Awas, Setnov Bisa Lolos Lagi

0
1220

Nusantara.news, Jakarta – Tersangka megakorupsi e-KTP, Setya Novanto akhirnya ditahan di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK sejak Minggu (19/11/2017) malam. Kini, saatnya penyidik KPK kembali diuji profesionalismenya, jika gagal maka tidak tertutup kemungkinan Ketua DPR yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar Golkar itu bisa bebas dari jerat hukum.

Pakar hukum pidana Prof. Muzakir yang dihubungi Nusantara.news, Senin (20/11/2017) menilai penahanan Setnov di Rutan KPK menjadi babak awal bagi lembaga antirasuah untuk menunjukkan profesionalismenya khususnya bagi para penyidik. Menurutnya, ada dua pintu keluar bagi Setnov untuk lolos dari jerat hukum yang dipasang KPK.

Pertama, melalui praperadilan. Saat KPK pertama kali menetapkan Setnov sebagai tersangka e-KTP, Setnov menempuh praperadilan di PN Jaksel. Dan, Hakim Cepi Iskandar memutus mengabulkan sebagian gugatan Setnov, dengan demikian status Setnov sebagai tersangka gugur.

Kekalahan KPK di praperadilan saat itu menunjukkan sikap kurang profesional para penyidiknya. Apapun dalilnya, KPK kalah hanya karena bukti yang diajukan dari tahap penyelidikan dan penyidikan salah atau kurang kuat. Selain itu, hakim menilai KPK tidak menunjukkan adanya proses penyelidikan sebelum menetapkan Setnov sebagai tersangka. Sehingga itu dianggap melanggar ketentuan UU No 30 tahun 2002 tentang KPK.

“Putusan hakim praperadilan yang menggugurkan sprindik nomor 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017 lalu itu pukulan telak buat KPK. Sejak awal saya sudah ingatkan KPK agar berhati-hati dan jangan tergesa-gesa menetapkan Setnov tersangka sebelum punya minimal dua bukti yang cukup. Begitupun untuk penetapan Setnov sebagai tersangka untuk kedua kalinya saat ini,” jelas pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta ini.

Jangan sampai pola penetapan tersangka oleh penyidik KPK masih gaya lama. Yakni, menetapkan tersangka terlebih dahulu dan soal bukti belakangan. Contohnya, perkara Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan sebagai tersangka TPPU, RJ Lino mantan Dirut PT Pelindo II sebagai tersangka pengadaan Quay Container Crane (QCC) tahun 2010, dan Emirsyah Satar mantan Dirut Garuda sebagai tersangka pembelian mesin pesawat merk Roll Royce. Sampai saat ini, nasib perkara mereka masih menggantung tanpa kejelasan.

Kini, publik  menanti apakah KPK memang memiliki dua bukti yang sangat kuat untuk menjerat Setnov sebagai tersangka. Sebab bila tidak, maka opini publik akan berbalik negatif terhadap lembaga yang kini dipimpin Agus Rahardjo itu bahkan bisa jadi dianggap bagian dari skenario pelemahan KPK.

Selain itu, Muzakir juga mengingatkan perlunya hakim yang profesional, jujur, dan adil dalam memutus praperadilan Setnov. Jika, minimal dua bukti yang diajukan penyidik lemah atau hakimnya tidak professional, jujur, dan adil, maka peluang Setnov kembali menang di praperadilan terbuka lebar.

Di sisi lain, Muzakir juga menyinggung soal perlu tidaknya penyidik meminta keterangan Setnov sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu mengacu pada putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyebutkan soal keterangan calon tersangka,

Menurutnya, jika mengacu putusan MK tersebut memang wajib keterangan seseorang sebelum ditetapkan tersangka. Karena, disitulah seseorang bisa mengajukan bukti yang dimiliki jika dirinya tidak terlibat dalam perkara yang sedang diselidiki.

Namun, dalam KUHP tidak dikenal istilah calon tersangka, yang ada hanya saksi dan terlapor. Sementara, penyidik KPK sudah pernah meminta keterangan Setnov sebagai saksi.

“Saksi itu bisa untuk diri sendiri atau saksi untuk orang lain. Kan, Setnov sudah pernah dimintai keterangan sebagai saksi, jadi kalau konteksnya itu maka tentu penetapan Setnov sebagai tersangka untuk kedua kalinya itu sudah sah dan tidak mungkin digugurkan di praperadilan. Justru yang wajib dikhawatirkan bukti lain yang diajukan penyidik jangan sampai dianggap lemah,” paparnya.

Pintu keluar Setnov yang kedua adalah melalui sidang di Tipikor. Jika, KPK memenangkan gugatan Setnov di praperadilan, maka tentu kasusnya akan berlanjut dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Saat inilah, penyidik atau Jaksa KPK diuji profesionalismenya dalam menyusun dakwaan.

Dalam kasus ini, penyidik menjerat Setnov dengan Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah  dan paling banyak 1 miliar rupiah.”

Lebih lanjut, Pasal 3 menyebutkan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri sendiri atau  orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit  50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.”

Mengacu pada kedua pasal yang disangkakan itu, maka Setnov memiliki peluang untuk dipidana penjara minimal 4 tahun atau bahkan 1 tahun. Tapi, jika jaksa mampu menunjukkan alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian, maka bukan tidak mungkin Setnov akan mendekam di penjara selama 20 tahun atau bahkan seumur hidup.

“Kalau dasarnya pasal yang ditersangkakan, maka maksimal memang hukumannya seumur hidup. Tapi, kalau jaksanya tidak memiliki bukti kuat atau bukti yang diajukan tidak memiliki kekuatan pembuktian, maka bisa saja Setnov bebas atau hukumannya ringan sesuai pasal yang didakwakan nanti,” jelasnya.

Karena itu, Muzakir berharap kelak jaksa yang menyusun dakwaan tidak emosional. Jaksa bertindak tidak berdasarkan opini publik yang bisa jadi mudah dipatahkan terdakwa di pengadilan. Misalnya ada opini publik yang memaksa hukuman mati karena Setnov itu Ketua DPR,  tentu jaksa harus berhati-hati. Jangan sampai dakwaannya konyol sehingga mudah dipatahkan di pengadilan. Sebaliknya, jika jaksa mampu membuktikan besarnya uang yang diduga suap diterima Setnov, maka Setnov dijamin tak akan lolos.

Karena itu, jaksa juga bisa menjerat Setnov dengan alternatif Pasal 12 UU Tipikor yang menyebutkan :

1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

 pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Di sisi lain, hakim yang menyidangkan perkara Setnov juga harus memiliki tiga syarat, yakni jujur, profesional, dan adil. Sama seperti jaksa, para hakim memutus perkara tidak melibatkan emosil dan harus independen.

Baik hakim maupun jaksa harus menyadari betul bahwa kasus yang disidangkan ini melibatkan tokoh politik yang licin dan pejabat tinggi negara setingkat presiden. Wajar jika perkaranya disorot publik bahkan media internasional. Jaksa maupun hakim wajib terbebas dari beban lain selain penegakan hukum dan takut pada Tuhan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here