Badai Berlalu, KPK Kembali ke Novanto

0
569
Badai Berlalu, KPK Kembali ke Novanto

Nusantara.news, Jakarta –  Langkah Pansus DPR melemahkan KPK melalui revisi UU KPK pupus sudah. Demikian juga langkah Komisi III menghadirkan Densus Tipikor sebagai tandingan KPK, sirna sudah. KPK yang semula sudah di bibir jurang, kini kembali ke posisi awal. Energi yang sempat terkuras menghadapi Pansus DPR, kini pulih kembali. Badai sudah berlalu. Agar hal sama tidak terulang, KPK dituntut lebih gesit, lebih sigap dan lebih tidak ragu-ragu terutama dalam menangani kasus yang mendapat perhatian publik. Salah satu yang masih menjadi perhatian publik adalah kasus e-KTP. Masih kental dalam ingatan publik tentang janji KPK yang akan menerbitkan sprindik baru untuk menetapkan Setya Novanto kembali menjadi tersangka dalam kasus e-KTP. KPK harus membuktikan janjinya.

Badai Sudah Berlalu

Badai sudah berlalu. KPK bolehlah bernafas lega. Tetapi tidak boleh berlama-lama. Sebab, badai bisa datang tiba-tiba. Jika ditoleh ke belakang, badai besar yang menerpa KPK, setidaknya sudah terjadi empat kali. Pertama, dalam kasus Antasari Azhar. Kedua, dalam kasus Bibit Samad Ryanto. Ketiga, dalam kasus Abraham Samad. Keempat, dalam kasus e-KTP.

Dari keempat kasus itu, kasus yang keempat adalah kasus paling berbahaya. Berbahaya karena dalam tiga kasus sebelumnya, badai cenderung menerpa para komisioner KPK. Karena itu, kasusnya lebih populer merujuk pada nama komisionernya.

Sedang dalam kasus yang keempat, target serangan tertuju kepada lembaga KPK. Karena itu, nama populernya merujuk pada nama kasusnya yakni kasus e-KTP.

Dalam kasus e-KTP, yang disasar bukan komisioner KPK melainkan lembaga KPK. Yang ingin digulung bukan komisioner KPK, melainkan lembaga KPK. Lembaga KPK ingin dibumihanguskan, ingin dibubarkan.

Badai keinginan membubarkan KPK sudah berlalu. Pansus DPR yang ingin menyelidiki kinerja KPK memang masih on,  karena paripurna DPR berakhir dengan memberikan perpanjangan masa kerja kepada Pansus. Tetapi giginya diperkirakan sudah tumpul setelah berkali-kali dilawan oleh Jokowi. Demikian juga Densus Tipikor yang dihadirkan setelah gagal mengupayakan revisi UU KPK, sudah sirna setelah Jokowi dalam rapat terbatas menyatakan menunda.

Komisioner KPK bahkan harus lebih waspada karena, bila serangan datang kembali, maka serangannya diyakini akan lebih sistematis, lebih terencana, dengan alasan-alasan yang lebih objektif dan cara-cara yang tidak brutal seperti Pansus DPR untuk KPK.

Ada 11 yang diklaim Pansus sebagai kelemahan KPK.

