Baju Adat di Istana

0
412

PENAMPILAN berbeda terlihat pada peringatan kemerdekaan di Istana Negara kemarin. Seluruh tamu undangan diwajibkan mengenakan pakaian adat Nusantara. Presiden Jokowi sendiri berbusana adat Banjar.  Sementara Wapres Jusuf Kalla memakai pakaian Bugis. Sebelumnya ketika berpidato di sidang tahunan MPR sehari sebelumnya, Presiden memakai baju adat Bugis. Sementara Jusuf Kalla berbaju Jawa.

Mungkin ini untuk pertama kalinya terjadi. Alasannya, seperti dikatakan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, “untuk memberikan rasa nasionalisme kita.” Bagus, kalau memang itu tujuannya. Nasionalisme perlu terus dipupuk dan dikembangkan.

Tetapi, jelas kadar nasionalisme tidak bisa diukur secara simbolistik hanya dengan baju adat. Itu bungkus semata. Bukan isi. Toh tamu-tamu asing yang bertamu ke Istana juga kerap berbusana batik, padahal mereka datang membawa kepentingan negaranya masing-masing.

Tentu saja Presiden tidak mementingkan bungkus daripada isi. Nasionalisme baju adat itu harus ditingkatkan ke nasionalisme yang lebih substansial. Nasionalisme yang merujuk pada ideologi dan konstitusi.

Karena itu, setelah melepas baju adatnya, presiden harus segera berganti dengan baju kerja untuk memastikan apakah seluruh kebijakan sudah nasionalis atau belum. Apakah kebijakan ekonomi sudah melahirkan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Apakah cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sudah dikuasai sepenuhnya oleh negara? Dan banyak pertanyaan mendasar lain sebagai indikator nasionalisme.

Ini penting dipastikan. Sebab, bangsa itu fitrah manusia, tapi rasa kebangsaan (nasionalisme) tidak barang jadi. Nasionalisme perlu proses penumbuhan. Tempat penumbuhan terbaik adalah wadah negara yang menempatkan rakyatnya di tempat tertinggi.

Kalau rakyat dihargai dan diperlakukan benar-benar sebagai pemegang kedaulatan negara, rasa kebangsaannya niscaya mekar. Jika rakyat tidak terpinggirkan, kebanggaannya sebagai bagian dari bangsa pasti tak akan layu.

Sebaliknya, kalau rakyat tidak pernah didengar suaranya, diabaikan kehendaknya, dizalimi aspirasinya, direndahkan martabatnya, bukankah sangat fitrawi pula apabila tak ada lagi rasa bangga yang tersisa.

Masalahnya, tolok ukur ideologis dan konstitusi tidak pernah dirumuskan.

Inilah yang memprihatinkan bagi Indonesia yang merayakan kemerdekaannya ke 72 tahun ini. Di umur negara setua itu, kalaupun sesama bangsa ini harus bertengkar, semestinya pertengkaran itu tidak lebih dari sekadar memperdebatkan cara, dan bukan tentang dasar. Meminjam terminologi dalam hukum Islam, soal dasar itu bersifat qath’i, sesuatu yang mutlak dan tidak perlu didebat lagi. Sedangkan soal cara, memang harus senantiasa diperbarui, karena berkembang sesuai keadaan.

Barangkali inilah yang membuat bangsa ini tak pernah beringsut maju. Setelah lebih tujuh dasawarsa sebagai negara merdeka, ternyata kita masih bingung soal dasar. Jika kebingungan itu menjangkiti orang-orang yang mengaku dirinya pemimpin, ini lebih dari sekadar memprihatinkan.

Sebab, para elit itu adalah orang yang seharusnya menjaga dan menerapkan common platform tadi. Jika tidak, ada kemungkinan bangkitnya common platform lain yang bisa kontradiktif dengan kesepakatan awal negara ini.

Tanpa itu, kita hanya akan berhenti pada nasionalisme simbolistik berupa baju adat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here