Babak Baru Kasus RS Sumber Waras, Ahok Ketar-Ketir

0
327
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno akan menempuh jalur diplomasi untuk pengembalian kelebihan pembayaran lahan RS Sumber Waras kepada Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Kalau masih tidak kooperatif, maka akan dibawa ke ranah hukum.

Nusantara.news, Jakarta – Babak baru kasus pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras kembali menyeruak. Setelah setahun lebih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‘mempetieskan’ kasus RS Sumber Waras, kini ada harapan baru lewat pengadilan perdata.

Kita tahu, kasus RS Sumber Waras penuh kelicikan. Prosesnya menabrak aturan, pembayarannya dilebih-lebihkan (mark up), dan yang paling menyakitkan ternyata lahan rumah sakit itu bermasalah. Tapi kita juga tahu, sejak Maret 2016 Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan kasus RS Sumber Waras tak ada niat jahat, maka seolah kasus itu tenggelam ditelan zaman. Masuk peti es.

Ihwal munculnya kembali kasus RS Sumber Waras ketika Pemprov DKI Jakarta ketika Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Michael Rolandi menemui pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW).

Sandi merasa perlu memerintahkan Michael untuk menagih kelebihan bayar lahan RS Sumber Waras senilai Rp191,33 miliar kepada YKSW. Penagihan itu sendiri atas rekomendasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tujuannya agar hasil audit keuangan Pemprov DKI Jakarta naik kelas dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Ini yang saya perjuangkan dan ini adalah amanat dari audit BPK sepanjang tahun, ternyata ada masalah transaksi RS Sumber Waras yang belum selesai,” kata Sandi.

Namun demikian, ternyata YKSW menolak mengembalikan kelebihan bayar Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Batalkan transaksi

Atas dasar penolakan itu, Sandi berinisiatif untuk melakukan pembatalan transaksi pengadaan lahan RS Sumber Waras karena ada kelebihan bayar tadi. “Karena opsi pertama meminta pengembalian lahan ditolak, maka kami akan coba opsi kedua, yakni membatalkan transaksi pengadaan tanah,” jelas Sandi.

Hanya saja, Sandi mengaku prosesnya akan tetap berbicara secara kekeluargaan dengan pihak YKSW agar mau membatalkan transaksi. Jika tidak juga tercapai kesepakatan, baru kemudian dipersiapkan langkah hukum.

“Jadi untuk opsi pertama sudah kita lakukan dan sudah mendapat jawaban, mereka tidak bersedia. Sedangkan untuk yang opsi kedua itu kami mengutamakan pembicaraan kekeluargaan dulu untuk mencari titik temu,” terang Sandiaga.

Sandi mengkau paling mudah adalah membatalkan transaksi, hanya saja harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Kalau ada salah satu pihak tak setuju, maka pembatalan transaksi tidak bisa dilakukan.

Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk membatalkan transaksi lahan RS Sumber Waras adalah lewat pengadilan.

Pihak YKSW dikabarkan akan menggugat hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sandiaga pun mempersilakan pihak Sumber Waras menggugat ke pengadilan.

“Ya, itu merupakan hak pihak Sumber Waras dan itu harus kami hargai. Kalau kami nggak ada agenda lain, kami ingin pencatatan ini, aset negara, ini uang rakyat, kami ingin dicatat dengan baik. Hasil temuan BPK ini kami inginkan tertindaklanjuti,” papar Sandi.

Wakil Gubernur sendiri berniat mengadakan pertemuan dengan YKSW sebelum membawa masalah ini ke pengadilan. Pertemuan itu guna mencari titik temu dari permasalahan lahan RS Sumber Waras.

“Seperti kita ketahui, menagih sudah, dan sudah dijawab tidak bersedia. Membatalkan itu kan tidak bisa sepihak, membatalkan itu harus kedua belah pihak. Dan perjanjian itu hanya bisa dibatalkan juga oleh pengadilan kalau seandainya kedua pihak itu tidak bersepakat,” tutur Sandiaga.

Babak baru

Tentu saja langkah yang ditempuh Sandi demi memperbaiki administrasi keuangan Pemprov DKI. Upaya perbaikan administrasi keuangan itu sendiri memiliki sandaran hukum yang kuat, yakni hasil temuan audit investigasi BPK pada pengadaan lahan RS Sumber Waras tahun 2014.

BPK sendiri melakukan audit berdasarkan order KPK demi memiliki pijakan dalam penegakkan hukum. Anehnya setelah hasil audit investigasi menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp191,33 miliar, justru KPK menolak hasil audit BPK tersebut.

KPK lalu meminta second opinion dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasilnya bertolak belakang dengan temuan audit investigasi BPK.

Dalam kasus ini KPK tidak jujur dan tidak mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4/2016. SEMA ini menegaskan bahwa BPK adalah satu-satunya lembaga resmi negara yang berhak menentukan ada tidaknya dan berapa besar kerugian negara dalam satu pekerjaan atau proyek.

Kalau sampai kasus pembelian lahan RS Sumber Waras ini masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi. Pertama, tentu saja pengadilan akan menggunakan data resmi BPK, dan itu artinya Sandi bakal menang dan transaksi lahan RS Sumber Waras yang sempat menjadi polemik di tahun 2015 dan 2016 akan dibatalkan.

Kedua, jika kasus ini dikabulkan oleh PN Jakarta Barat, artinya penanganan kasus RS Sumber Waras di KPK menjadi tidak kredibel. Karena walaupun kasus itu bersifat sidang perdata, tapi karena ada unsur kerugian negara, maka masalahnya bisa berlanjut ke masalah pidana.

Hanya saja, dalam kasus ini Pemprov DKI bukanlah sebagai pihak yang bisa mengajukan perkara pidana, Pemprov DKI hanya berhenti pada upaya mengajukan perkara perdata. Adapun perkara pidananya yang berhak mengajukan adalah penyidik.

Ketiga, pelaku transaksi yang dalam hal ini adalah Ahok bisa dihukum berat akibat kelalaian atau kesengajaannya melakukan transaksi lahan RS Sumber Waras. Dia bisa dihukum melakukan transaksi yang merugikan negara.

Ahok memang sedang menjalani hukuman akibat kejahatan penistaan agama. Boleh jadi masa hukumannya belum selesai, dia harus menghadapi masalah baru RS Sumber Waras. Belum lagi sudah menanti kasus kerugian negara akibat pembangunan Rusun Cengkareng, Taman BMW dan reklamasi pantai utara Jakarta.

Mungkin Ahok ketar-ketir setelah kekalahannya dalam Pilkada April 2017 lalu. Karena hukuman demi hukuman siap menanti. Seseorang memang berhak mendapat hukuman setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here