Bangun Rumah Murah, Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Bersinergi

0
87

Nusantara.news, Surabaya – Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur meminta pemerintah pusat lebih intensif lagi untuk mensinkronkan kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 668/1062/SJ Tentang Percepatan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di daerah.

Seperti diketahui bahwa SE ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut paket kebijakan ekonomi XIII tentang penyederhanaan perizinan dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembangunan Perumahan MBR. Ada tiga poin yang ditekankan dalam surat edaran ini yakni, perizinan yang dihilangkan, penggabungan perizinan, dan percepatan perizinan.

Wakil Ketua REI Jatim Danny Wahid menyatakan bahwa sejauh ini belum ada sinkronisasi yang efektif antara keinginan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah soal kebijakan percepatan pembangunan Rumah Sederhana Tapak (RST) bagi MBR. Perlu adanya seluruh stake holder untuk duduk bersama lagi, mengkaji, membahas dan menetapkan secara teknis d lapangan mengenai kepastian pemangkasan perizinan bagi suksesnya program tersebut (RST bagi MBR).

“Kami mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait percepatan pembangunan RST bagi MBR yang ditandai terbitnya Inpres dan SE Mendagri. Namun di level pemerintahan di daerah nampaknya belum nyambung, sehingga pengembang masih mendapati berbagai kendala untuk berpartisipasi dalam program pembangunan RST bagi MBR,” kata Danny, Jumat (12/5/17).

Lanjut Danny, kebijakan percepatan pembangunan RST bagi MBR masih terkesan berjalan sporadis, sehingga dikhawatirkan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah. “REI Jatim akan concern terhadap nasib MBR untuk segera mendapatkan RST. Sehingga kami akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan pemkab/pemkota se-Jatim,” tambahnya.

Danny yang juga Ketua Percepatan Pembangunan Perumahan di DPD REI Jatim itu menyebutkan bahwa pemerintah provinsi Jawa Timur sendiri telah menargetkan sebagnyak 25.000 unit rumah sederhana tapak bisa dibangun pada 2017. “Pengembang anggota REI Jatim akan berpartisipasi maksimal untuk mencapai target tersebut. Namun masih banyak hal yang perlu disamakan persepsinya, agar nantinya bisa ada percepatan,” ungkapnya.

Terkait dengan peminjaman kredit, Danny menyatakan bahwa pihak REI Jatim saat ini terus melakukan koordinasi yang intensif dengan perbankan dalam hal ini adalah Bank BTN untuk kemudahan KPR bagi MBR sektor informal yaitu nasabah nonslip gaji. Namun, di tingkat regulasi perbankan masih ada persoalan terkait KPR RST bagi MBR, yakni perlakukan ketentuan kolektibilitas kredit disamakan dengan KPR komersial.

“Harusnya khusus KPR RST ada perlakuan khusus yakni lebih kendor regulasinya – namun tetap dalam batas toleransi, sehingga bank bisa lebih agresif dalam membantu program pemerintah terkait percepatan pembangunan RST bagi MBR,” pungkas Danny.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here