Azyumardi Azra: NKRI Berdiri karena Sifat Akomodatif Islam dan Ulama di Nusantara

0
431
Foto: Nusantara.news/Imam T

Nusantara.news – Indonesia, negara mayoritas muslim, bahkan terbesar di dunia jumlah penduduk muslimnya, sejak dulu banyak melahirkan tokoh ulama. Tersebutlah nama-nama ulama besar seperti Syekh Nawawi Al Bantani, Abd Al-Rauf Al Sinkili, Muhammad Yusuf Al Makassari, Syekh Khatib As Sambasi, dan lain-lain. Mereka pada abad ke-19 berada di Masjidil Haram Makkah menjadi poros ulama-ulama Nusantara.

Sejarah mencatat, simpul-simpul utama jaringan ulama itu di kemudian hari terkonsolidasi dalam suatu poros untuk menegakkan bangsa bernama ‘Indonesia’.

Adalah Syekh Hasyim Asy’ari dengan NU-nya, KH Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah-nya, KH Ahmad Sanusi dengan Persatuan Islam (Persis)-nya, Tuan Guru Zainuddin bin Abdul Madjid dengan Nahdlatul Wathan-nya, dan banyak lagi figur ulama lain. Mereka menjadi panutan, tidak saja bagi kelompok atau organisasinya tapi bagi segenap bangsa Indonesia.

Di era Indonesia sekarang, ulama pemersatu sekelas nama-nama tersebut agaknya mulai langka. Sejumlah ulama malah terjebak dalam konflik kepentingan berlatar politik, kekuasaan, maupun material. Masyarakat atau umat kehilangan figur panutan, bahkan ada yang tak mengerti bagaimana adab menghormati ulama, berani mencaci dan menghina secara terbuka.

Ada apa dengan ulama dan umat Indonesia? Apakah bangsa ini benar-benar telah mengalami krisis ketokohan ulama? Wartawan Nusantara.news, Imam Tamaim beranjangsana ke Prof. Dr. Azyumardi Azra, CBE, seorang tokoh dan pakar keislaman, di kantornya kawasan Kampus II UIN Jakarta, Senin, 13 Maret 2017.

Prof. Azra, demikian dia akrab disapa, adalah penulis buku “Jaringan ulama: Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad ke-17 dan 18: melacak akar-akar pembaruan pemikiran Islam di Indonesia” (Mizan:1993), buku yang awalnya merupakan desertasi untuk meraih gelar Ph.D pada Departemen Sejarah di Columbia University, New York tahun 1992.

Dia merupakan mantan Rektor (1998-2006) dan Direktur Sekolah Pascasarjana (2006-2015) UIN Jakarta.

Pada 2010, pria kelahiran Padang Pariaman, Sumatera Barat, 4 Maret 1955 ini memperoleh gelar Commander of the Order of British Empire, gelar kehormatan dari Kerajaan Inggris. Dengan gelar ini, Azra adalah orang pertama di luar warga negara anggota Persemakmuran yang boleh mengenakan Sir di depan namanya. Berikut petikan wawancaranya:

Apakah Anda sepakat jika dikatakan Indonesia yang mayoritas muslim, saat ini tengah mengalami krisis ulama?

Menurut saya, kalau dikatakan krisis sih tidak. Jika dikaitkan dengan konteks ulama Kebangsaan, NKRI, Pancasila, maupun Bhineka Tunggal Ika, masih banyak ulama yang tetap memiliki komitmen kuat terhadap empat pilar itu. Mereka itu ada di NU, Muhammadiyah, dan ada di banyak organisasi keislaman lain di seluruh Indonesia.

Memang ada yang mungkin tidak suka dengan Pancasila atau yang bersikap sektarian, tapi kan jumlah mereka itu segelintir.

Secara umum saya berani mengatakan bahwa ulama Indonesia yang benar-benar memahami agama, paham mengenai politik, budaya Indonesia dalam hubungannya dengan Islam itu sangat banyak, mungkin 95% dari keseluruhan ulama yang ada.

