Bancakan Duit di PD Pasar Surya Surabaya

0
234

Nusantara.news, Surabaya – Sejak berganti nama menjadi Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) semula bernama PD Pasar, perusahaan BUMD milik Pemkot Surabaya yang diharapkan kinerjanya meningkat serta memberikan kontribusi kepada PAD Kota Surabaya malah “jeblok” seiring dengan sederet kasus bermunculan ke publik meski beberapa kali ganti Direksi.

Ada apa dengan PDPS? Kenapa selalu ada keributan mengenai laporan keuangan yang tak pernah beres di PDPS?

Sampai detik ini PDPS telah menunggak pajak sebesar Rp8 miliar. Hal ini yang membuat tanda tanya besar publik, serta kecurigaan bahwa telah terjadi “bancakan” uang di PD Pasar Surya. Apalagi dari segi kinerja terus merosot, fakta dilapangan dividen setiap tahun PDPS mengalami penurunan. Jika tahun 2014 bisa Rp2,04 miliar dan tahun 2015 mencapai Rp2,1 miliar, jumlah setoran itu menurun di kisaran Rp1 miliar pada 2016.

Padahal Pemkot Surabaya tidak tanggung-tanggung dalam menggelontorkan dananya setiap tahun yang mencapai Rp10 miliar. Puncaknya, pada tanggal 18 April Direktorat Jenderal Pajak (DPJ) Jatim I memblokir rekening PDPS akibat menunggak pajak Pertambahan Nilai (PPn) Rp8 miliar. Bahkan berkali-kali upaya mediasi untuk menunda pemblokiran juga menuai jalan buntu.

Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jatim Abdul Malik saat dikonfirmasi Nusantara.news mengungkapkan bahwa penolakan PDPS untuk segera melunasi tunggakan pajak dianggap tidak masuk akal. “Penolakan tersebut tidak seharusnya muncul kalau melihat kondisi keuangan PDPS yang memiliki pendapat pasti dan keuntungan dari iuran pedagang,” jelasnya.

Lanjut Malik, kondisi ini sangat tidak logis dan memalukan. PDPS yang merupakan BUMD Pemkot Surabaya harus mempunyai tunggakan pajak sampai Rp8 miliar sejak tahun 2011. “Harusnya, menunggak pajak yang sama dengan mengemplang uang negara ini tidak layak dilakukan oleh BUMD seperti PD Pasar,” tambahnya.

Malik juga berharap Pemkot Surabaya untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan yang ada di PDPS, karena akan mencoreng muka Pemkot Surabaya jika tak harus diselesaikan dengan baik. Dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus turun tangan agar pihak Direksi PDPS juga dapat diproses secara hukum. “Karena dengan penolakan untuk membayar tunggakan, dapat diindikasikan bahwa ada permainan korupsi dari manajemen PDPS,” urainya.

PDPS Lahan Basah Koruptor

Seperti diketahui bahwa BUMD milik Pemkot ini sangat seksi sekali. Mengelola hampir 30.000 pedagang kecil dengan menempati 67 pasar di Surabaya, membuat setiap PDPS mempunyai pendapatan pasti dari iuran para pedagang. Namun bukannya membela para pedagang kecil, tapi keberadaan PDPS seakan menjadi lahan basah untuk mengeruk keuntungan.

Tak bisa dipungkiri sejumlah kasus korupsi di PDPS banyak melibatkan direksi BUMD milik Pemkot Surabaya tersebut:

  1. Berdasarkan audit BPK pada 2009 bahwa ada duit kelebihan direksi PD Pasar Surya mencapai Rp200 juta. Dan pada tahun 2012 penyidik menetapkan empat tersangka yaitu: Ganis Purnomo (Mantan Dirut), Rahmat Kurnia (Mantan Dirut teknik), Fatma Irawati (mantan Dirut pembinaan), Agus Dwi Sasono (mantan Dirut keuangan). Namun kasusnya dihentikan meski kasusnya akhirnya di-SP3 oleh Kejaksaan.
  2. Periode selanjutnya, saat Ir. Sucipto memimpin PD Pasar Surya. Bahkan yang besangkutan harus mendekam di penjara setelah pengadilan Tipikor menyatakan Sucipto dan Soesantyo (mantan Direktur keuangan) diduga bertanggung jawab atas ddana PDPD sebesar Rp2,4 miliar. Terungkap, Rp800 juta dicairkan dari Bank Mandiri, Rp500 juta dicairkan tunai dari PDPS. Sementara Rp1,2 miliar sisanya dibagikan kepada sembilan orang yang diakui Soesantyo sebagai partner untuk pencairan dana hibah.
  3. Staf walikota Tri Rismaharini Don Rosano pada tahun 2012 membuat gempar setelah ketahuan telah mengambil dana dari PDPS sebesar Rp750 juta. Namun Risma telah membantah ada penyelewengan dana untuk Festival Pasar yang digelar oleh Pemkot Surabaya.
  4. Februari 2017 Kejari Surabaya telah menyelesaikan penyelidikan dugaan penyelewengan dana iuran pasar. Dan lagi-lagi kepala staf seksi keuangan pasar Wonokromo Suhardi menjadi tersangka utama dan Kepala unit Pasar Kembang Budi Wicaksono sebagai tersangka. Untuk Pasar Kembang mencapai Rp166.982.985, Pasar Wonokromo Rp110.951.678, Pasar Kupang Rp12 juta dan Pasar Keputra Selatan Rp10.836.198.

Nah, di era Dirut Plt Bambang Parikesit saat ini juga terjadi permasalahan dengan menunggak pajak sebesar Rp8 miliar. Dan sejak 18 April lalu rekening PDPS telah diblokir oleh Ditjen Pajak Jatim I, dan kini belum terselesaikan. Bahkan Ditjen Pajak Jatim I akan mengancam dengan menyita aset PDPS untuk melunasi tunggakan pajak.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here