Bangsa Mudah Takjub

0
180

BARANGKALI memang demikian, kita bangsa yang mudah takjub. Sesuatu yang sebenarnya biasa kita pandang luar biasa.

Coba saja perhatikan, betapa kita terkagum-kagum melihat pertemuan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara sewaktu peringatan 17 Agustus kemarin. Sampai-sampai kejadian itu menjadi viral di dunia maya, menjadi bahasan pengamat politik, bahkan –entah kenapa pula—dijadikan sebagai salah satu ukuran keberhasilan pemerintahan Joko Widodo dalam membangun rekonsiliasi.

Padahal, apanya yang luar biasa dari pertemuan itu? Bukankah itu sesuatu yang memang sudah seharusnya? Dua mantan presiden bertemu, lalu bersalaman, amboi apa hebatnya? Setelah mereka bertemu, toh tak ada juga perubahan yang terjadi.

Bahwa mereka selama ini tak bertegur sapa, itu urusan pribadi mereka. Mungkin kita saja yang berlebihan, menempatkan mereka terlalu mulia. Sehingga ketika mereka bermusuhan, kita pandang bagai malapetaka negara. Mungkin negara ini lebih rugi jika anak sekolah tawuran, sebab mereka adalah masa depan negara. Sementara orang yang tak mau bertegur sapa itu adalah masa lalu.

Sepintas itu soal ringan. Tapi di balik itu ada sesuatu yang serius, yakni menyangkut kualitas wacana di masyarakat. Pertanyaannya, mengapa wacana seperti itu hidup?

Wacana atau diskursus adalah persepsi dan interpretasi terhadap realitas yang berkembang yang dipresentasikan dengan berbagai cara komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Biasanya wacana diproduksi oleh sekelompok masyarakat yang memiliki kemampuan otoritatif untuk melakukan interpretasi terhadap realitas, seperti cendekiawan, filsuf, atau perguruan tinggi.

Ketika teknologi informasi dan komunikasi masih sangat terbatas, wacana dilakukan melalui penerbitan atau media penyiaran konvensional, seperti radio atau televisi. Sehingga untuk mengkomunikasikan sebuah wacana memerlukan biaya dan otoritas akses ke media tersebut.

Namun ketika teknologi informasi berkembang seperti sekarang, komunikasi menjadi sangat mudah dan murah. Cukup dengan mengakses internet, komunikasi wacana bisa dilakukan siapa saja melalui media sosial. Di tahap ini, otoritas akses dan kemampuan interpretasi yang otoritatif tidak lagi menentukan. Siapa saja bisa men-cuit di berbagai akun, kapan saja dan tentang apa saja.

Karena siapa saja bisa melakukan interpretasi terhadap realitas, maka masuk akal jika kualitas wacana jatuh ke tingkat bawah.

Fenomena ini berkait dengan banyak hal. Misalnya, kualitas pendidikan. Coba simak laporan UNESCO tentang Global Education Monitoring (GEM) Report 2016. Jumlah partisipasi pendidikan di Indonesia memang terus meningkat. Misalnya jumlah partisipasi pendidikan dasar hingga menengah yang mencapai 100 persen. Tapi, menurut laporan tersebut, pemerintah Indonesia masih terfokus pada angka kelulusan siswa, namun belum memprioritaskan mutu pendidikan.

Mutu pendidikan Indonesia berada di posisi 108 di dunia dengan skor 0,603. Kualitas pendidikan kita bahkan berada di bawah Palestina, Samoa dan Mongolia. Hanya sebanyak 44% penduduk menuntaskan pendidikan menengah. Sementara 11% murid gagal menuntaskan pendidikan alias keluar dari sekolah.

Masalah lain, ketika masyarakat bebas memproduksi isu dalam berbagai wacana, pemerintah tidak melahirkan isu-isu berbobot untuk menstimulasi lahirnya wacana produktif. Simak saja, isu-isu dari kebijakan pemerintah yang jarang sekali memasuki wilayah paradigmatis.

Untuk menunjukkan kualitas kebijakan, cukup dengan dramatisasi visual seperti pejabat masuk gorong-gorong, tidur di bangku kereta api, atau aktivitas fisik tak umum lainnya.

Pemerintah harus mulai menyetop dramatisasi kebijakan, agar ambang batas ketakjuban ini publik beralih kepada sesuatu yang mendasar. Jika tidak bangsa kita hanya akan sibuk memperbincangkan kulit, tanpa peduli pada isi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here