Apakah mereka (yang tersebar di berbagai organisasi keislaman) otomatis disebut sebagai ulama?

Ya, ulama itu kan pengertiannya, orang-orang yang ahli dalam bidang agama seperti ilmu fikih atau tafsir.

Islam memang berbeda dengan agama lain dalam melahirkan ulama, misalnya di Kristen ada Seminari yang khusus melahirkan calon pendeta atau pastor, di Hindu orang tidak bisa sembarangan menjadi Pedande, demikian juga dalam agama Budha ada lembaga khusus untuk melahirkan Biksu. Di Islam tidak ada pentahbisan seperti agama lain, misal di Indonesia yang sebesar ini saja tidak ada semacam Seminari yang menghasilkan Imam atau Khatib. Paling banter lembaga kader mubalig seperti yang ada di Muhammadiyah atau NU.

Jadi, kalau secara teoritis sebetulnya siapa saja bisa menjadi ulama, asalkan memiliki pengetahuan tentang keislaman walaupun minimal, tapi dia bisa menyampaikan dengan baik.

Menurut Anda, kalau sekarang umat tidak hormat atau cenderung meremehkan ulama, lewat sosial media misalnya, bukankah karena adanya persoalan pada kapasitas ulama?

Menurut saya, itu orangnya yang tidak paham. Saya tidak ingin mengatakan yang berperilaku seperti ini (menghina) adalah umat, karena sejatinya hanya segelintir orang saja. Mereka tidak paham dengan ulama, atau bisa jadi karena punya ideologi pemahaman keagamaan atau kecenderungan politik yang berbeda. Saat ini, hal itu mempengaruhi sikap mereka terhadap ulama.

Ada yang menganggap, di abad ini tidak lahir ulama berkaliber internasional, minimal regional di Indonesia?

Nggak juga, reproduksi calon ulama tetap berjalan, apalagi Indonesia ini satu-satunya negara mayoritas muslim yang masih punya banyak pesantren, sekitar 30 ribuan menurut data terakhir dari Departemen Agama.

Memang, tidak seluruh lulusan pesantren itu menjadi ulama, tapi yang jadi ulama cukup banyak. Kemudian di negeri kita ini paling banyak madrasah atau sekolah Islam, banyak juga melahirkan ulama, meskipun tidak sebanyak pesantren. Ada juga perguruan tinggi Islam, baik negeri atau swasta, seperti IAIN, UIN, UII, Unisba, Unisma, Universitas Muhammadiyah atau Universitas NU, juga melahirkan ulama.

Tapi apakah yang terlahir sekaliber ulama Nusantara zaman dulu?

Menurut saya, sekarang juga sama. Ambil contoh, KH. Said Aqil Siradj, KH. Hasyim Muzadi,  Din Syamsuddin, tokoh-tokoh ulama Indonesia ini sering diundang ke mana-mana, dan sampai sekarang ulama Indonesia seperti mereka masih sangat dihormati di negara-negara Arab, di Timur Tengah.

Pak Quraisy (Prof. Dr. Quraish Shihab) misalnya, kurang apa dia sebagai ulama. Dia mufassir, menulis tafsir Almisbah berjilid-jilid, hanya saja baru ditulis dalam bahasa Indonesia. Tidak salah, menurut saya bagus saja karena yang ada dalam pikirannya bagaimana mengajak umat Islam Indonesia paham Alquran dan tafsirnya. Dia bisa saja menulis dalam bahasa Arab, tapi pembacanya pasti kurang, karena di Indonesia yang mengerti bahasa Arab terbatas.

Memang, (jika dibandingkan) secara kapasitas keilmuan tentu ada lebih dan kurangnya (ulama dulu dan sekarang). Paling mencolok, ulama kita saat ini tidak terlalu produktif menulis karya, berbeda dengan ulama zaman dulu. Walaupun sekarang mereka juga menulis artikel, makalah, tapi tidak dalam buku yang lengkap.

Namun, di pesantren-pesantren sebenarnya produksi kitab oleh ulama itu masih ada sampai sekarang. Masih ada ulama-ulama yang menulis, meskipun peredaran karyanya terbatas.

