Bakal Dirut Pertamina Dari Orang Dalam

0
126
foto : Pertamina

Nusantara.news, Jakarta, –Jika memang benar orang dalam lebih diutamakan untuk memimpin Pertamina, ini pertanda baik bagi perkembangan perusahaan negara tersebut. Karena, jika dipimpin dari orang dalam, dia pasti profesional di bidangnya. Tetapi, syaratnya harus memiliki integritas yang tinggi bekerja untuk negara, bukan untuk kepentingan salah satu golongan dan tidak bersedia BUMN ini dijadikan sapi perah para politisi, partai, atau lembaga-lembaga tertentu. Selain itu, calon Dirut Pertamina yang baru harus bebas dari kasus hukum. Sebab, jika tersangka kasus hukum, kinerjanya dikhawatirkan tidak bakalan maksimal.

Pengamat minyak Kurtubi  yang juga anggota Komisi VII DPR, menanggapi bakal  calon orang nomor satu  Pertamina pengganti Dwi Sucipto,mengatakan,  agar calon Dirut Pertamina yang dipilih adalah orang yang punya integritas dan berdedikasi memajukan Pertamina untuk mengelola migas nasional sesuai dengan Amanat UUD 1945.

Kurtubi juga mengingatkan Dirut Pertamina yang baru nanti tidak hanya berpikir  pada kepentingan perseroan dengan hanya mencari keuntungan perusahaan. Tetapi harus professional mengelola sumber daya migas nasional, termasuk menemukan cadangan minyak mentah, memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak masyarakat, dan menjamin bahan bakar minyak satu harga. Menurutnya, orang hulu yang sudah lama  bekerja di Pertamina akan lebih baik menjadi Dirut Pertamina karena mengerti perusahaan dari hulu ke hilir.

Pada pemilihan Dirut Pertamina mendatang bukan tidak mungkin munculnya para mafia migas yang ikutan “cawe-cawe” melobi calon dirut. Jangan juga memilih orang   yang memiliki jejak rekam pertemanan dengan mafia gas.

Keinginan Menteri BUMN Rini Seomarno memberikan peluang ‘orang luar’ menjadi “cabos” –nya (calon bos) Pertamina telah dikandaskan oleh Dewan Komisaris Pertamina yang justru mengusulkan sejumlah calon dari internal perusahaan Pertamina. Sebelumnya, Rini memang membuka peluang kursi untuk calon orang nomor satu Pertamina dari luar perusahaan.

Dewan Komisaris Pertamina telah mengantongi nama-nama cabos Pertamina, namun semua nama yang ada tidak satu pun berasal dari luar Pertamina. Demikian dikatakan Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah. Semua nama masih dalam tahap assessment (penilaian) yang dilakukan Kementerian BUMN. “Jadi, semua nama yang disebutkan dari internal yang selama ini beredar, itu tidak benar semuanya. Tidak ada korelasinya,” ujar Edwin.

Menurut Edwin, Kementerian BUMN sudah memasukan nama-nama dari internal perusahaan Pertamina ke dalam tahap proses penilaian  untuk memperoleh  tiga kandidat yang berlanjut masuk ke tim penilai akhir (TPA). Berhubung batas waktu yang diberikan hanya sampai akhir Februari, maka prosesnya dipercepat supaya juga tidak banyak orang berspekulasi. Jadi, Maret nanti sudah ada keputusan yang yang bakal memimpin Pertamina. “Dewan Komisaris menilai seluruh direksi Pertamina untuk masuk sebagai kandidat dirut.

Penilaian terhadap calon dirut ditargetkan selesai minggu depan karena masa kepemimpinan Plt Dirut Yenni Handayani hanya 30 hari. Semua direksi yang berpotensi akan dilakukan assessment. Siapapun Dirut Pertamina yang nanti akan terpilih, yang terpenting harus memiliki kompetensi di bidangnya dan mempunyai jejak rekam dan integritas yang baik. “Punya kompetensi baik, lulus assessment, lulus uji integritas. Ini baru tahapan proses penilaian dan bukan berarti dirutnya sudah terpilih,” kata Edwin.

