak.

Formulir tersebut lantas dimasukkan ke dalam kotak bersegel dan dikirim langsung ke tingkat kelurahan. Sebelumnya formulir C1 yang sudah diisi digandakan tujuh rangkap untuk diserahkan kepada saksi, pengawas, PPS, KPU daerah (KPUD). Di kelurahan, PPS membuka kotak suara dan membuka formulir C1 disaksikan pengawas, saksi kedua kubu, dan masyarakat. Hasil rekapitulasi dicatat pada form D, kemudian dimasukkan ke dalam kotak bersegel dan diserahkan ke PPK untuk rekapitulasi tingkat kecamatan.

Berdasarkan aturan, proses rekapitulasi di semua tingkat terbuka untuk masyarakat. Artinya, masyarakat bisa memantau secara langsung proses rekapitulasi dari tingkat TPS hingga KPU. Rekapitulasi di tingkat PPS biasanya digelar di balai desa agar warga bisa menyaksikan.

Lalu, di mana kecurangan bisa terjadi? Nah, kecurangan ini yang terjadi di tingkat desa dan kecamatan lantaran minim saksi. Kredibilitas saksi juga penting. Jika saksi bisa dibeli, salah satu pihak bisa melakukan kecurangan. Salah satu kubu juga bisa mendekati pengawas dan penyelenggara untuk melakukan kecurangan. Pertama, memanfaatkan sisa surat suara yang tidak terpakai di TPS untuk dicoblos dan diberikan kepada kubu yang sudah memesan kepada oknum KPPS. Alhasil, perolehan suara kubu tersebut bisa menggelembung. Kedua, kecurangan bisa terjadi dengan menuliskan hasil yang berbeda antara hasil yang ada pada lembar catatan penghitungan suara plano alias C1 plano dengan penulisan hasil pada formulir C1.

Ketiga, dalam beberapa kasus, penyelenggara menyerahkan pengisian formulir hasil penghitungan suara ataupun rekapitulasi suara kepada saksi agar pengisian lebih cepat. Di sinilah, celah manipulasi bisa terjadi sehingga timbul perbedaan hasil perolehan suara.

Memang tak mudah mencari penyelenggara yang profesional dan mampu melaksanakan pekerjaannya sampai selesai sesuai ketentuan yang ada, terutama di tingkat KPPS. Sialnya, justru tingkat KPPS inilah yang cenderung terabaikan dan luput dari pantauan KPU. Padahal, KPPS sangat rawan terjadinya kecurangan dalam Pilkada. Walaupun ada antisipasi untuk menurunkan praktik kecurangan dengan melibatkan saksi, sering kali praktik manipulatif yang dilakukan penyelenggara sulit diketahui publik.

Isu netralitas paling krusial

Isu netralitas menjadi paling krusial dalam Pilkada serentak 2018. Pasalnya, isu netralitas berpotensi melibatkan lebih banyak orang seperti aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Isu ini membuat kecurangan Pilkada makin tinggi ketimbang politik uang. Bedanya kalau politik uang langsung menyasar ke pemilih, tapi kalau netralitas ASN, TNI-Polri lebih ke kebijakan dan kelompok yang terorganisasi.

Wajar saja jika Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlihat khawatir dengan ketidaknetralan oknum BIN, Polri, dan TNI dalam Pilkada serentak 2018. Menurut mantan Presiden RI ke-6 ini, ketidaknetralan oknum tersebut terjadi secara nyata di beberapa daerah perserta Pilkada seperti Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Riau hingga Jawa Barat.

Kendati demikian Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa netralitas ketiga badan itu bersifat mutlak dan tidak perlu diragukan lagi. “Netralitas TNI, Polri dan BIN adalah bersifat mutlak dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada,” kata presiden menegaskan, di kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Lebih jauh Jokowi mengatakan telah memberi arahan kepada pimpinan masing-masing lembaga itu untuk menjaga netralitas aparat. “Ini sudah saya tegaskan untuk disampaikan ke jajaran yang ada di Polri, TNI dan BIN. Sudah saya sampaikan kepada Kabin, Kapolri dan Panglima TNI. Jadi tidak usah ditanyakan lagi,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama Jokowi mengajak seluruh warga mengawasi pelaksanaan pemilu dan Pilkada. “Kita mengundang masyarakat untuk bersama-sama mengawasi. Marilah bersama-sama kita awasi. Ada ketentuannya, kalau dilihat ada yang tidak netral silakan dilaporkan ke Bawaslu. Jelas sekali saya kira,” ujarnya.

Persoalan netralitas ASN, TNI, dan Polri memang dinilai jauh lebih signifikan dalam mengkoordinasi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Selain netralitas ASN, yang dikhawatirkan netralitas penyelenggara Pilkada, dalam hal ini KPU. Sebab netralitas penyelenggara Pilkada menyangkut proses pungut dan hitung suara. Inilah yang harus diwaspadai yakni adanya potensi penggembosan atau penggelembungan suara, jual-beli suara, mobilisasi pemilih, dan sebagainya.

Pilkada serentak 2018 harus dijadikan komitmen bersama dalam membangun demokrasi di Indonesia. Kecurangan Pilkada justru menjadi sebuah kemunduran dalam berdemokrasi seperti yang pernah kita rasakan pada pemerintahan Orde Baru. Karena itu Pilkada serentak mesti dikawal serius agar suara yang diperoleh tidak bergeser secara ilegal. Sehingga jangan sampai terjadi hasil atau pemenang yang sudah diketahui sebelum pertandingan dimulai.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here