Nah, tugas kita, termasuk kami di sini (selain mengajar, Prof. Azra saat ini juga bergiat di lembaga Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat/PPIM UIN Jakarta), hari ini dan ke depan adalah berupaya agar karya-karya keislaman itu menyebar lebih luas. Di sini (PPIM) ada penelitian mengenai naskah-naskah keislaman dan hingga sekarang produksi naskah itu masih terus berlangsung di kalangan ulama kita.

Saya juga mengusulkan perlunya lembaga penerjemah karya-karya ulama Indonesia ke dalam bahasa Arab dan Inggris. Mungkin semacam konsorsium dari umat Islam atau bisa juga semi pemerintah atau kementerian agama.

Bagaimana Anda melihat fenomena gerakan umat Islam seperti 411 dan 212, kaitannya dengan bela Islam dan Ulama?

Menurut saya, ini bukan dalam kaitan bagaimana umat memahami makna keulamaan. Tapi ini lebih karena ketersinggungan emosi keagamaan karena Ahok dan al-Maidah-51, yang kemudian berbaur dengan masalah politik. Tapi itu fenomena sesaat saja dan tidak berkelanjutan.

Dalam sejarah Indonesia, yang seperti ini belum pernah ada. Saya kira, itu karena pengaruh media sosial, dimana orang dengan cepat bisa dimobilisasi apalagi orang bisa melihat konten  bersifat provokatif di medsos. Dulu kan belum ada medsos, itu sebabnya dulu tidak pernah terjadi gerakan seperti ini.

Akhir-akhir ini di Indonesia berkembang wacana Islam Nusantara, yang disosialisasikan baik oleh Pemerintah maupun organisasi-organisasi masyarakat Islam, termasuk NU. Prof. Azra sudah menulis buku berjudul Islam Nusantara sejak tahun 2003.

Tahun 2003, Anda menulis buku ‘Islam Nusantara’, apa yang ingin Anda sampaikan dengan frasa ‘Islam Nusantara’?

Islam nusantara itu distingtif, khas ketimbang Islam di Arab, India, atau Pakistan. Islam Indonesia yang bersikap tawasuth wasathiyah. Seperti wasit dalam sepak bola, berada di tengah, tidak berpihak kepada salah satu. Lalu, tawazun yang selalu seimbang, dan i’tidal, yang selalu adil.

Islam model ini muncul karena terjadi proses akomodasi dan akulturasi dengan budaya lokal. Islam Nusantara bisa mengadopsi budaya lokal dengan penyesuaian ajaran-ajaran pokok dalam Islam. Misalnya, pesantren atau surau itu adalah lembaga yang sudah ada sebelum Islam tapi diadopsi dalam Islam.

Termasuk mengakomodasi NKRI dan Pancasila?

Karena sifatnya yang embedded (melekat) dalam budaya, Islam menjadi inklusif dan akomodatif, sehingga ketika terjadi pergerakan Nasional pada dasa warsa pertama abad ke-20 hingga penjajahan Jepang dan perumusan bentuk Indonesia, sikap akomodatif itu muncul dalam penerimaan NKRI dan Pancasila, bukan Negara Islam atau negara berdasarkan Islam tapi negara yang dibangun dengan sistem politik modern.

Makanya, awal November 1945 Wapres Mohamad Hatta memaklumkan kepada masyarakat Indonesia untuk mendirikan parpol-parpol, yang kemudian terwujud puncaknya pada sistem pemilu tahun 1955 yang multipartai dan kompetitif. Tidak mungkin NKRI bisa berdiri, Pancasila bisa diterima, kalau tidak ada sifat akomodatif dari Islam dan ulama di Nusantara.

Apa saran Anda untuk ulama dan para intelektual muda calon ulama saat ini?

