Ayo, Gencarkan Kampanye Negatif

0
72

SOAL kampanye negatif kembali jadi perdebatan. Berawal dari pernyataan Presiden PKS Sohibul Iman di acara konsolidasi internal partai itu yang menyebut para caleg dari partainya dibolehkan kampanye negatif. Kampanye negatif, kata Sohibul, adalah kampanye yang menampilkan kelemahan lawan. “Tapi sejauh ada fakta, itu boleh,” katanya.

Pendapat itu disetujui oleh Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding. Menurutnya, kampanye negatif diperbolehkan, tapi ada syaratnya, yakni berdasarkan data dan fakta. Meski demikian, Karding tetap menaruh keberatan. Sebab, menurutnya, hal itu tak sejalan dengan tujuan berkampanye, yakni membangun kebersamaan, membangun solidaritas, dan membangun demokrasi yang sehat.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menanggapi. “Kampanye negatif tidak dilarang, dan tidak dihukum karena memang berdasarkan fakta, dan yang bisa dihukum adalah kampanye hitam,” kata Mahfud MD lewat akun Twitter-nya @mohmahfudmd, Minggu, 14 Oktober 2018.

Wapres Jusuf Kalla menganggap kampanye negatif memang sudah dihindari. Dia mengibaratkan politik seperti bermain bulutangkis. Pemain bisa mendapat poin melalui smash yang akurat, atau dapat poin karena lawannya melakukan kesalahan.

“Kesepakatan” para politisi dari kedua kubu calon presiden ini tentang boleh tidaknya kampanye negatif, terus terang melegakan. Sebab, saling paham itu akan memperkecil kemungkinan gesekan antarkubu, manakala kubu yang satu membuka aib kubu yang lain.

Kita setuju, sejauh kampanye itu tidak mengungkap hal-hal yang berbau fitnah, ya, apa salahnya. Jika yang dibongkar adalah hal-hal yang sepenuhnya faktual tentang diri sang calon pemimpin, itu justru penting.

Kalau memang bukan fitnah tanpa dasar, tak ada salahnya. Publik perlu tahu semua sisi, sisi baik dan sisi buruk, dari seorang calon pemimpin sebelum publik memutuskan memilih mereka.

Sebab, sisi baik setiap calon, semua orang sudah tahu. Toh itu yang mereka kampanyekan sepanjang hari. Tapi, sisi buruknya, manalah mungkin mereka akan memaparkan aib dirinya sendiri. Oleh karena itu, perlu pihak lawan untuk membongkar cacat itu.

Namun tidak berarti calon pemimpin yang cacat itu tak layak dipilih. Toh manusia tak ada yang sempurna. Yang penting adalah hak rakyat untuk mengetahui  keburukan sang calon pemimpin jangan dikebiri dengan alasan menolak kampanye hitam. Biarlah rakyat yang menentukan, untuk memilih mana yang derajat keburukannya paling rendah.

Kampanye seperti ini justru memberi informasi pembanding kepada rakyat untuk menilai calon pemimpinnya. Tidak fair, jika rakyat mendengar informasi yang bagus-bagus saja dari sang calon pemimpin, tanpa sepotong pun episode buruk sepanjang karirnya.

Jadi, kampanye begini justru diperlukan, agar publik bisa melihat seorang calon pemimpin dari berbagai sisi. Dengan mengetahui sisi baik dan sisi buruk itu, rakyat Indonesia tidak seperti membeli kucing dalam karung dalam pemilihan presiden.

Bahwa kampanye seperti ini bisa diartikan sebagai serangan terhadap calon pemimpin, tidak ada yang perlu dipersoalkan tentang itu. Sejauh serangan itu faktual, punya bukti yang kuat, harus dipandang sebagai bagian dari demokrasi.

Pihak yang diserang harus menanggapinya dengan dewasa. Bantahlah kalau memang salah, tapi jangan mengelak seandainya benar. Lakukan klarifikasi secara hukum. Kalau tidak, selamanya akan menjadi pengganjal, karena publik tak  tahu mana yang benar dan yang salah.

Namun, ada dua hal yang perlu ditekankan. Pertama, praktek kampanye negatif yang berbasiskan data dan fakta ini harus dilakukan secara sangat cermat. Perlu verifikasi yang teliti tentang data dan fakta negatif yang hendak dikampanyekan menyerang lawan.

Meskipun kampanye negatif ini kita letakkan dalam konteks berdemokrasi, namun bukan berarti mengabaikan aspek pertanggungjawaban secara hukum. Pihak yang melakukan kampanye negatif harus memikul segala konsekuensi atas perbuatannya, mulai dari keharusan validasi dan verifikasi data dan fakta, sampai mempertanggungjawabkan secara hukum apabila data dan fakta itu menyimpang dari kebenaran.

Kedua, kedua kubu pasangan capres harus menghindari kampanye negatif yang “dititipkan” ke barisan pendukung yang tidak termasuk dalam tim pemenangan yang resmi. Sebab, untuk menghindari risiko pertanggungjawaban, bukan tak mungkin barisan pendukung inilah yang dimanfaatkan.

Dalam hal ini, peran penyelenggara pemilu menjadi sangat penting. KPU dan Bawaslu harus merumuskan mekanisme pemberian sanksi terhadap pihak yang melakukan kampanye negatif tanpa data dan fakta. Peran penegak hukum juga menjadi utama. Jika ada kampanye hitam yang dilakukan oleh kedua pihak, atau relawan pendukung, mesti ada penegakan hukum yang tegas.

Jika tidak, kampanye negatif akan berujung bencana.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here