Backlog Tinggi, Rumah Murah Impian MBR Masih Keniscayaan

0
186

Nusantara.news, Surabaya – Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII yang diluncurkan Presiden Joko Widodo di pekan terakhir Agustus 2016 lalu, salah satunya adalah realisasikan program Pembangunan Satu Juta Rumah sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. Satu poin utama dalam program ini adalah meningkatkan akses masyarakat untuk memiliki rumah sendiri, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Di satu sisi, program ini juga jadi solusi kurangi tingginya kebutuhan dengan ketersediaan rumah yang dibangun pengembang swasta maupun Perum Perumnas. Persoalannya, harga tanah yang terus meningkat setiap tahun tidak sebanding dengan penghasilan MBR. Butuh kebijakan-kebijakan khusus lagi dari pemerintah untuk melindungi warganya. Apalagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah mayoritas di negeri ini. Tentu saja, kebijakan win-win solution yang tak sampai merugikan pengembang swasta.

Dari data nasional, backlog perumahan di Jawa timur masih terhitung tinggi. Surabaya sebagai ibu kota provinsi bahkan menempati urutan kedua setelah Bandung. Padahal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah berupaya memangkas selisih backlog yang pada 2016 mencapai 13,5 juta unit. Namun upaya itu hanya bisa memenuhi sekitar 400-500 ribu unit.

“Tiap tahun harga rumah di Surabaya naik terus. Banyak orang yang saya kenal sejak kecil, pilih menjual lahannya dan pindah ke luar kota. Ke Sidoarjo, Mojokerto atau Gresik. Memang ada susuk (kembalian, RED) dari hasil jual rumah di Surabaya. Sebenarnya sayang, apalagi saya lahir dan besar di sini,  keluarga besar juga masih di Surabaya.Tapi mau bagaimana lagi, padahal setiap hari saya harus pulang pergi antarkan pesanan,” terang Doni Roby pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berupa panganan keripik usus ayam ini, Selasa (21/2/2017).

Pilihan itu mau tidak mau diambil ayah 2 putra ini, agar bisa meneruskan asap dapur rumah tangganya sejak 2010, atau setelah keluar dari pekerjaan sebagai sales rokok. “Sekarang tinggal di pinggiran Mojokerto. Setidaknya 2 hari sekali saya pulang pergi ke Surabaya untuk antar pesanan dan ambil hasil penjualan usus. Pernah mbayari orang, tapi gajinya tidak mencukupi dengan keuntungan. Kalau ada program kredit rumah murah tentu sangat bagus. Apalagi yang lokasinya dekat-dekat Surabaya,” kata Doni yang mengaku merintis usaha kripik usus ini dengan modal nekat.

Pengembangan perumahan sebenarnya sudah masuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Cipta Karya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur 2014-2019. Namun, pembiayaan sepertinya masih jadi ganjalan jika negara memang benar-benar diharapkan hadir dalam memenuhi hak dasar yang masuk konstitusi pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Sebab anggaran yang disediakan untuk program pengembangan perumahan selama 5 tahun hanya sebesar  Rp158.522.445.294.

“Untuk 2017, anggaran prioritas program pengembang perumahan di Jawa Timur sebesar Rp38.610.191.284. Jumlah itu sudah masuk rencana pendanaan, indikator kinerja dan sasaran di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Pemprov Jawa Timur,” terang Kepala Dinas PUCKTR Jawa Timur Cipto Wiyono beberapa waktu lalu.

Praktis, dengan alokasi sebesar itu, satu-satunya harapan MBR untuk mendapat hunian mengandalkan pada sektor swasta, developer. Namun, mimpi bisa memiliki rumah dengan harga yang terjangkau juga sulit diharapkan. Sebab perhitungan bisnis tetap jadi penggerak pengembang terlibat dalam pemenuhan pemukiman. Kalaupun memangkas keuntungan, prosentasenya juga tidak seberapa besar, hanya di kisaran 3-5 persen dari nilai jual lahan dan rumah.

Surabaya atau kota-kota di sekitarnya yang nilai jual objek pajaknya (NJOP) meningkat drastis tiap tahun, ketentuan perumahan atau pemukiman memang berbeda, tergantung pada aturan daerah masing-masing. Ini yang membuat harga rumah bersubsidi masih jauh dari kemampuan kocek MBR. Seperti yang tercantum pada Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya Nomor 14/2016 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah.

