Menunggu Janji Pemerintah Soal Freeport (2):

Awasi Siasat AS yang ‘Menekan’ Soal Freeport

0
61
PT Smelting di Gresik, perusahaan pengelola bahan baku konsentrat PT Freeport Indonesia .

Nusantara.news, Jakarta, –Seminggu yang lalu, pemerintah mengatakan,  akan mengumumkan hasil  proses perundingan kepada publik yang intinya kepentingan nasional akan terakomodasikan. Ternyata, hasil perundingan belum mencapai kata sepakat, juga belum kelarnya kesediaan Freeport membangun fasilitas pengolahan tembaga (smelter).

Pembahasan negosiasi itu sendiri  baru menghasilkan bahasan jangka panjang yakni pembicaraan mengenai stabilitas investasi, keberlangsungan operasi Freeport dan pembangunan smelter. Itu artinya perundingan memang tidak rampung.

Banyak kalangan mempertanyakan soal tenggat waktu 8 bulan masa perundingan itu, salah satunya adalah apakah pemerintah ‘mengalah’ atas tekanan yang akan membawa kasusnya ke arbitrase? Ataukah ada tekanan langsung dari Paman Sam  terhadap pemerintah, yang  bulan ini akan mengirim wakil Presidennya, Mike Pence,  ke Indonesia? Yang jelas, selama 8 bulan ke depan, ini merupakan pertarungan seru antara Pemerintah dengan Freeport.

Tentunya, pemerintah harus juga ‘mengintip’ siasat model apa yang akan digelar Freeport untuk memenangkan pertarungan tersebut. Sebab, dunia tahu apabila sudah menjadi kemauannya, segala cara pun akan ditempuh oleh AS untuk memenangkan pertarungan baik di bidang militer maupun dalam perjanjian bisnis atau perdagangan. Dalam hal ini, sangat mungkin pemerintah AS  ikut  campur tangan membela kepentingan Freeport yang banyak memasukkan pundi-pundi devisa ke negerinya.

Seperti diketahui, di mana pun, kapan pun, pemerintah AS akan selalu membela kepentingan dunia bisnisnya, sekalipun harus ‘bermain kayu’. Seringkali Paman Sam memakai siasat memutar untuk menekan negara lain jika kepentingannya terganggu. Dan bisa jadi pengumuman Presiden Donald Trump,  bahwa Indonesia adalah salah satu sebagai negara yang mencurangi  perdagangan AS, merupakan siasat memutar yang pada dasarnya adalah untuk menekan Indonesia dalam hal kasus Freeport.

Memang baru-baru ini, Trump memerintahkan stafnya untuk mengumumkan negara-negara yang bertanggung jawab atas defisit perdagangan Amerika Serikat yang mencapai US$ 50 miliar di mana salah satu negara tersebut adalah Indonesia. Sekretaris Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan, salah satu perintah Trump berupa analisa negara per negara dan produk per produk di mana hasilnya akan dilaporkan pada Trump dalam 90 hari.

Dalam negosiasi yang memakan waktu 8 bulan tentu pemerintah mengharapkan adanya penyelesaian terbaik berupa win-win solution. Tetapi, jika tidak ada penyelesaian seperti yang diharapkan, bagaimana sikap pemerintah Indonesia terhadap Freeport? Solusi terbaiknya tentu mengembalikan Freeport ke perjanjian Kontrak Karya (KK) hingga masa kontrak berakhir hingga 2021, kontrak tersebut tidak perlu lagi diperpanjang kepada Freeport. Apakah Freeport mau hal itu terjadi?

Dalam hal ini, pemerintah bisa saja mengganti investor baru. Bukan apa-apa sih. Di belakang Jokowi sudah menunggu banyak investor dari negara lain, salah satunya tentu saja negara China yang selama ini investasinya sudah begitu banyak berkiprah di berbagai bidang seperti energi, infrastruktur, perkeretaapian, pelabuhan, dan sebagainya.

Konon, selentingan terdengar kabar bahwa Pangeran Alwaleed bin Talal yang digandeng Luhut telah siap menjadi investor baru di gunung emas Papua itu menggantikan Freeport.

Bagi pemerintah dan rakyat Indonesia, pada dasarnya, siapa pun yang akan berinvestasi di negeri ini tidak menjadi masalah asalkan memenuhi rasa keadilan yang mampu mengucurkan pemerataan berujung kesejahteraan. Dan, yang paling penting lagi adalah mengikuti aturan main dari regulasi yang merupakan amanah dari undang-undang yang berlaku di negeri ini.

Bicara bisnis adalah bicara fair. Dalam hal ini, perlu diingat, pemerintah adalah pemberi izin, bukan setara dengan korporasi asing di dalam hal kerja sama. Itu artinya, pemerintah harus memegang kendali dengan saham yang lebih besar dari perusahaan asing.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here