Badan Advokasi Partai Golkar Siap Beri Bantuan Hukum

1
49
"Kita harus mendukung tagline bersih yang dicanangkan Ketua Umum Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto agar Golkar menang Pemilu 2019," terang Muslim Jaya (Foto: Tudji)

Nusantara.news, Surabaya – Terhadap kader Partai Golkar yang tengah menghadapi masalah Badan Advokasi Partai Golkar siap memberikan bantuan hukum, itu jika Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gokar mengeluarkan surat perintah (SP) kepada Badan Advokasi Partai Golkar, untuk memberikan pendampingan hukum terhadap kader partai. Itu dikatakan Wakil Ketua Badan Advokasi Partai Golkar Muslim Jaya Butar Butar, menanggapi pertanyaan terkait persoalan yang tengah menimpa Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Nyono Suharli Wihandoko atas dugaan menerima suap.

Muslim Jaya menyebut, sudah menjadi kewajiban dari badan advokasi secara organisasi untuk mendampingi setiap kader partai yang bermasalah, dan jika ada permintaan dari DPP Partai Golkar.

“Kita harus mendukung tagline bersih yang dicanangkan Ketua Umum Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto agar Golkar menang Pemilu 2019,” terang Muslim Jaya, Minggu (4/2/2018).

Partai Golkar menekankan agar semua kader partai, di tahun politik ini, baik untuk kader yang menjabat di eksekutif atau legislatif agar terus menjaga perilaku utamanya dengan tidak melakukan korupsi.

Semua kader partai di seluruh jajaran juga diminta untuk menjaga kepercayaan masyarakat, dengan terus menjalankan jargon “Golkar Bersih” di daerahnya masing-masing.

Di tahun ini, elektabilitas Partai Golkar yang semakin baik dan naik wajib terus dijaga oleh semua kader di pusat hingga di daerah. Pihaknya juga meminta jangan sampai elektabilitas turun lagi, karena di tahun 2019 akan dilaksanakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Dia menyebut, tren elektabilitas Partai Golkar semakin baik, dan tidak tertutup kemungkinan Partai Golkar akan mampu menjadi pemenang di pemilu melampau PDI Perjuangan.

“Dengan catatan, Partai Golkar mampu mempertahankan tren elektabilitas tersebut dan tidak ada lagi kader yang bermasalah hukum di tahun 2018,” tegasnya.

Badan Advokasi Partai Golkar juga meminta kepada Ketua Umum Partai Golkar memberikan sanksi tegas kepada kader yang terlibat kasus korupsi dan melakukan perilaku tak terpuji lainnya, itu demi menjaga nama baik Partai Golkar di mata masyarakat.

Baca juga: Gus Ipul Ajak Pemuda Gabung Omah Zaman Now

“Ketum partai sudah mencanangkan Golkar Bersih yang itu harus diartikan Golkar bersih dari korupsi, KKN dan bersih dari perilaku tidak terpuji lainnya,” tegas dia.

Tagline Golkar Bersih harus terus dibudayakan hingga ke daerah, itu untuk mengembalikan kebesaran Partai Golkar di mata rakyat, dan untuk menuju kebangkitan Partai Golkar, kejayaan dan menang di Pemilu 2019. “Semoga Golkar bangkit, Golkar jaya dan Golkar kembali menang di Pemilu 2019”.

DPD Partai Golkar Jatim Minta Maaf

Ketua Harian DPD Partai Golkar Jatim, Fredy Poernomo mengatakan atas nama Partai Golkar meminta maaf atas musibah yang menimpa Ketua DPD Golkar Jatim, Nyono Suharli.

“Ini di luar kuasa dan kemampuan kami. Atas nama Partai Golkar kami meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat,” kata Fredy, ditemui di DPD Partai Golkar Jatim di Surabaya, kemarin.

Fredy “Sebagai rekan sebagai sahabat kami meminta maaf atas musibah yang menimpa rekan kami. Kami meminta maaf sebesar-besarnya kepada publik, kepada semuanya. Agar dikemudian hari tidak terulang lagi” (Foto: Tudji)

Dia menegaskan, peristiwa yang dialami Nyono kapasitasnya sebagai kepala daerah, yakni sebagai Bupati Jombang. Meski begitu, jabatan yang diemban sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jatim disebutnya juga berimbas. Untuk langkah selanjutnya pihaknya mempercayakan kepada KPK sesuai ketentuan yang berlaku.

“Terkait peristiwa itu memang beliau adalah pimpinan kami (di Partai Golkar). Apa pun yang terjadi, sebagai rekan sebagai sahabat kami meminta maaf atas musibah yang menimpa rekan kami. Kami meminta maaf sebesar-besarnya kepada publik, kepada semuanya. Agar dikemudian hari tidak terulang lagi,” urainya.

Ditanya langkah apa yang akan diambil oleh Partai Golkar, dia menyebut sesuai dengan mekanisme, sesuai AD/ART itu akan dilakukan pembahasan sesuai mekanisme partai.

“Saya belum tahu, biasanya di Golkar jika ada persoalan akan dilakukan pembahasan untuk mengisi jabatan kekosongan ketua. Yang terpenting, kami selamatkan dulu Partai Golkar Jatim. Karena di kepemimpinan di partai itu kolektif kolegial,” tambah Fredy.

