Awasi Dana Kampanye di Pilkada Jatim

0
59
"Ini dua sosok yang maju di Pilgub Jatim, 27 Juni 2018. Waspadai politik uang"

Nusantara.news, Surabaya – Hajat politik lima tahunan, yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sudah di depan mata, digelar pada 27 Juni 2018. Dua pasangan calon dipastikan maju, yakni Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno dan rivalnya Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak. Untuk pemilihan kepala daerah ini, pemerintah telah menggelontorkan dana yang tak sedikit, Rp 817 miliar. Anggaran itu digunakan untuk membiayai berbagai keperluan administrasi pelaksanaan pesta demokrasi serentak di 18 kabupaten/kota di Jatim.

Tentu, semua pihak sepakat dan berharap muncul sosok kepala daerah yang tak hanya bisa menjalankan roda pemerintahan, mampu melakukan perubahan menuju masyarakat yang lebih baik. Termasuk perbaikan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Dan, tidak korupsi saat menjabat sebagai kepala daerah. Jaminan untuk tidak melakukan korupsi, itu bisa dicegah saat melakukan kampanye dengan tidak menghamburkan uang untuk mempengaruhi masyarakat calon pemilih. Sebaliknya, masyarakat juga tidak gampang tergoda dengan iming-iming pemberian uang Rp 100 ribu atau berapa pun nominalnya.

Pahami Aturan KPU No. 5 Tahun 2017 Soal Dana Kampanye
“Perilaku negatif dibalut berbagai cara di ajang pemilihan kepala daerah semakin mengkhawatirkan, (akankah) ini juga terjadi di Pilgub Jatim?
Mengacu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 5/2017, pasangan calon termasuk yang maju di Pilgub Jatim tidak bisa seenaknya menggunakan dana kampanye semaunya sendiri. Mereka, terikat aturan dan jika melanggar akan ada sanksi berupa pembatalan pencalonan.
Batasan untuk masing-masing calon dalam penggunaan dana kampanye adalah sebesar Rp494.146.064.100. Termasuk sumbangan dana yang diterima dari pihak kedua juga harus terkontrol. Untuk bantuan dari perorangan dibatasi maksimal Rp 75 juta, sementara dari badan usaha maksimal sebesar Rp 750 juta.
“Berdasarkan Peraturan KPU No 5/2017 tentang dana kampanye, penggunaan dana kampanye bagi paslon tidak boleh lebih dari Rp 750 juta. Merujuk aturan ini, KPU Jatim membatasi besaran dana kampanye Rp 416 juta. Itu berdasarkan kalkulasi jumlah wilayah serta daftar pemilih tetap yang ada,” ujar Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito usai pengundian nomor urut pasangan di Hotel Mercure, Surabaya.
Pasangan calon juga dilarang menerima bantuan dana kampanye dari pihak asing, baik dari perseorangan warga asing, lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing, juga dari pemerintah asing. Juga tidak dibenarkan jika ada dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jika dilanggar selain bisa dilaporkan ke KPU, juga akan ada tindakan hukum.
Eko menegaskan, jika ada pasangan calon yang terbukti menggunakan dana bantuan dari asing alias ilegal, KPU bisa memberikan sanksi berupa pembatalan pencalonan meski pasangan tersebut akhirnya menang di pilkada.
Tentu, selain Bawaslu, masyarakat atau melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM), elemen kampus serta lainnya juga diharapkan untuk ikut melakukan pengawasan terhadap dana kampanye. Termasuk dana yang dihimpun dan dibelanjakan oleh pasangan calon untuk kepentingan kampanye, membiayai proses kampanye atau untuk mempengaruhi hasil kampanye. Meski uang bukan satu-satunya faktor penentu di dalam pemenangan pemilu, namun uang tetap menjadi faktor utama yang diperlukan dalam proses kampanye dan meraih dukungan pemilih.
Mengapa Dana Kampanye Pilkada Perlu Diawasi?
“Ayo awasi penggunaan dana kampanye”
Dana kampanye yang mencakup laporan penerimaan dan penggunaan keuangan perlu diawasi. Karena, sumbangan atau penerimaan dana kampanye rawan terhadap pelanggaran, baik pelanggaran ambang batas maksimal sumbangan, maupun
pelanggaran dari sumber penerimaan dana. Misalnya penyumbang adalah
BUMN atau sumbangan dari pihak asing.
