Bank Dunia Kritik Infrastruktur Jokowi Jelang Pilpres, Ada Agenda Politik?

0
167
Presiden Jokowi diapit oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri BUMN Rini Soemarno saat meninjau pembangunan infrastruktur

Nusantara.news, Jakarta – Setelah dokumen siluman World Bank beredar pada akhir tahun lalu yang berjudul Indonesia’s Infrastructure Planning & Budgeting Processes, kini publik kembali digegerkan oleh beredarnya dokumen yang berisi kritik lembaga yang menjadi bagian dari The Bretton Woods Institutions tersebut terhadap pembangunan infrastruktur pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi).

Laporan setebal 344 halaman tersebut berisi pandangan Bank Dunia terhadap proses perencanaan, pembiayaan, maupun pembangunan infrastruktur pada era Jokowi. Secara gamblang, World Bank atau Bank Dunia menyoroti beberapa poin di antaranya mengkritisi kualitas proyek infrastruktur yang rendah, pembangunan infrastruktur yang didominasi BUMN, hingga koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan tidak berjalan baik.

Tentu saja laporan tersebut mengundang tanggapan beragam. Kalangan pengusaha, misalnya, mengamini kritik Bank Dunia yang menyebut bahwa banyaknya penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di proyek infrastruktur memupus peluang mereka untuk berkontribusi di dalamnya. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan porsi BUMN di proyek infrastruktur sudah terlalu dominan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Erwin Aksa menilai terbatasnya keterlibatan swasta kepada proyek infrastruktur pemerintah lantaran proyek yang ditawarkan kurang layak secara bisnis. “Proyek yang menarik diambil Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan yang tidak menarik diberikan ke swasta. Jadi jangan diberikan yang tulang saja tetapi dikasih juga dagingnya,” tegasnya.

Laporan tersebut juga direspons para menteri Jokowi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa kritik Bank Dunia adalah hal yang wajar dan telah dikomunikasikan dengan pemerintah. Sedangkan, Menteri BUMN Rini Soemarno bahkan menyalahkan studi Bank Dunia jika menyebut pembangunan infrastruktur membebani perusahaan pelat merah. Senada dengan Rini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tak tahu menahu soal laporan InfraSAP.

Dampak Politik di Tengah Pilpres

Kiprah Bank Dunia dalam konteks politik dan pembangunan di Indonesia memang tak perlu diragukan lagi. Sebagai salah satu lembaga keuangan dunia, otoritasnya untuk memberikan penilaian dan rancangan pembangunan di suatu negara juga cukup krusial. Namun menjelang Pilpres 2019, hal yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa World Bank muncul dengan laporan-laporan pedasnya terhadap pemerintah?

Jokowi dan Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim

Eric Toussaint dan Damien Millet pernah merilis laporan yang berjudul Indonesia: History of a bankruptcy orchestrated by IMF and the World Bank yang menyebut bahwa selain IMF, Bank Dunia juga berperan penting terhadap perubahan lanskap politik Indonesia di era Orde Baru.

Dalam konteks Pilpres 2019, bisa saja ada yang menganggap World Bank tengah berusaha kembali mencoba terlibat aktif politik melalui laporan kritik infrastruktur tersebut. Mengingat bahwa haluan pembangunan Indonesia yang bisa dibilang sudah tidak western-centric lagi dan mungkin saja cukup mengganggu eksistensi World Bank di Indonesia.

Dugaan tersebut selaras dengan hasil penelitian João Márcio Mendes Pereira dalam papernya yang berjudul The World Bank as a Political, Intellectual, and Financial Actor yang menyebut bahwa lembaga ini sering terlibat dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi dan haluan politik di negara-negara penerima bantuan.

Pada titik ini, merebaknya laporan-laporan Bank Dunia yang berisi kritik terhadap pembangunan infrastruktur Jokowi bisa saja memiliki makna secara politik. Sebagai lembaga dunia yang terlibat aktif dalam politik dunia, bisa saja muncul kesan bahwa lembaga internasional ini mulai lebih kritis terhadap pemerintahan Jokowi.

Sikap kritis Bank Dunia ini sendiri muncul di waktu yang tergolong amat krusial dalam politik Indonesia. Laporan dari lembaga ini muncul di detik-detik pertarungan Pilpres 2019 mulai menghangat. Munculnya dokumen Bank Dunia itu dalam kadar tertentu memberikan angin segar kepada pasangan penantang Jokowi, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Bisa dibayangkan bagaimana “laporan dari World Bank” dengan kritiknya terhadap program-program infrastruktur tersebut akan sangat mungkin mempengaruhi banyak orang, termasuk mengubah persepsi pilihan politik publik. Kritik World Bank tersebut sangat mungkin menjadi tajuk kampanye dengan menggunakan rujukan dokumen tersebut. Kekuatannya menjadi maha dahsyat sebab jika ditanya sumbernya, jawabannya: “Laporan World Bank”. Rujukannya pun tersedia.

Dalam hal ini, dokumen infrastruktur dari World Bank tersebut sangat mungkin menjadi serangan politik, terutama terkait isu ekonomi. Psikologi masyarakat sebagai pemilih tentu saja akan sangat terpengaruh ketika dihadapkan pada narasi “tidak efektifnya pembangunan infrastruktur Jokowi” dengan menggunakan rujukan World Bank.

Keberadaan laporan tersebut makin memperjelas sensitivitas konteks isu ekonomi sebagai salah satu penentu hasil Pilpres nanti. Terkait hal tersebut, ilmuwan di Denison University dan University of North Carolina, Robert Brent Toplin menyebutkan bahwa konteks isu ekonomi memang berperan besar menentukan kemenangan seorang kandidat, terutama dalam hal kondisi yang terjadi saat Pemilu berlangsung.

Pola yang menurut Toplin sudah terjadi pasca Perang Dunia II ini menempatkan kondisi ekonomi masyarakat – sulit atau tidaknya memenuhi kebutuhan hidup – sebagai variabel utama yang menentukan preferensi dukungan politiknya terhadap kandidat yang bertarung.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here