Senada dengan harapan Kurtubi, Direktur Eksekutif Reforminer Komaidi Notonegoro mengatakan, syarat utama Direktur Utama Pertamina harus memiliki integritas dalam menjalankan perusahaan, dan kapasitas yang mumpuni sebagai orang nomor satu di perusahaan migas. Tetapi mengenai latar belakang calon, Komaidi berpendapat lain. Menurutnya, calon dirut itu dari internal atau eksternal, baginya, tidak akan banyak berpengaruh. Latar belakang tersebut hanya membuat pegawai menyesuaikan kembali dengan gaya kepemimpinan Dirut Pertamina yang baru. Calon Dirut mendatang yang penting adalah mampu bekerja cepat merealisasikan sejumlah target yang telah ditetapkan. Transisi kepemimpinan tidak boleh memakan banyak waktu, karena sebagian target perusahaan adalah untuk menjamin ketahanan energi nasional. “Jangan jadikan Pertamina sebagai perusahaan uji coba kebijakan baru,” ujarnya.

Pemilihan calon Dirut Pertamina yang baru merupakan buntut lanjutan dari diberhentikannya Dirut Pertamina Dwi Sucipto dan Wakil Dirut Ahmad Bambang karena keduanya dinilai tidak menghasilkan sinkronisasi kepemimpinan yang utuh. Sebaliknya, malah menimbulkan kegaduhan. Tetapi, sebagian pengamat sebaliknya mengatakan, justru Rini-lah menyebabkan kegaduhan yang terjadi di tubuh Pertamina yang kinerjanya sedang berjalan baik.

Bahkan, Guru Besar Institut Teknologi Surabaya Prof. Dr. Ir. Mukhtasor yang juga anggota Dewan Energi Nasional (2009-2014),  menilai pencopotan Dirut Pertamina semena-mena justru ketika prestasi Pertamina naik dan bergerak menuju posisi yang ditempati perusahaan migas internasional. Pembubaran Petral, transformasi dan efisiensi, program pembangunan kilang untuk peningkatan kemandirian energi, kinerja dan prestasi finansial, keberhasilan BBM nasional satu harga dan sejumlah keberhasilan lain seharusnya mendapatkan apresiasi Pemerintah.

Memecat Dirut dan Wadirut karena dianggap tidak ada keharmonisan hanyalah alasan yang diada-adakan. “Kalau alasan  pencopotan adalah ketidakkompakan antar direksi, justru Kementrian BUMN dan Komisaris dalam hal ini yang mestinya paling bertanggungjawab,” beber Mukhtasor.

Pemberhentian Dirut Pertamina Dwi Sucipto dan wakilnya itu alih-alih mengundang rasa heran kalangan DPR. Oleh karena itu, Selasa,(21), Komisi VI meminta klarifikasi atas tindakan Menteri BUMN Rini Soemarno. Tetapi, lucunya, yang bakal datang bukan Rini, melainkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengingat hingga saat ini, Rini masih dicekal dalam mengikuti rapat-rapat di Senayan, seusai keputusan Pansus Pelindo II pada Desember 2015. Maka sejak saat itu segala urusan rapat yang menyangkut Badan Usaha Milik Negara di DPR selalu diwakili oleh Menteri Keuangan dan Dirjen Kementerian BUMN.

Tentang pencopotan Dirut dan Wakil Dirut Pertamina itu sendiri memang mengejutkan banyak pihak, mengingat kondisi kinerja perseroan sedang bagus-bagusnya. Inas Nasrullah Zubir Wakil Ketua Komisi VI DPR yang juga politis Hanura menengarai pencopotan itu memang sudah direncanakan sejak Oktober lalu, di saat Rini mengangkat Ahmad Bambang menjadi Wadirut Pertamina. Skenarionya menciptakan ketidakharmonisan di internal Pertamina untuk dijadikan alasan untuk mencopot Dwi Sucipto.

Memang, kata Inas, akhirnya terbukti juga begitu Bambang masuk, terjadi ketidakharmonisan antara Dwi dengan Bambang. Kedua orang itu berjalan masing-masing dalam memimpin Pertamina. Dewan sebenarnya ingin sekali bertanya langsung pada Rini tetapi sayangnya, dia masih dalam pencekalan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here