Masyarakat perlu memahami, sumbangan dana kampanye rawan dimanfaatkan pihak tertentu sebagai sarana untuk “mengendalikan” calon kepala daerah yang nantinya terpilih. Utamanya dalam membuat kebijakan publik yang menguntungkan si pemberi sumbangan dana kampanye. Jika itu terjadi, calon yang terpilih tidak lagi berorientasi untuk bekerja bagi rakyatnya tetapi lebih cenderung melayani kepentingan penyumbang dana kampanye, ini yang berbahaya.
“Makanya, masyarakat harus jeli dan ikut mengawasi sumber dana kampanye serta penggunaannya. Jika tidak, kepala daerah terpilih akan tergelincir melakukan tindak pidana korupsi. Karena, dana kampanye yang di dapat melalui cara yang tidak benar akan memicu perbuatan korupsi, ini yang harus dicegah,” ujar Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan, Fatkhul Azis.
Manfaat Jika Masyarakat Ikut Mengawasi Dana Kampanye Pilkada
Dengan terlibat mengawasi dana kampanye, masyarakat akan dapat
memastikan bahwa dana kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah diperoleh dengan cara sah dan dilaporkan secara benar.
Jika itu dilakukan, masyarakat akan memiliki harapan yang lebih besar bahwa Kepala Daerah terpilih akan lebih independen dan berpihak kepada rakyat dalam membuat kebijakan publik.
Sesuai undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan KPU nomor 6 tahun 2010, mengatur soal dana kampanye. Pertama, harus transparan dan akuntabilitas dana kampanye, pasangan calon dan tim kampanye diwajibkan menyusun Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK).
Pasangan calon atau Tim Kampanye juga diwajibkan membuat pembukuan
dana kampanye dan membuat rekening khusus dana kampanye. Rekening
khusus dana kampanye ini menjadi satu-satunya rekening yang dipergunakan
untuk menampung seluruh dana kampanye.
Rekening dana kampanye harus dibuat atas nama pasangan calon atau tim kampanye. Harus dilaporkan oleh pasangan calon atau tim kampanye kepada KPU bersamaan pada saat pasangan calon mendaftarkan diri dan paling lambat 3 hari setelah penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU. Seluruh dana kampanye baik yang berasal dari pasangan calon maupun sumbangan dari pihak lain wajib dicatat dan ditampung dalam rekening khusus dana kampanye.
Jika pasangan calon atau tim kampanye menerima sumbangan dari pihak-pihak
tersebut, wajib dilaporkan ke KPU dan dana tersebut wajib diserahkan ke kas
daerah paling lambat 14 hari setelah selesainya masa kampanye. Pasangan calon yang
melanggar ketentuan ini, mendapat sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan
calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah.
Batas Nominal Sumbangan Dana Kampanye
Sumbangan dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp50 juta. Sumbangan dari kelompok atau perusahaan tidak boleh melebihi Rp 350 juta. Batas sumbangan tersebut bersifat kumulatif, artinya perseorangan yang memberikan sumbangan lebih dari satu kali maka total jumlah sumbangan tidak boleh melebihi batas tersebut.
Sumbangan yang berasal dari suami, istri, atau keluarga pasangan calon atau pengurus
partai politik dikategorikan sumbangan dari perseorangan yang tidak boleh melebihi
dari Rp 50 juta.
Untuk memastikan akurasi dan akuntabilitas laporan dana kampanye, maka LPPDK
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan oleh KPU. Masa audit paling lama 15
hari. Hasil audit atas LPPDK diumumkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
melalui media massa cetak/elektronik atau website.
Titik Rawan Pelanggaran Dana Kampanye Pilkada
Ada beberapa titik rawan pelanggaran yang biasanya terjadi. Yakni, manipulasi data sumbangan maupun data penyumbang dana kampanye, misalnya
pencatutan nama orang yang sebenarnya tidak menyumbang tetapi diklaim memberikan
sumbangan. Hal ini dimaksudkan untuk menyiasati larangan tentang ambang batas
jumlah sumbangan.