  1. Dari Aspek kelembagaan, KPK dinilai bergerak menjadikan dirinya sebagai lembaga superbody yang tidak siap dan tidak bersedia dikritik dan diawasi, serta menggunakan opini media untuk menekan para pengkritiknya.
  2. Kelembagaan KPK dengan argumen independennya mengarah kepada kebebasan atau lepas dari pemegang cabang-cabang kekuasaan negara. Menurut Pansus hal ini sangat mengganggu dan berpotensi terjadinya abuse of power dalam sebuah negara hukum dan negara demokrasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
  3. KPK yang dibentuk bukan atas mandat Konstitusi akan tetapi UU No. 30 Tahun 2002 sebagai tindak Ianjut atas perintah Pasal 43 UU 31 Tahun 1999 sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sudah sepatutnya mendapatkan pengawasan yang ketat dan efektif dari lembaga pembentuknya (para wakil rakyat) di DPR secara terbuka dan terukur.
  4. Lembaga KPK dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK belum bersesuaian atau patuh atas azas-azas yang meliputi azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU KPK.
  5. Dalam menjalankan fungsi koordinasi, KPK cenderung berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan esksistensi, jati diri, kehormatan dan kepercayaan publik atas lembaga-lembaga negara, penegak hukum. KPK lebih mengedepankan praktek penindakan melalui pemberitaan (opini) daripada politik pencegahan.
  6. Dalam hal fungsi supervisi, KPK Iebih cenderung menangani sendiri tanpa koordinasi, dibandingkan dengan upaya mendorong, memotivasi dan mengarahkan kemban instansi Kepolisian dan Kejaksaan. KPK cenderung ingin menjadi lembaga yang tidak hanya ada di pusat tapi ingin mengembangkan jaringan sampai ke daerah. Yang sesungguhnya KPK dibentuk lebih pada fungsi koordinasi dan supervisi. Adapun penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Iebih pada fungsi berikutnya atau trigger mechanism.
  7. Dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, KPK sama sekali tidak berpedoman pada KUHAP dan mengabaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia bagi para pihak yang menjalani pemeriksaan.
  8. Terkait SDM Aparatur KPK, dikatakan, KPK dengan argumen independennya, merumuskan dan menata SDM nya secara berbeda dengan unsur aparatur pada Iembaga negara pada umumnya yang patuh dan taat kepada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Aparatur Negara lainnya seperti UU Kepolisian, UU Kejaksaan.
  9. Terkait dengan penggunaan anggaran, berdasarkan hasil audit BPK, banyak hal yang belum dapat dipertanggunjawabkan dan belum ditindaklanjuti.
  10. Terhadap sejumlah kasus yang sedang ditangani oleh KPK, Pansus memberikan dukungan penuh untuk terus dijalankan sesuai dengan aturan hukum positif yang berlaku dan menjunjung tinggi HAM, dan untuk itu Komisi III DPR RI wajib melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan terhadap lnstansi kepolisian dan kejaksaan melalui rapat-rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan kunjungan lapangan atau kunjungan spesifik.
  11. Akan halnya mengenai sejumlah kasus atau permasalahan yang terkait dengan unsur pimpinan, mantan pimpinan, penyidik dan penuntut umum KPK, yang menjadi pemberitaan di publik seperti Iaporan saudara Niko Panji Tirtayasa di Bareskrim, kasus penyiraman penyidik Novel Baswedan, kematian Johannes Marliem, rekaman kesaksian saudari Miryam S Haryani, pertemuan Komisi Ill DPR dengan penyidik KPK, kiranya Komisi III DPR RI dapat segera mengundang pihak KPK dan POLRI dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar tidak terjadi polemik yang tidak berkesudahan.

Jika dicermati, semua klaim temuan ini bersifat subjektif. Setidaknya, 11 temuan itu, tidak satupun temuan yang secara umum  diamini sebagai kebenaran. Semuanya bersifat debatable.

Namun jangan lupa, politisi di DPR itu adalah pemegang kekuasaan. Sehingga objektif atau tidak temuannya, politisi bisa memaksakan kehendaknya. Seandainya kinerja KPK buruk, maka pembelaan rakyat terhadap KPK saat menghadapi kasus e-KTP mungkin hanya tipis tipis saja. Tetapi karena KPK sudah banyak melakukan penangkapan, sebagian OTT, dan pada saat bersamaan DPR memperoleh banyak kecaman akibat kinerjanya yang buruk dan sejumlah anggotanya terjaring operasi OTT KPK, maka pembelaan publik hampir seluruhnya mengalir ke alamat KPK.  Sikap Jokowi yang berkali-kali mematahkan serangan Pansus termasuk membatalkan atau menunda Densus Tipikor, tentu juga tidak lepas dari keberadaan KPK yang mendapat dukungan luas dari rakyat.

Kata kuncinya adalah kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sepanjang KPK mampu meningkatkan kinerjanya, maka KPK akan tetap mendapat dukungan rakyat.

Badai Pansus yang sudah berlalu, harus disikapi dengan meningkatkan kinerja.  Dalam hal ini, ada dua hal utama yang harus ditegakkan oleh para komisioner KPK tanpa tedeng aling-aling.

Pertama, KPK harus menerima takdirnya sebagai musuh pejabat negara, karena KPK memang ditugaskan memberantas korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pebajat negara, sesuai UU KPK Pasal 11 yang menyatakan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

Kedua, lebih mengoptimalkan kewenangan besar yang diatur dalam pasal 12 , 13, dan 14 UU KPK.

Pasal 12 terkait kewenangan yang diberikan kepada KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Ada 9 kewenangan yang diberikan kepada KPK dalam hal ini. Antara lain kewenangan melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan, meminta keterangan pada perbankan dan lembaga keuangan tentang keuangan tersangka dan lain sebagainya.

Pasal 13  terkait tugas pencegahan. Untuk tugas ini, kepada KPK diberikan 6 kewenangan. Antara lain melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 14 terkait  tugas monitoring. Dalam tugas ini kepada KPK diberikan  3 kewenangan. Dua di antaranya adalah, melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah dan memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi.

Jika KPK mampu mengoptimalkan semua kewenangan ini, maka pada tahap awal tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan akan membengkak. Tetapi pada tahap berikutnya akan berkurang karena niat untuk korupsi menurun.

Optimalisasi kewenangan pencegahan dan monitoring ditambah penuntutan yang dilakukan secara sigap, cepat, tegas dan terukur, ditambah publikasi media massa, merupakan senjata ampuh membunuh niat pejabat negara melakukan koprupsi.

