Bangsa yang Lemah

0
161

BANGSA Indonesia boleh saja berbangga dengan sejarah kepahlawanan nenek moyangnya di masa lalu. Memang dulu ada emporium bahari Sriwijaya atau Majapahit yang gagah perkasa dan disegani dunia. Memang dulu  bangsa ini tak kenal menyerah melawan penjajah lebih dari tiga setengah abad. Memang dulu bangsa ini sedemikian herois dengan semboyan “merdeka atau mati”. Memang  bangsa ini punya simbol-simbol ketinggian budaya di zaman lampau.

Tapi, kini harus diakui, ternyata bangsa ini amat lemah. Bangsa yang konon besar ini ternyata mudah sekali terombang-ambing dalam lalu lintas dunia. Tak usahlah dipaparkan lagi betapa rentannya ketahanan kita menghadapi gejolak politik dan ekonomi dunia. Sebab, terjadi riak sedikit saja dalam politik dan ekonomi global, dampaknya ke Indonesia terasa bagai gelombang. Meski semua itu dicoba dirasionalisasikan dengan logika saling ketegantungan antarnegara dalam era globalisasi, tapi toh tidak dapat menutupi fakta kerentanan itu.

Jika kita sering terhempas oleh nilai tukar rupiah, kelangkaan gas LPG, atau mahalnya harga cabai dan bawang, mungkin masih bisa dicari-cari pembenarannya. Sebab itu menyangkut hal-hal pokok.

Tapi, apabila kita bahkan nyaris tak memiliki ketahanan yang cukup untuk tidak tergoyahkan oleh hal sepele sekalipun, berarti daya tahan bangsa ini bisa jadi memang akut. Lihat saja, betapa besarnya reaksi yang timbul akibat “insiden” ditolaknya Gubernur Jakarta Anies Baswedan ikut mendampingi Presiden Joko Widodo memberikan piala seusai final sepakbola Piala Presiden di Gelora Bung Karno, hari Minggu kemarin.

Bermacam-macam reaksi yang menyesalkan kejadian itu. Menurut mereka, sepantasnya Anies ikut mendampingi Presiden. Jadi pelarangan itu sesuatu yang tak pantas. Semula pihak penyelenggara tidak merasa bersalah. Alasannya itu bukan acara kenegaraan, sehingga tidak perlu diatur sesuai UU Keprotokolan. Bahkan ada yang menafsirkan lebih jauh, bahwa insiden tersebut adalah bagian dari rivalitas politik, dan berpengaruh negatif terhadap elektabilitas Joko Widodo di tahun 2019 nanti. Entah karena itu atau ada sebab lain, politisi PDIP yang menjadi Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2018 Maruarar Sirait mengakui insiden tersebut merupakan kesalahan dirinya.

Insiden ini bisa dianggap serius, namun bisa pula dipandang sepele. Tapi, masalahnya ini menunjukkan betapa sensitifnya masyarakat kita terhadap isu-isu politis-personal. Benci dan kagum bisa timbul seketika hanya karena sebab-sebab kecil.

Apa pun, inilah fakta yang ada. Fakta ini yang tidak boleh diabaikan oleh elite politik. Fakta itu harus menjadi hal pertama yang dipertimbangkan elite politik dalam bersikap dan bertindak. Sebab sikap dan tindakan mereka akan menjadi pemicu reaksi di masyarakat.

Wacana atau diskursus adalah persepsi dan interpretasi terhadap realitas yang berkembang yang dipresentasikan dengan berbagai cara komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Biasanya wacana diproduksi oleh sekelompok masyarakat yang memiliki kemampuan otoritatif untuk melakukan interpretasi terhadap realitas, seperti cendekiawan, filsuf, atau perguruan tinggi.

Ketika teknologi informasi dan komunikasi masih sangat terbatas, wacana dilakukan melalui penerbitan atau media penyiaran konvensional, seperti radio atau televisi. Sehingga untuk mengkomunikasikan sebuah wacana memerlukan biaya dan otoritas akses ke media tersebut.

Namun ketika teknologi informasi berkembang seperti sekarang, komunikasi menjadi sangat mudah dan murah. Cukup dengan mengakses internet, komunikasi wacana bisa dilakukan siapa saja melalui media sosial. Di tahap ini, otoritas akses dan kemampuan interpretasi yang otoritatif tidak lagi menentukan. Siapa saja bisa men-cuit di berbagai akun, kapan saja dan tentang apa saja.

Tempo hari kita pernah mengulas,  bahwa masyarakat Indonesia bagai rumput kering yang mudah terbakar. Itu kenyataan psiko-sosial, yang sekuat apa pun dilakukan upaya memperbaikinya, akan butuh waktu panjang untuk membawa perubahan. Tinggal bagaimana memelihara rumput itu menjadi tetap hijau dan saling tumbuh-menumbuhkan satu sama lain.

Siapa yang harus memelihara? Itu tugas pemimpin negeri ini. Bukan tugas rakyat. Rakyat hanya rumput. Jika pemimpin menyiramkan air yang sejuk, hijaulah rumput itu. Tapi, kalau minyak yang diguyurkan, membaralah dia.

Guyuran itu adalah kebijakan pemerintah, ketegasan sikap, keberpihakan pada rakyat banyak, dan termasuk tindakan elit itu sendiri.

Jika pemerintah dan elit politik terus-menerus memproduksi kebijakan yang tidak punya rasa tenggang-menenggang, selalu menutup mata pada ketidakadilan, tak mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial,  jangan berharap persaudaraan bisa tumbuh di bangsa ini.

Sebab sejarah konflik di negeri tak pernah mencatat permusuhan karena perbedaan. Konflik sosial selalu disebabkan ketidakadilan dan kesenjangan. Adanya sentimen primordial SARA yang menyertai setiap konflik memang tak bisa dibantah, tetapi bukan sebagai pemicu, melainkan hadir ketika api sudah menyala dan membuatnya kian berkobar.

Kebencian hanya tumbuh di atas ketidakadilan. Itu yang harus dipahami pemerintah. Jangan meminta rakyat memahami, karena rakyat harusnya dipahami. Itulah esensi kedaulatan rakyat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here