Untuk ulama pada umumnya, yang paling penting adalah tetap mempertahankan integritas keulamaannya, jangan mudah digiring ke sana-sini untuk kepentingan yang bersifat politik, material atau jabatan. Ulama harus betul-betul menjadi pewaris para nabi, yang integritasnya tepercaya. Jika dia bisa memelihara integritas, dia tidak mudah mengarahkan pandangan pemahaman keislaman sesuai dengan basis politik sendiri, atau kepentingan material sendiri.

Karena kita melihat ada juga ulama yang tidak tahan godaan politik. Itu yang disebut Imam al-Ghazali sebagai su’ul ulama, ulama yang tidak baik.

Bagi para ulama muda atau kader ulama, perdalam kemampuan keislaman secara menyeluruh, jangan sepotong-sepotong, karena eksesnya bisa menimbulkan fanatisme berlebihan terhadap mazhabnya sendiri, yang kemudian menimbulkan sektarianisme. Pada tingkat sektarianisme, umat akan terpecah belah, apalagi jika terkait masalah politik, kekuasaan, pemilu atau pilkada, sehingga menimbulkan distrosi ajaran.

Dalam berpolitik, boleh saja ulama menghimbau agar jangan memilih calon tertentu, tapi jangan sampai menghukumi orang Islam yang lain, seperti melarang menyalati jenazahnya karena beda pilihan politik.

Bagaimana Indonesia sebagai negara muslim terbesar menyikapi isu ‘kebencian terhadap Islam’ yang berkembang di Amerika dan Eropa?

Bagi Indonesia pengaruhnya tidak akan banyak, itu tadi, karena establish-nya Islam Nusantara. Bahkan oleh negara-negara Barat Islam Indonesia diharapkan punya peran yang lebih aktif dalam ikut mendamaikan dunia.

Saya sering diundang ke Amerika dan Eropa, ke negara-negara Benelux (Belanda, Belgia, dan Luksemburg), Prancis dan ditanya apa rahasia Indonesia dalam membangun Islam yang wasathiyah (moderat), mereka ingin tahu. Saya juga diundang ke Vatikan, lalu Inggis untuk menjelaskan hal itu.

Di Amerika dan Eropa saat ini menggejala populisme dengan hadirnya Donald Trump dan sejumlah tokoh sayap kanan Eropa seperti Geert Wilders (dan Marine Le Pen) dan menguat kebencian terhadap Islam. Ini hasil saling mempengaruhi dua faktor: Pertama, faktor internal di Eropa dan Amerika sendiri yang saat ini menghadapi kesulitan ekonomi sehingga para politisi sayap kanan mencari ‘kambing hitam’ salah satunya imigran, dan kebetulan di Eropa dan Amerika kebanyakan imigran adalah Islam. Jadi, sempurna-lah menjadi kambing hitam.

Kedua, faktor internal tadi bertemu dengan gejala dalam masyarakat muslim sendiri baik di Eropa maupun Amerika, yaitu  meningkatnya alienasi dan rasa frustrasi karena mereka tidak bisa terintegrasi ke dalam masyarakat Eropa atau Amerika, mereka tetap menjadi warga negara kelas dua atau tiga. Sampai saat ini, ‘secara halus’ mereka masih menghadapi disikriminasi dalam hal-hal tertentu, ditambah muslim di sana tidak sensitif dengan budaya setempat. Mereka banyak tidak menjalankan prinsip “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”. Budaya asal dibawa,  di mana-mana memakai burka, cadar atau niqab yang justru membangkitkan self defence mechanism dari warga setempat, lalu memunculkan kecurigaan dan permusuhan. Tapi sikap  Donald Trump terhadap muslim dan imigran juga keterlaluan.

Menurut saya, orang Islam jika mau lebih bisa diterima, harus lebih sensitif pada budaya lokal. Sehingga bagi saya, Islam Nusantara di Indonesia ini seharusnya menjadi model bagi negara lain seperti Arab Saudi, Pakistan, dan lainnya. Sebab jika mereka mempertahankan Islam model sekarang yang tidak toleran, maka tidak akan punya masa depan. Itu hanya akan membuat Islam sebagai agama semakin sulit, dan membuat orang Islam juga semakin sulit. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here