Bahaya Artidjo

0
284

ARTIDJO Alkostar, Hakim Agung yang ditakuti itu, sudah pensiun sejak 22 Mei lalu. Ketukan palunya yang menggentarkan siapa pun pelanggar hukum, terutama para koruptor, tidak lagi akan membahana dari ruang sidang Mahkamah Agung.

Artidjo, sepanjang karirnya selama 18 tahun menjadi hakim agung, sudah memutus 19.708 perkara. Rerata, dia memutuskan lebih dari 1.000 perkara setahun, atau lebih dari tiga perkara dalam sehari. Tiga perkara diputuskan dalam sehari? Sukar memahaminya dari sudut cara bekerja normal. Dibutuhkan “kegilaan” tertentu untuk mencapai itu. Integritas, kapasitas, kapabilitas, keikhlasan dan semangat bekerja tak kenal waktu, harus melampaui batas.

“Kegilaan”-nya yang selalu diingat orang adalah selalu menambahi jumlah hukuman pidana penjara kepada koruptor yang mengajukan upaya hukum kasasi. Bahkan dia sering mengatakan ingin menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor, tetapi tak pernah kesampaian. Menurutnya, konstruksi hukum pidana korupsi kita tidak memungkinkan hal itu. Sebab, hukuman mati bagi pelaku korupsi disyaratkan adanya faktor lain di luar hukum, seperti bencana alam, krisis ekonomi dan sebagainya.

Artidjo adalah sosok menakutkan bagi koruptor pencari kebebasan, atau setidaknya keringanan hukuman. Tapi dia menjadi sosok menggembirakan bagi pencari keadilan. Dari sisi ini, Artidjo sudah menempatkan diri dengan semestinya. Sebab, Mahkamah Agung memang hanya menjadi tempat mencari keadilan.

Dia semacam oase di tengah dahaga masyarakat mengharapkan hukuman setimpal bagi koruptor. Jika merujuk pada hasil penelitian ICW, sepanjang 2016 pengadilan tipikor rata-rata menghukum koruptor hanya 26 bulan pidana penjara. Itu disimpulkan dari 573 putusan kasus korupsi yang dikeluarkan pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung.

Mungkin karena itu, setelah Artidjo pensiun, sejumlah narapidana korupsi segera mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Dalam tempo sepekan saja Artidjo pensiun, sudah tiga orang narapidana korupsi yang mengajukan PK ke MA. Mereka adalah mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, dan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.

Anas Urbaningrum divonis delapan tahun penjara di tingkat banding, tapi di tingkat kasasi hukumannya naik hampir dua kali lipat, 14 tahun. Hakim ketuanya adalah Artidjo. Siti Fadilah divonis empat tahun oleh Pengadilan Tipikor Jakarta, tapi dia tidak mengajukan upaya hukum lanjutan. Kini sepeninggal Artidjo, Siti mengajukan PK. Sementara Suryadharma Ali divonis enam tahun oleh Pengadilan Tipikor Jakarta, dan dinaikkan menjadi 10 tahun oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.  Suryadharma tidak mengajukan kasasi, dan baru sekarang dia “melompat” ke PK.

Ada kekhawatiran di sebagian narapidana korupsi untuk menempuh upaya kasasi, karena takut akan ditambah oleh MA. Karena “penjaga gawang”-nya di MA adalah Artidjo. Mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh misalnya divonis 4 tahun 6 bulan di tingkat banding. Ketika kasasi, dia “bertemu” dengan Artidjo, dan vonisnya melambung menjadi 12 tahun. Tapi, ketika PK, hukuman Angelina dipangkas menjadi 10 tahun. Beruntung dia tidak berhadapan dengan Artidjo. Karena majelis hakim PK yang memeriksa perkaranya adalah Syarifuddin, Andi Samsan Nganro dan Syamsul Rakan Chaniago.

Di satu sisi, kita boleh berbangga dengan adanya sosok hakim agung yang berintegritas kokoh seperti Artidjo. Tetapi, kalau kepergiannya dari meja hijau mahkamah itu disambut dengan serbuan pengajuan PK vonis tindak pidana korupsi, ada sisi yang menyedihkan.

Besok lusa bisa jadi mungkin akan banyak napi koruptor lain yang mengikuti jejak Anas Urbaningrum dan kawan-kawan. Itu memang hak mereka, sejauh fasilitas PK belum pernah digunakan dan syarat-syarat pengajuan upaya hukum luar biasa itu terpenuhi. Terpulang kepada MA untuk memeriksa pengajuan itu seadil-adilnya.

Kita katakan menyedihkan, karena itu menunjukkan indikasi bahwa ada gejala personifikasi dalam proses peradilan terhadap koruptor dalam diri Artidjo. Kalau itu benar, dalam hemat kita, sangat tidak sehat bagi peradilan. Kita tak boleh terjebak dalam romantisme personifikasi bahwa tanpa Artidjo akan terjadi kiamat peradilan tindak pidana korupsi. Peradilan terhadap koruptor, atau pelanggar hukum lain, semestinya ditentukan oleh sistem peradilan itu sendiri. Berbahaya bagi penegakan hukum negeri ini jika bersandar pada perseorangan.

Tapi sementara ini, apa boleh buat, kenyataan menyedihkan ini harus kita terima. Sebab, vonis korupsi seperti disebutkan ICW tadi, menunjukkan bahwa hakim di pengadilan tipikor belum berada dalam perspektif urgensi dan kedaruratan melawan korupsi.

Dalam jangka panjang, negara berkewajiban membangun sistem peradilan yang adil dan progresif, khususnya dalam tindak pidana korupsi. Sebab, dalam rangkaian proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, puncak berada  di tangan pengadilan. Jika pengadilan tidak progresif, mereka akan kontraproduktif terhadap pemberantasan korupsi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here