Fredy kembali menegaskan peristiwa tersebut terjadi bukan di DPD Golkar Jatim, namun sebagai pribadi Kepala Pemerintahan di Kabupaten Jombang. “Kami tidak bisa berandai-andai, kita selamatkan dulu Partai Golkar, karena kepemimpinan partai itu kolektif kolegial. Memang, kita akui ada dampaknya, kita ikut prihatin dan biar masyarakat yang menilai, sekali lagi kami meminta maaf kepada masyarakat, dan kami merasa malu. Semoga untuk ke depan tidak akan terjadi lagi,” tegasnya.

Kemudian, menjawab posisinya sebagai bakal calon yang maju di pemilihan kepala daerah Golkar Jatim mengaku akan kembali mendiskusikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kita akan konsultasi dengan KPU, tentu bagaimana yang bisa kita lakukan tergantung KPU nantinya, kan masih belum ditetapkan,” terangnya.

Sementara, untuk kegiatan di DPD Partai Golkar Jatim, Minggu hingga malam hari, Fredy menjelaskan di antaranya adalah dilakukan sosialisasi terkait hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, dan konsolidasi 18 kabupaten kota termasuk jelang pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim 2018. Kemudian juga terkait dengan jelang pelaksanaan pemilihan legislatif 2019. Serta, juga disampaikan kalau ketua umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto berhalangan hadir di acara tersebut.

Untuk diketahui, sebelumnya Nyono Suharli tersandung masalah terkait dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatannya sebagai Bupati Jombang. Meski begitu, acara yang telah terjadwal terus digelar dengan dihadiri oleh seluruh kader Partai Golkar dari seluruh kabupaten/kota di Jatim.

“Kita tetap lanjutkan acara ini bersama anggota partai dari seluruh kabupaten/kota seluruh Jatim dengan agenda rapat kepartaian,” imbuhnya.

Sejumlah Nama Digadang Jadi Pengganti Ketua DPD

Terkait musibah yang menimpa Nyono Suharli, muncul pertanyaan spekulasi sejumlah nama yang diharapkan mengisi kekosongan jabatan Ketua DPD Partai Golkar Jatim. Menjawab teka-teki kekosongan jabatan Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya masih menggodong dan melakukan pembahasan.

“Partai Golkar masih menggodok nama-nama yang akan dijagokan sebagai calon Plt dan itu berasal dari pengurus DPP Partai Golkar,” terang Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di Jakarta, Senin (5/2/2018).

“Kita tetap lanjutkan acara ini bersama anggota partai dari seluruh kabupaten/kota seluruh Jatim dengan agenda rapat kepartaian” (Foto: Tudji)

Sejumlah nama dibahas di antaranya ada Taufiq Hidayat, Muhammad Sarmuji, Zainudin Amali, Gatot Sudjito serta Adies Kadir, untuk dipercaya sebagai pejabat sementara pengganti ketua. Selain memegang kendali partai di DPD Partai Golkar Jatim, mereka juga akan bertugas untuk menjalankan hasil rapat koordinasi memenangkan Pilkada 2018 di Jatim.

“Di antaranya Pak Gatot Sudjito, kemudian Taufik Hidayat, Adies Kadir, Pak Zainudin Amali, ini masih digodok. Nama-nama Plt tersebut dalam rangka kemenangan bukan hanya Pilkada di Jatim, tetapi juga untuk Pilkada di kabupaten/kota di daerah tersebut,” urai Ace.

Baca juga: Korwil PKH Kemensos Tepis Tudingan Miring Jelang Pilgub Jatim

Namun terkait itu Partai Golkar belum memberhentikan Nyono Suharli dari keanggotaan partai. Partai Golkar akan terus mengikuti proses hukum yang berjalan terlebih dahulu.

Golkar Tetap Total Dukung Khofifah-Emil

Soal kasus yang menimpa Bupati Jombang Nyono Suharli yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jatim, bakal calon Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengaku tetap optimis dengan kekuatan dan loyalitas Partai Golkar mendukung pasangan Khofifah-Emil untuk maju di Pilgub Jatim 2018.

“Khofifah optimis, kekuatan dan loyalitas Partai Golkar untuk mendukung pasangan Khofifah-Emil menuju kemenangan di Pilgub Jatim 2018”

Khofifah mengatakan, status antara person atau pribadi dengan institusi harusnya bisa dibedakan. Antara pribadi yang berangkutan tersangkut kasus hukum, itu merupakan wilayah hukum. Sedangkan institusi partai masih kuat dan tetap solid.

“Harus dibedakan antara person dengan institusi, secara pribadi, yang bersangkutan berurusan dengan hukum, sedangkan untuk institusi kami masih solid dan kuat,” ucap Khofifah usai mengikuti jalan sehat bersama istri Emil Elistianto Dardak, Arumi Bachsin di peringatan Hari Lahir Muslimat NU ke-72 di Lapangan Monumen Simpang Lima Gumul, Kabupaten Kediri, Minggu (4/1/2018).

Baca juga: Frekuensi Sudah Cocok, Soekarwo Total Dukung Khofifah-Emil

Khofifah menambahkan, Partai Golkar tetap memberikan jaminan dan kepastian sikap kepada pasangan Khofifah-Emil, terkait dukungan serta jaminan suara dari konstituen Partai Golkar untuk melangkah di Pilgub Jatim 2018.

“Sudah ada pertemuan, dan Partai Golkar menyampaikan sikapnya kepada saya mereka masih fix dan total mendukung dan memenangkan pasangan Khofifah-Emil,” tegas Khofifah.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here