Awas, Politik Kartel Bayangi Pilgub Jatim 2018!

0
308

Nusantara.news, Surabaya – Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung di Indonesia memang memberikan angin segar bagi perkembangan demokratisasi yang masih berumur muda. Sistem pengambilan suara untuk menjaring aspirasi melalui Dewan Perwalian Rakyat (DPR) tingkat pusat maupun daerah, dapat tersalurkan secara langsung tanpa klaim beberapa pihak.

Namun, perjalanan demokrasi, terutamanya di wilayah Jatim masih menyisakan persoalan. Itu seiring dengan wacana calon tunggal yang akhir-akhir ini berhembus kencang pada Pilgub Jatim 2018. Dari hal ini, strategi politik kartel pun kembali tercium.

Politik kartel bukan hal baru dalam studi politik. Di tahun 1995, Richard Katz dan Peter Mair dalam jurnal Changing Model of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party sudah memperkenalkan politik kartel pada ranah partai politik (parpol).

“Politik kartel merujuk pada perpaduan sejumlah partai politik yang mendominasi kekuasaan negara. Partai-partai politik yang berada di luar kartel mengalami kesulitan ketika bersaing, sehingga dalam konteks elektoral misalnya, kebutuhan partai di luar kartel adalah perburuan rente (rent-seeking),” tulisnya.

Bau semerbak politik kartel di Pilgub Jatim 2018 semakin menyengat. Itu setelah Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang ngotot maju kembali ingin mencalonkan diri sebagai gubernur perlahan tapi pasti mulai memborong tiket partai. Setelah  dipastikan merebut tiket parpol dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gus Ipul mendaftar lagi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Saya akan mengumpulkan kekuatan lain untuk membentuk koalisi Jawa Timur,” kata Gus Ipul usai membuka Festival Ramadan 2017 di Masjid Al Akbar Surabaya, (26/5/2017).

Tidak berhenti di situ, Gus Ipul juga tampak agresif bersafari kepada elit-elit partai politik. Hampir seluruh partai politik dijajaki satu per satu. Dari sekian parpol, yang menarik adalah Partai Demokrat. Menariknya, di mana Ketua DPD Partai Demokrat Soekarwo yang juga Gubernur Jatim ternyata mengamini langkah Gus Ipul yang seolah sedang mengatur strategi kartelisasi politik.

“Ada dua suasana politik di era demokrasi. Banyak calon itu nyaman. Tapi musyawarah mufakat dengan calon tunggal itu bagus,” terang soekarwo (1/6/2017).

Melihat gejala yang nampak sebelum perhelatan Pilgub Jatim digelar 2018 mendatang, kartelisasi politik di wilayah Jatim tentu perlu diwaspadai. Apalagi kartelisasi politik sudah pernah terjadi pada Pilgub Jatim sebelumnya, yakni di tahun 2013. Hal itu seperti yang diungkap oleh mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli saat mengamati proses perhelatannya.

Rizal Ramli sempat mewanti-wanti agar Soekarwo yang saat itu maju untuk kedua kalinya tidak menerapkan politik kartel. Saat itu, koalisi banyak partai dibangun agar mengganjal calon tertentu, sehingga calon kuat tidak bisa maju dan mengganggu kekuasaan tertentu.

“Kartel kan bertujuan mengontrol sesuatu, misalnya tujuan mengontrol harga. Kartel hanya hidup dalam masyarakat kapitalis. Namun lalu terjadi pergeseran makna kartel dari konsep ekonomi ke konsep politik, yakni kekuatan politik yang terdiri atas koalisi banyak partai, guna mengganjal calon tertentu agar tidak bisa maju dalam kontes pemilu,” ungkap Rizal Ramli (7/5/2013).

Pilgub Jatim yang saat itu tampak berjalan sesuai dengan prosedur dan persyaratan kaidah demokrasi, tapi sesungguhnya di dalamnya telah terjadi praktek-praktek anti-demokrasi. Salah satu buktinya, muncul sengketa perkara hukum hingga ke tingkat Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, Akil Mochtar yang saat itu menjabat sebagai Ketua MK dalam menangani persoalan sengketa, akhirnya ditangkap KPK karena menerima suap Rp10 miliar untuk menyelesaikan perkara.

Pembajakan Demokrasi

Kartelisasi politik menjadi kemunduran demokratisasi yang tengah dibangun. Mengingat, dalam indeks demokrasi Jatim tahun 2015 untuk kebebasan dipilih dan memilih hanya naik 0,08 poin, dari angka semula yang 78,26 naik menjadi 78,34. Kartelisasi politik memberikan dampak negatif dalam pembangunan kesadaran dalam berdemokrasi.

Pengamat politik Universitas Airlangga Surabaya Airlangga Pribadi bahkan mengingatkan dampak negatif dari kartelisasi politik.

“Pertama kartelisasi politik dapat menganggu sirkulasi elite politik sebagai sesuatu yang amat krusial dalam demokrasi,” kata Airlangga dalam kartelisasi politik pilkada langsung.

Kedua, kartelisasi politik dalam suatu pasar politik yang terdistorsi dapat menyebarkan dan memperkuat money politic. Ketiga, praktek politik kartel dapat menghambat kesempatan muculnya figur pemimpin baru pilihan publik yang memiliki kapabilitas intelektual dan dan praktikal untuk mengelola daerah. Keempat, fenomena tersebut akan membatasi pilihan kandidat pemimpin yang ada.

Hadirnya pemilu secara langsung memang memberikan cahaya baru bagi kedaulatan rakyat. Namun perjalanan demokrasi yang cenderung prosedural malah semakin membuat rakyat terjebak dalam ketidakpastian buatan. Mungkin benar kutipan dalam satu film Sandra Bullock yang berjudul our brand is crisis, bahwa jika pemilu dapat merubah keadaan maka pemilu akan dilarang. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here