Penyumbang fiktif, misalnya pasangan calon mencantumkan si fulan
sebagai penyumbang, padahal nama dan identitas si fulan sebagaimana
dilaporkan sebenarnya tidak ada.
Jumlah sumbangan yang melebihi ambang batas. Penggunaan dana yang berasal dari dana Pemerintah, BUMN atau BUMD, terutama oleh pasangan calon yang berasal dari unsure incumbent.
Cara Memantau Dana Kampanye Pilkada
Untuk mempermudah pemantauan dana kampanye, masyarakat dapat
menggunakan check list sebagaimana tercantum dalam sejumlah keterangan yang dikeluarkan Bawaslu. Melalui check list, yang memuat hal-hal yang perlu dipantau dan alat ukur apakah kewajiban atau larangan tersebut dipenuhi oleh pasangan calon atau tim kampanye.
Adapun bahan informasi dasar yang dapat digunakan dalam proses memantau
dana kampanye adalah laporan hasil audit dana kampanye pasangan calon
kepala daerah dan wakil kepala daerah. Laporan ini bisa didapatkan dari data
yang diumumkan oleh KPU melalui media cetak/elektronik atau website, atau
data dilihat di kantor Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota.
Berdasarkan atas data LPPDK hasil audit tersebut serta check list pemantauan
dana kampanye, maka masyarakat dapat melakukan pemantauan melalui
penelusuran kebenaran dan akurasi laporan dana kampanye. Penelusuran ini
dapat dilakukan berdasarkan 2 parameter. Pertama, kebenaran identitas penyumbang dengan metode penelusuran antara lain, dengan menelpon jika ada nomor telepon. Menelusuri pemilik alamat dari Yellow page atau Surfing internet. Juga dengan mendatangi langsung ke alamat yang tertera.
Kelayakan penyumbang bisa dilihat dari kemampuan ekonomi dengan metode
penelusuran antara lain, wawancara aparat kelurahan, ketua RT, dan
warga sekitar rumah bersangkutan mengenai pekerjaan, aktivitas bersangkutan dan keluarga, menemui orang-orang yang dekat dengan bersangkutan (istri/suami, satpam, pembantu, teman setempat kerja dsb.). Penelusuran data hard copy seperti kartu keluarga.
Dari metode penelusuran seperti diatas dapat diungkapkan beberapa hal, pertama, indikasi pelanggaran undang-undang dalam bentuk sumbangan yang dipecah menjadi beberapa bagian dengan total yang melebihi batasan maksimum.
Indikasi dari modus ini dapat dilihat dari, dua atau lebih penyumbang perseorangan yang tinggal dalam satu alamat domisili. Penyumbang yang menyumbang melebihi ambang batas maksimal jumlah sumbangan, namun menyamarkan identitas misalnya dengan
memposisikan diri sebagai penyumbang perseorangan dan menyumbang selaku kelompok atau perusahaan.
Penyumbang yang identitasnya tidak jelas, atau fiktif. Serta dimungkinkan munculnya penyumbang yang identitasnya dipalsukan atau sumbangan yang tidak diakui oleh penyumbang. Penyumbang yang tidak layak secara ekonomi untuk menyumbang
sejumlah yang dilaporkan.
Batas Maksimal Dana Kampanye Rp 494 Miliar
Batas maksimal dana kampanye Rp 494 miliar tersebut berdasarkan kesepakatan antara KPU Jatim, Bawaslu Jatim, serta tim kampanye dari kedua pasangan calon peserta pemilihan Gubernur Jatim.
“Itu sesuai kesepakatan dan sudah ditandatangani oleh tim kampanye dari masing-masing pasangan, yakni Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno, dan tim kampanye Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak,” terang Eko.
Pilgub Jatim, Suara NU, Adu Program dan Ajakan Nostalgia
“Awasi penyimpangan dana kampanye untuk lahirnya Kepala Daerah anti Korupsi”

Jumlah pemilih di kontestasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim mencapai 31 juta, dan dipastikan membutuhkan biaya kampanye yang cukup besar. Termasuk untuk kebutuhan kampanye roadshow ke berbagai daerah di Jatim.

