Hari Pancasila 1 Juni (2)

Bagaimana Membumikan Pancasila di Era Kekinian?

0
235

Nusantara.news, Jakarta – Saat ini, ikhtiar pemangku kuasa untuk membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, patut diapresiasi. Ikhtiar tersebut salah satunya ditandai dengan lahirnya Unit Kerja Presiden Pemantapan Idiologi Pancasila (UKP PIP) melalui Peppres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2017, yang kemudian diubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan Perpres Nomor 7 Tahun 2018.

Lepas dari tudingan politis yang menyertai pembentukannya dan kekhawatiran akan dijadikan alat gebuk penguasa, kehadiran lembaga BPIP memang diperlukan. Utamanya di tengah tantangan arus globalisasi yang makin luas pengaruhnya dan dalam penetrasinya, serta di antara ruang-ruang publik yang dipenuhi kelompok intoleran, fundamentalis liberal-sekuler, dan berbagai upaya untuk menggerus bahkan menggantikan Pancasila dengan ideologi lain.

Kesalahan pemerintahan sebelumnya menempatkan Pancasila secara negarasentris sehingga dasar negara ini menjadi alat penundukan dan monotafsir sesuai selera elite. Mulai sekarang, Pancasila harus lebih dikenalkan sebagai pandangan dan cara hidup, yang status normatifnya menjadi pancaran dari budaya dengan cita rasa milik semua warga bangsa. Karena itu, pendekatan aktualisasinya pun harus kreatif dan disesuaikan dengan konteks zaman: tiap segmen kalangan berbeda pendekatannya.

Bagi generasi muda milenial (yang saat ini berusia 17 – 35 tahun), misalnya, pembumian Pancasila harus memperhitungkan pendekatan lewat setuhan teknologi dan masuk lewat media telepon genggam. Bagi mereka, segala informasi dan pengayaan wawasan bisa diakses lewat “jempol” mereka dengan perangkat ponsel dan supergadget lainnya. Sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, dan lain-lain menjadi alat komuniaksi mereka, bahkan kerap menjadi sumber penyebaran sekaligus penyerapan segala hal: termasuk konten hoax, paham radikal, intoleransi, ujaran kebencian, dan sarana perekrutan ‘kader’ terorisme.

Sementara nilai-nilai Pancasila yang menekankan penghormatan atas perbedaan keyakinan, kemanusiaan, persatuan nasional, kemakmuran, dan keadilan sosial menjadi sangat abstrak bagi generasi milenial yang tidak punya kaitan emosional dengan masa ketika nilai-nilai itu dicetuskan.

Namun, bukan berarti Pancasila tidak relevan bagi mereka. Faktanya, menurut survei Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS) Agustus 2017 lalu, sebanyak 90,5 persen dari mereka (generasi milenial) tidak setuju idelogi Pancasila diganti. Sehingga tepat kiranya, untuk memperhatikan bagaimana menciptakan konten tandingan dengan pemanfaatan teknologi yang mendorong sikap Pancasilais di kalangan generasi muda.

Hal yang juga penting, BPIP perlu mengindifikasi dan meninjau ulang seluruh produk perundangan-undangan apakah sudah sesuai atau belum dengan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila. Temasuk dalam hal ini UUD 1945 yang sudah mengalami empat kali amandmen. Sebab, ada pendapat, dalam UUD 1945 tersebut ditemukan inkonsistensi, kontradiksi, dan tak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Beberapa pasal UUD 1945 misalnya, ayat 4 pada pasal 33 yang mengatur perekonomian Indonesia, bertentangan dengan tiga ayat sebelumnya. Bunyi pasal itu intinya menyebutkan demokrasi ekonomi, namun dalam praktiknya diterapkan ekonomi liberal. Pasal ini tidak koheren dengan pembukaan UUD 1945, Pancasila, dan Pasal 1 UUD 1945. Pasal lainnya, seperti Pasal 1 ayat (1) menyebutkan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Lalu pada ayat 2 dikatakan, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Namun berdasarkan sistem demokrasi hasil amandemen, kekuasaan eksekutif dan legislatif, menunjukkan representasi kekuasaan rakyat berhenti pada presiden, DPR, dan DPD. Selanjutnya, apabila sebelum amandemen MPR merupakan representasi kekuasaan dan kedaulatan serta bentuk pelembagaan demokrasi permusyawaratan, dengan hasil amandemen UUD tugas MPR praktis hanya melantik presiden dan wakil presiden. Setelah tugasnya melantik, MPR lalu “nganggur” selama 5 tahun dan tentu membuat MPR ibarat macan ompong.

Selain itu, pada pasal 22E UUD 1945 yang mengatur tentang pemilihan umum juga menunjukkan kontradiksi, hakekat demokrasi-nya berprinsip pada liberalisme-individualisme, di mana semua dilaksanakan secara langsung berdasarkan pada prinsip matematis tanpa memberi ruang musyawarah dan mufakat sesuai kehendak nilai Pancasila.

Di luar itu, masih banyak UU, peraturan daerah, dan sejumlah kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai dan semangat Pancasila. Beberapa waktu lalu Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo bahkan menegaskan telah membatalkan 139 peraturan daerah terhitung sejak November 2014 hingga Mei 2015 karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, kehadiran BPIP harus memastikan nilai-nilai Pancasila mewujud dalam undang-undang, kebijakan, dan laku hidup para pejabat negara.

Pun begitu, pada akhirnya butuh kerjasama sinergis antar semua komponen bangsa, lebih khusus tim BPIP dan para pemangku kuasa untuk meracik ulang pembumian Pancasila yang relevan di era reformasi sebagai kunci membentuk good citizenship (keadaban warga negara). Tentunya, pembumian kembali Pancasila tak hanya paripurna dalam konseptual, tetapi juga tercermin dalam laku hidup para petingi negeri sebagai pusat-pusat teladan sebelum akhirnya menjadi budaya dan panduan hidup seluruh rakyat Indonesia.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here