Bangsa yang Tragis!

0
261

SULIT mencari kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan bangsa ini, selain kata “tragis”. Jika ada padanan kata yang dapat melukiskan sesuatu yang lebih buruk dari tragis, pasti itulah yang kita pakai untuk menjelaskan kondisi bangsa ini sekarang.

Bagaimana tidak. Setya Novanto dinyatakan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia adalah Ketua DPR, lembaga tinggi negara, di mana rakyat mewakilkan kepentingannya dalam penyelenggaraan negara. Dia juga Ketua Umum Partai Golkar, partai besar tempat rakyat menyerahkan suara dan aspirasinya untuk diperjuangkan. Orang “sepenting” itu ternyata pelaku korupsi –suatu tindak kejahatan luar biasa yang dalam sejarah dunia telah meruntuhkan banyak negara.

Walau belum terbukti di pengadilan, kita sebut dia pelaku korupsi, karena KPK belum pernah keliru dengan kelengkapan alat bukti.

Sebelumnya, Irman Gusman, Ketua DPD, juga diterungku di penjara karena kejahatan serupa. Belum lagi sekian puluh menteri, ratusan pejabat tinggi dan kepala daerah yang menjadi terpidana karena perbuatan yang sama.

Sulit kita mendefinisikan kenyataan tersebut. Apakah ini tanda keberhasilan pemberantasan korupsi, sehingga orang-orang besar pun tak lepas ancaman hukuman. Atau justru ini kegagalan kita bernegara. Sebab, lembaga-lembaga negara dan pemerintahan kehilangan muruah-nya karena disesaki oleh orang-orang lancung yang tiada henti menggunting dalam lipatan.

Sebab itu, kalau bangsa ini hendak diselamatkan dari tragedi yang lebih menyakitkan, harus ada tindakan drastis dalam pemberantasan korupsi. Sudut pandang kita harus diubah. Selama ini kita melihat korupsi sebagai tindak kriminal. Seberapapun dia diembel-embeli dengan istilah extra-ordinary crime,  kita tetap melihat korupsi sebagai crime. Karena “hanya” crime, penegakan hukumnya melalui prosedur standar  pembuktian pidana.

Dalam alur berpikir linear negara hukum-demokratis memang demikian. Tetapi, dampak korupsi ini setara dengan –atau lebih dahsyat daripada—perang. Negara ini pasti runtuh kalau terus diperangi korupsi. Karena itu, logikanya harus logika perang: Membunuh atau dibunuh.

Harus ada penegasan dari penanggungjawab penyelenggaraan negara ini bahwa korupsi adalah war, bukan sekadar crime. Sebab pertaruhannya eksistensi negara!

Banyak negara yang sukses setelah menyatakan perang terhadap korupsi. Cina bisa menjadi negara ekonomi raksasa, antara lain karena ketegasan tiada ampun terhadap koruptor. Siapa pun yang mencuri uang negara lebih dari Rp193 juta, pasti dihukum mati. Vietnam, bisa bangkit dari keterpurukan perang saudara, juga karena memerangi korupsi. Pertumbuhan ekonomi  Vietnam sudah melampaui 6,5%, sementara kita hanya berkutat di 5,5%.

Anehnya, pemerintah tidak mau melihat sisi itu. Mereka melihat pemberantasan korupsi melulu dari penegakan hukum, karena itu adalah bagian intrinsik dari negara hukum-demokratis.

Negara hukum? Hmmm. Sudah terlalu banyak diskusi para ahli pikir tentang kata bertuah ini. Bahwa dalam democratische rechtsstaat hukum menjadi panglima, bahwa hukum harus independen, ini dan itu. Dalam diskusi ilmiah para empu boleh saja aneka ragam pendapat berhamburan.

Tetapi, para pemimpin negara tidak bisa berpendapat setelanjang itu. Hanya Tuhan yang tahu, mengapa bangsa ini dipenuhi para pemimpin yang selalu memperlihatkan kebodohannya menafsirkan demokrasi.

Pemimpin negara tidak mengabdi kepada ide. Pemimpin negara  bertanggungjawab atas negaranya. Salah satu bentuk pertanggungjawabannya adalah negara tak boleh rebah.

Para pemimpin negara harus memahami demokrasi dalam bingkai eksistensi negara. Tidak boleh di luar itu. Kalau hendak berpikir di luar bingkai eksistensi bangsa, tinggalkan segera kursi kepemimpinan dan duduklah di atas angin sebagai empu dengan imajinasi liar.

Demokrasi harus diletakkan dalam kerangka eksistensi bangsa. Kita boleh menomorsatukan demokrasi sejauh eksistensi bangsa bisa lestari.

Kasus korupsi Ketua DPR ini adalah momentum menyatakan perang terhadap penjahat yang mencuri uang rakyat. Kalau memang peraturan perundang-undangan tidak memungkinkan menghukum mati koruptor, ya revisi undang-undangnya. Itu jauh lebih mendesak ketimbang mengutak-utik UU Pemilu dengan perdebatan teknis soal ambang batas dan sejenisnya.

Sebab, korupsi adalah persoalan besar bagi Indonesia. Dan orang-orang yang merasa dirinya pemimpin negara ini mesti menghentikan sikap yang mengecilkan persoalan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here