Babak Baru Pemberantasan Teror

0
51

PERANG melawan terorisme di Indonesia memasuki babak baru. Revisi Undang-Undang (RUU) No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR, Jumat (25/5/2018) kemarin. Dalam waktu dekat, UU tersebut akan ditandatangani Presiden dan dinyatakan berlaku.

Pengesahan itu “secara resmi” menandai babak baru tersebut. Sebenarnya, babak baru perburuan teroris itu sudah terjadi sejak rentetan aksi teror di Mako Brimob dan Surabaya. Detasemen Khusus 88/Antiteror Polri melakukan penangkapan terduga teroris dengan intensitas yang lebih tinggi dari biasanya.

Dalam rentang waktu sepekan saja, antara 13 Mei sampai 21 Mei 2018, polisi telah menangkap 74 terduga teroris. Sebanyak 14 orang di antaranya tewas karena melawan saat hendak ditangkap.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, penangkapan terhadap para terduga teroris dilakukan setelah terjadinya bom bunuh diri di Jawa Timur beberapa waktu lalu. Polri dikatakannya langsung melakukan investigasi serta mendeteksi jaringan pelaku bom bunuh diri setelah peristiwa bom bunuh diri terjadi.

Setelah UU ini ditandatangani Presiden Joko Widodo, Presiden juga akan segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan teror. Teknis pelibatan TNI akan diatur rinci dalam keppres tersebut. Artinya, perburuan terhadap teroris akan lebih massif dari sebelumnya.

Hambatan keterbatasan personil Polri, seperti yang selalu menjadi kendala selama ini, akan teratasi dengan masuknya Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI. Seluruh kekuatan antiteror dari satuan elite TNI akan bergabung dalam “satuan super elite” ini.

Kendala perundang-undangan, yang oleh Polri diklaim sebagai penghambat, juga terselesaikan dengan adanya UU baru ini.

Dengan akan massifnya perburuan, tentu penangkapan akan semakin banyak. Sebab, Polri dan TNI sudah sejak lama mengidentifikasi sel-sel jaringan penebar maut ini. Kini sel-sel itu akan terciduk satu persatu.

Hal yang harus diwaspadai adalah terjadinya deviasi dalam operasi tersebut. Seperti pernah kita kemukakan dalam ruangan ini, kita percaya, TNI sudah sangat paham tentang posisinya sebagai kekuatan yang berada di kendali otoritas sipil.

Tetapi dalam prakteknya nanti kemungkinan deviasi bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi. Kemungkinan adanya deviasi –sekecil apa pun penyimpangannya—itulah yang nanti akan menimbulkan keberatan, terutama dari keluarga terduga teroris.

Sejauh ini belum ada keberatan tentang serangkaian penangkapan yang telah dilakukan Polri. Sebab, publik memang tengah berada di puncak kemarahan terhadap aksi teror, apalagi yang melibatkan anak-anak seperti di Surabaya kemarin.

Biasanya keberatan itu berkaitan dengan  prosedur atau cara penangkapan, pemberitahuan kepada keluarga, dan sebagainya.

Persoalan ada di sini. Polri saja, yang notabene sudah terbiasa dengan prosedur penanganan tindak pidana yang mengacu kepada KUHAP, kadangkala masih sering terpeleset, apalagi TNI yang sama sekali tidak familiar.

Jika pelanggaran hak itu terjadi, tersangka bisa mengajukan gugatan praperadilan. Ini sangat penting dilakukan untuk menguji kebenaran. Pemberantasa teror harus dilakukan dengan cara-cara yang sah dan benar.  Polri dan TNI, atau apapun badan yang nanti akan menjadi leading sector dalam urusan ini, harus membuka dirinya terhadap gugatan apa pun, karena dari situ bisa diketahui kekeliruannya.

Sejalan dengan itu, Pemerintah mesti memberi rasa aman kepada para penggugat. Harus dibangun kesan, menggugat aparat penegak hukum itu adalah kemuliaan, bukan sesuatu yang harus ditakutkan.

Pemerintah juga harus membuka diri menerima gugatan tersebut, dalam kalau perlu mengedukasi masyarakat untuk menggugat jika merasa hak-hak mereka terabaikan dalam pemberantasan terorisme ini.

Kejahatan harus diberantas, tapi hukum tetap harus ditegakkan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here