Setelah badai yang ingin menggulung KPK berlalu, KPK harus mencanangkan optimalisasi tugas dan kewenangan tersebut. Hasilnya akan berbanding lurus dengan dukungan rakyat. Semakin tinggi kinerja semakin luas dukungan rakyat, semakin kuat KPK.

Sprindik Baru Setya Novanto

Salah satu yang harus menjadi perhatian KPK adalah terkait janji KPK yang terlanjur sudah diucapkan yakni akan menerbitkan sprindik (surat perintah penyidikan) baru terhadap Setya Novanto. Ada beberapa alasan mengapa sprindik baru ini harus menjadi perhatian KPK.

Pertama, karena terkait perintah UU KPK pasal 11 huruf b, yang menyatakan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.

Kedua, karena KPK sudah menyatakan kecewa atas putusan sidang praperadilan yang memenangkan Setya Novanto.

Ketiga, karena KPK beberapa kali menyatakan  memiliki bukti yang lebih dari cukup untuk menetapkan Setya Novanto jadi tersangka. Dalam sidang praperadilan itu saja, KPK mengklaim membawa 200 bukti keterlibatan Setya Novanto dalam kasus e-KTP. 200 bukti itu merupakan jumlah yang luar biasa, karena KPK cukup memiliki 2 bukti untuk menetapkan seseorang jadi tersangka.

Keempat, karena sesuai pernyataan komisioner KPK, Setya Novanto diduga kuat sebagai pengatur atau tersangka utama dugaan korupsi e-KTP.

Kelima, untuk membuktikan tidak ada kompromi atau deal-deal politik antara KPK dengan Setya Novanto yang diperantarai oleh pihak lain. Pembuktian ini penting, karena sempat muncul pendapat bahwa KPK terkesan tidak  sigap menangani Setya Novanto. Salah satunya terkait tenggat waktu antara penetapan Novanto jadi tersangka dan pengajuan praperadilan. Budi Gunawan mengajukan praperadilan hanya seminggu setelah ditetapkan oleh KPk sebagai tersangka. Sementara Novanto baru mengajukan gugatan praperadilan setelah 50 hari ditetapkan sebagai tersangka.

Tenggat waktu 50 hari itu agak tidak biasa, karena sesuai KUHAP, hak tersangka mengajukan gugatan praperadilan akan gugur apabila berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Pertanyaannya adalah mengapa Setya Novanto “berani” menunggu sampai 50 hari baru mengajukan gugatan praperadilan? Di sisi lain, KPK juga perlu dipertanyakan, mengapa selama 50 hari itu KPK tidak melakukan suatu hal yang signifikan yang bersifat mempercepat pelimpahan berkas Novanto ke Pengadilan Tipikor?

Keenam, sejumlah tersangka kasus e-KTP sudah ditahan dan menjalani proses pengadilan, bahkan sudah ada yang dituntut. Jika Novanto yang disebut-sebut sebagai pelaku utama dugaan korupsi e-KTP tidak dijadikan perhatian, maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi tersangka lain. Hal itu juga akan mencederai pasal 11 huruf b UU KPK tentang kasus yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, sekaligus mencederai janji KPK yang akan mengeluarkan sprindik baru bagi Setya Novanto.

Selain kasus Setya Novanto, KPK juga dituntut memberikan perhatian kepada kasus tindak pidana korupsi skala kecil di daerah di pemerintah daerah dan DPRD. Sebab kasus skala kecil ini berkontribuksi besar terhadap indeks persepsi korupsi di Indonesia yang dikeluarkan Transparency International.

Densus Tipikor seharusnya bisa menangani kasus-kasus skala kecil di daerah. Tetapi karena dibatalkan atau ditunda oleh Presiden Jokowi, maka KPK harus mencari alternatif agar korupsi kecil-kecil yang massif terjadi di daerah dapat diberantas.

Densus Tipikor memang memiliki kelemahan dalam pemberantasan korupsi di daerah. Kelemahan itu, pertama terkait statusnya yang tidak indepeden. Kedua, karena korupsi di daerah umumnya dilakukan oleh kepala daerah dan anggota DPRD yang nota bene adalah politisi partai. Politisi daerah  bertali temali dengan politisi partai di pusat dan tentu saja presiden. Sementara presiden adalah atasan kapolri. Tali temali ini berpotensi melemahkan Densus Tipikor untuk melakukan tugas pemberantasan korupsi di daerah termasuk dana desa.

Tetapi apapun alasannya, adalah menjadi tugas KPK untuk melakukan  pemberantasan korupsi  di daerah. KPK dituntut melakukan pemberantasan korupsi di daerah secara lebih massif, sebagaimana tindak pidana korupsi di daerah yang juga terjadi secara massif. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here