Bagaimanapun, Politik Uang Haram Hukumnya dan Merusak

0
95

Nusantara.news, Jakarta – Marak, temuan money politic jelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, Rabu 19 April 2017. Sejumlah barang bukti ditemukan dan sebagian telah dilaporkan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.

Panwaslu DKI menyita sejumlah barang bukti bagi-bagi sembako di masa tenang. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie di kantornya pada Senin (18/4) mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk segera menangani sejumlah laporan dan temuan money politic di lapangan.

Di Kebon Jeruk Jakarta Barat misalnya, Panwaslu melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Duri Kepa pada Senin (17/4). Mereka menyita barang bukti 11 karung dari pasangan calon nomor urut 2, Ahok-Djarot.

“Ada beras, minyak, gula,” kata Ketua Panwaslu Jakarta Barat Puadi, Senin (18/4).

Selain itu, pada hari yang sama disita pula tiga mobil boks berukuran besar di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, yang berisikan sembako yang akan dibagi-bagikan menjelang pencoblosan, diduga berasal dari pasangan calon Ahok-Djarot.

Bahkan, rumah salah satu anggota DPR-RI dari PDIP di komplek perumahan DPR-RI Kalibata dilaporkan menjadi gudang logistik dan sembako yang ditengarai untuk dibagi-bagikan jelang pencoblosan.

Dalam setiap pemilu, politik dan uang menjadi dua entitas yang seolah tak bisa dipisahkan. Lebih-lebih, dalam pemilu di Indonesia, program-program dalam kampanye seorang calon kerap dianggap pepesan kosong belaka. Pemilih butuh sesuatu ‘yang konkret’ dan dalam banyak kesimpulan ‘yang konkret’ itu maksudnya adalah uang atau barang.

Tak heran, dalam setiap pemilu baik pilpres, pileg, maupun pilkada isu politik uang selalu saja merebak, logistik dari mulai sembako, kaos, voucher belanja, hingga uang cash digelontorkan di mana-mana dan biasanya kebanyakan masyarakat pemilih dengan tanpa rasa bersalah rela menerimanya.

Padahal sangat jelas, dari segi apa pun, baik dari segi hukum negara maupun agama, bagaimana pun politik uang haram dan dilarang, dari segi moral politik uang juga tercela.

Dalam UU No 10/2016 tentang Pilkada disebutkan bahwa pihak pemberi maupun penerima bisa dikenai sanksi penjara 36 bulan hingga 72 bulan dan denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

Dalam ketentuan KUHP pelaku politik uang dan penerimanya dapat dijerat dengan hukuman penjara paling lama 9 bulan serta denda.

Bahkan, dalam Peraturan Bawaslu No. 13/2016 tentang Politik Uang Sistemis dapat mengakibatkan pasangan calon kepala daerah dibatalkan pencalonannya.

Dalam Islam politik uang haram karena merusak

Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Amirsyah Tambunan menegaskan, politik uang adalah haram, sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam Alquran. Selain itu, politik uang juga sebagai bagian dari strategi kaum kafir dan munafik. Politik uang adalah bentuk kecurangan bagi mereka untuk memenangkan persaingan atau pertempuran.

Menurut Amirsyah, hal itu tertuang pada ayat al-Anfal 36-37:

Sesungguhnya orang-orang kafir itu akan terus menggelontorkan harta benda mereka (mata uang dan lainnya) untuk mencegah masyarakat dalam menjalankan ajaran Allah, mereka akan terus menggelontorkan harta mereka hingga menjadi bangkrut dan ludes. Setelah itu mereka dapat dikalahkan di dunia dan di dikumpulkan di dalam neraka jahanam saat mereka mati. (banyak orang yang senang menerima gelontoran uang itu) dengan demikian Allah menyaring orang-orang yang kotor hatinya dari orang-orang yang bersih hatinya. Lalu Allah mengumpulkan orang-orang yang kotor hatinya itu menjadi satu kelompok yang terikat satu sama lain. Lalu pada hari kiamat nanti Allah mengumpulkan mereka itu bersama-sama di dalam neraka jahannam. Itulah kerugian terbesar untuk mereka.

“Pekerjaan seperti itu haram hukumnya, karena menimbulkan mafsadat atau merusak agama, bangsa, dan negara,” kata Amirsyah di kantor MUI, Senin (17/4).

Sementara itu, pada tahun 2014, yakni pada saat Ketua MUI dijabat Din Sjamsuddin, lembaga tersebut  juga sudah mengeluarkan fatwa haram tentang perilaku politik uang.

Nahdlatul Ulama (NU) juga haramkan politik uang

Tidak hanya MUI, NU juga mengharamkan politik uang. Di tengah desas-desus keterlibatan sejumlah oknum pengurus PBNU dalam politik transaksional yang mendukung calon tertentu di Pilkada DKI, NU sebagai sebuah lembaga umat Islam terbesar di Indonesia juga mengharamkan warga nahdliyin menerima dalam bentuk apa pun terkait politik uang.

Pembahasan tentang keharaman politik uang telah dilakukan Lembaga Bahtsul Masail NU (LBM NU) di berbagai tingkatan, salah satunya oleh LBM NU wilayah Jawa Timur yang telah memutuskan masalah ini di pondok pesantren Sidogiri tahun 2005.

Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat pada September 2012 juga memutuskan bahwa politik uang sama dengan ‘risywah (rasuah) atau korupsi sehingga hukumnya haram.

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) juga telah menetapkan bahwa money politic itu hukumnya haram dengan alasan karena praktek tersebut melanggar hukum agama dan Negara.

Agar sanksi hukum tersebut terasa mengena maka diperlukan formula hukum yang tepat. NU sebagai organisasi keagamaan telah mengeluarkan keputusan (istinbath al-Ahkam) mengenai politik uang ini, sebagai bentuk tanggung jawab dan peran ulama sebagai  pemuka  agama  dalam  memecahkan  persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara hukum, praktek politik uang jelas-jelas dinyatakan sebagai tindakan illegal, hanya saja dalam  kenyataannya modus operandi politik uang tetaplah menjamur, termasuk di kalangan tokoh masyarakat dan agama. Butuh ketegasan aparat penegak hukum menindak pelanggaran politik uang, serta dibutuhkan kesadaran warga masyarakat dan juga elite politik untuk sama-sama menghindari modus operandi politik uang yang dampaknya sangat membahayakan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here