Bahasa Menunjukkan Bangsa

0
147

KETIKA mengukuhkan anggota Paskibraka kemarin, Presiden Joko Widodo mengajak pelajar-pelajar berprestasi itu minum kopi asli Indonesia. “Bandingkan rasanya dengan brand luar negeri. Saya ingin mengenalkan brand kopi lokal ke tamu-tamu negara,” kata Presiden, sambil menyeruput kopi Bali.

Brand? Maksudnya, bisa merek, citra atau identitas kopi tersebut. Lalu, kenapa Pak Jokowi tidak pakai kata dari Bahasa Indonesia saja? Sulit menjawabnya.

Tapi kebiasaan menyelipkan bahasa Inggris ke dalam percakapan, Jokowi kalah dibanding Susilo Bambang Yudhoyono. SBY terkenal dengan selipan bahasa Inggrisnya yang, terkesan berlebihan proporsional.

Simak saja penggalan pidatonya ketika membuka perdagangan hari pertama tahun 2011 di Bursa Efek Indonesia berikut ini. “Dalam melakukan evaluasi, kita harus merujuk pada parameter dan ukuran yang jelas. Correct measurement. Pemulihan ekonomi untuk menjaga kesejahteraan rakyat, atau dengan bahasa bebas saya katakan, minimizing the impact of the global economic crisis,” katanya. Kalau ditelusuri pidato SBY yang lain, pasti ditemukan kalimat bahasa Inggris seperti itu.

Ada kontradiksi di sini. Di masa pemerintahannya, SBY mengesahkan UU Nomor 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Di Pasal 28 disebutkan, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Lalu mengapa SBY mengutip juga bahasa asing, sementara arti yang sama juga ada dalam bahasa Indonesia? Sulit menjawabnya.

Memang sulit mencari jawaban keanehan berbahasa ini. Lembaga pemerintah pun kerap menggunakan istilah bahasa Inggris, secara tidak proporsional. Sebut saja, National Traffic Management Centre di Korlantas Polri. Di Humas Mabes Polri, ada ruangan Strategic Communication Center. Padahal semua istilah itu ada padanannya dalam bahasa Indonesia.

Mengapa itu terjadi? Bisa karena pertimbangan untuk memudahkan komunikasi dengan orang asing. Pemakaian istilah Strategic Communication Center di Mabes Polri, misalnya, masih bisa dipahami. Siapa tahu ada wartawan asing yang berkepentingan.

Dalam hal ini tentu harus dikecualikan untuk istilah yang generik secara internasional. Misalnya nama lembaga Basarnas (Badan SAR Nasional), karena istilah search and rescue (SAR) itu adalah istilah generik untuk kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana. Atau juga istilah disaster victim identification (DVI) yang menjadi salah satu prosedur dalam tugas kedokteran kepolisian ketika mengidentifikasi korban meninggal akibat bencana.

Namun bisa pula karena sekadar ingin terlihat modern. Kesan ini terlihat dari penamaan National Traffic Management Centre di Korlantas Polri atau Traffic Management Centre di tingkat Polda. Sebab, tidak ada orang asing yang berinteraksi dengan lembaga tersebut, karena yang dibutuhkan publik bukan interaksinya melainkan informasi lalu lintas yang diberikan. Apalagi informasi tersebut toh disampaikan dalam bahasa Indonesia juga.

Kemungkinan kedua ini sebenarnya serius, karena ini menunjukkan inferioritas sikap mental.

Pemerintah perlu menetapkan politik bahasa yang jelas. Di satu sisi, untuk memperkaya bahasa, Indonesia memang perlu terbuka terhadap serapan dari bahasa asing. Sejarah bahasa kita memang dibentuk dari interaksi dengan berbagai bahasa asing, entah Arab, Belanda, Inggris atau Cina. Tetapi karena bahasa menyangkut identitas bangsa, unsur kedaulatan jangan sampai hilang.

Penertiban istilah asing yang tidak proporsional mendesak dilakukan. Sebab itu tidak ada relevansinya dengan modern atau kunonya suatu bangsa.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here