Untuk kampanye iklan di media, KPU menyiapkan pendanaan dan waktunya selama 14 hari. Paslon cukup menyerahkan desain, gambar, atau video yang dikehendaki ke KPU Jatim. Penggunaan dana kampanye diantaranya meliputi bahan kampanye, alat peraga, pertemuan terbatas yang harus dipatuhi pasangan calon.
Kedua pasangan yang maju di Pilgub Jatim, mereka adalah sama-sama berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU), yakni Khofifah dan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Khofifah, yang mantan Menteri Sosial RI, juga sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU. Sementara Gus Ipul selain pernah menjabat menteri juga pernah menjabat sebagai ketua Ansor Jatim.
Dipastikan dengan majunya dua nama kader terbaik NU itu akan membuat ‘ketegangan’ tarik menarik pengaruh untuk mendapat suara pemilih. Dipastikan juga suara NU tidak akan utuh hanya untuk satu nama. Itu mengingat nama Khofifah dan Gus Ipul masing-masing punya pengaruh yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Gus Ipul, memiliki kelebihan dua periode mendampingi Soekarwo sebagai Wakil Gubernur, ini akan menjadi penilaian tersendiri oleh masyarakat atas kiprahnya membenahi Jatim bersama Pakde Karwo.
Keberadaan Khofifah juga tidak bisa dianggap enteng, karena keberhasilannya menjadi Menteri Sosial di Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Soal pilihan masyarakat Jatim juga harus bijak, perpecahan dan dukung mendukung dipastikan akan menjadi warna tersendiri yang masing-masing kubu punya idola dan pilihan.
Sebagai rival lawas, karena pernah bertanding di Pilgub Jatim dua periode sebelumnya, pertemuan Khofifah dan Gus Ipul dipastikan akan seruh. Tentu pemilih juga harus lebih bijak sebelum menjatuhkan pilihan. Karena apa yang mereka lakukan adalah sangat menentukan nasib Jatim untuk lima tahun kedepan.
Untuk posisi Gus Ipul, merujuk pada hasil survei Surabaya Survei Center (SSC) peringkatnya terus meningkat, yakni diangka 64 persen dan untuk pasangan Khofifah-Emil diangka 59 persen. Penentunya adalah penilaian dari pengalaman dua periode mendampingi Pakde Karwo.
“Elektabilitas keduanya (Gus Ipul-Khofifah) terus saling berkejaran,” ujar pengamat politik dari Universitas Airlangga, Hari Fitriyanto.
Ini merupakan tantangan tersendiri bagi masyarakat pemilik hak pilih di Pilgub Jatim. Lantaran, kedua kandidat sama-sama dari NU, yang oleh semua pihak diharapkan tidak sampai membuat NU retak apa lagi pecah.
Untuk diketahui, pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur diusung oleh gabungan Partai (PDIP), Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Untuk pasangan Khofifah-Emil diusung oleh Partai Golkar, Partai Demokrat, NasDem, PPP, PAN, Hanura.
Layaknya dalam sebuah kompetisi, di Pilgub Jatim yang harus menjadi tonjolan untuk mendulang suara idealnya adalah saling adu program. Itu diharapkan untuk melahirkan pemimpin yang mumpuni, memahami segala persoalan dan membawa masyarakat Jatim menjadi lebih baik.
Sementara, unsur nostalgia juga tidak bisa ditepis menjadi bagian dari adu untung dalam mendulang suara. Munculnya Puti Guntur yang mendampingi Gus Ipul, tidak luput juga tersaji sebagai ajang nostalgia, dengan sosok Bung Karno dan Kiai Hasyim Ashari sebagai figur yang ditonjolkan.
Pengamat Politik dari Universitas Trunojoyo, Madura Mochtar W Oetomo menyebut di sirkuit Pilgub Jatim tidak bisa dipungkiri juga munculnya dongeng kisah kejayaan leluhur. Disadari atau tidak, rakyat kembali ditarik untuk mengenang kejayaan leluhur, sebagai tokoh pendiri bangsa.
Apa pun yang akan terjadi di Pilgub Jatim hendaknya menjadi acuan untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan di Jatim, yakni terciptanya kerukunan dan keutuhan masyarakat dari ancaman bahaya perpecahan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here