Pada Perwali itu, Bab II bagian kesatu pasal 2 memuat kewajiban bagi pengembang perumahan yang berbadan hukum menyediakan lahan untuk fasilitas umum. Yakni sebesar 30% untuk luas lahan lebih kecil (25 hektar), 40% untuk luas lahan lebih dari 25-100 hektar dan 41% untuk luas lahan lebih dari 100 hektar. Kehilangan lahan ini tentu jadi pertimbangan developer dalam menentukan harga. Akan jadi persoalan lain jika lahan peruntukan fasilitas umum dibeli dengan harga awal oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Usulan DP 1 Persen REI Menunggu Restu JK

Di tengah persoalan itu, angin segar berembus ketika Kementerian PUPR memberi sinyal menerima usulan Real Estat Indonesia (REI) untuk mendukung program satu juta rumah. Sekjen DPP REI Totok Lucida kepada Nusantara.News mengatakan, ada 3 usulan yang diberikan. Salah satunya adalah penerapan down payment (DP) 1 persen untuk seluruh masyarakat pengaju KPR.

“Ini upaya REI agar masyarakat lebih mudah memiliki rumah. Terutama untuk kalangan MBR yang selama ini sering kesulitan memenuhi ketentuan DP sebesar 10 persen dari nilai rumah,” kata mantan ketua DPD REI Jawa Timur tersebut. Jika itu masuk pada kebijakan nasional, otomatis dunia properti yang sempat lesu akan kembali bergairah.

Apalagi ada usulan lain REI yang menginginkan pemerintah terapkan bunga pinjaman maksimal 5 persen kepada pengembang yang hendak membangun rumah bagi MBR, untuk kredit pembelian tanah dan kredit konstruksi. “Usulan ketiga adalah penghapusan BI cheklist bagi PNS, TNI dan Polri dalam pengajuan KPR,” sebutnya.

Bola sekarang ada di tangan pemerintah. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kepada wartawan (7/2/2017), mengatakan usulan REI sudah dikirim ke Wapres Jusuf Kalla. “Kalau pembangunan perumahan bagi MBR itu kan hubungannya dengan Pemda, soal perizinan dan sebagainya. Maka kami sudah kirim surat Pak Wapres, kemudian Pak Wapres akan kirim surat ke Kemendagri, untuk kemudian diteruskan ke seluruh gubernur,” katanya.

Basuki optimistis Wapres Jusuf Kalla dan Mendagri Tjahjo Kumolo akan menyetujui hal tersebut, dan meneruskannya kepada para gubernur atau kepala daerah lainnya di seluruh Indonesia. “Itu sudah merupakan hasil rapat, maka sekarang ini kan tinggal menindaklanjutinya saja,” ujarnya.

Progres ini tentu sangat diharapkan segera terealisir. Tak hanya bagi pengembang yang merasa terusik hati nuraninya namun juga bagi rakyat kelas menengah ke bawah berpenghasilan rendah. Apalagi hak atas rumah yang diakui sebagai HAM, secara eksplisit dijamin dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .

Dalam Deklarasi Rio de Jeneiro, di mana Indonesia senantiasa aktif dalam kegiatan yang diprakarsai oleh United Nation Center for Human Settlements, yang kemudian tertuang pula dalam Agenda 21 dan Deklarasi Habitat II. Indonesia mengakui bahwa rumah merupakan hak dasar manusia dan menjadi hak bagi semua orang untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau.

Namun, faktanya masih banyak yang belum menikmati rumah, berada di kawasan kumuh dan menjadi penyewa rumah seumur hidupnya. Kemiskinan struktural telah menyebabkan banyak warga kota mengalami kendala mendapatkan tempat tinggal dan lahan usaha. Kelangkaan lahan juga akibatkan harga tanah mahal  di kawasan perkotaan, sehingga menghambat orang atau warga masyarakat untuk memperoleh rumah. Padahal tidak setiap orang atau warga masyarakat mempunyai daya beli (purchasing power) atau mempunyai pendapatan yang cukup membeli atau membayar harga cicilan apabila diperhitungkan dengan tingkat pendapatan kelas MBR. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here